Globalisasi juga telah mendorong industrialisasi yang sering kali tidak menguntungkan bagi buruh dan petani kecil. Alih-alih memperbaiki kehidupan kaum Marhaen, banyak kebijakan ekonomi yang diambil cenderung menguntungkan korporasi besar melalui privatisasi sumber daya alam dan pencabutan subsidi bagi sektor-sektor vital seperti pangan dan energi. Hal ini memperlihatkan betapa relevannya kembali menghidupkan nilai-nilai Marhaenisme dalam menghadapi realitas ini.
Relevansi Marhaenisme di Era Digital
Era digital memberikan tantangan baru bagi Marhaenisme, khususnya dalam hal kesenjangan teknologi. Di satu sisi, teknologi digital telah membuka peluang baru bagi kewirausahaan dan pengembangan sumber daya manusia. Namun, di sisi lain, akses yang tidak merata terhadap teknologi justru memperlebar kesenjangan antara yang kaya dan miskin.
Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2023, masih ada sekitar 12.000 desa di Indonesia yang belum terjangkau oleh jaringan internet. Hal ini tentu mempersulit masyarakat di daerah terpencil, yang sebagian besar adalah kaum Marhaen, untuk ikut serta dalam ekonomi digital yang kini berkembang pesat.
Untuk menghadapi tantangan ini, Marhaenisme dapat dikontekstualisasikan ke dalam strategi pemberdayaan digital. Misalnya, dengan memastikan bahwa setiap warga negara, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses yang memadai terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi perlu diberikan kepada masyarakat untuk menciptakan kemandirian dalam era ekonomi berbasis pengetahuan.
Marhaenisme dalam Kebijakan Publik
Marhaenisme juga dapat diaplikasikan dalam kebijakan publik yang mengedepankan keadilan sosial. Program-program seperti redistribusi lahan bagi petani, subsidi pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak buruh adalah beberapa contoh penerapan nilai-nilai Marhaenisme dalam pemerintahan.
Salah satu contoh kebijakan yang selaras dengan semangat Marhaenisme adalah Program Reforma Agraria yang digulirkan pemerintah Indonesia. Melalui program ini, pemerintah berupaya mendistribusikan lahan kepada petani kecil yang selama ini tidak memiliki akses terhadap tanah. Namun, hingga tahun 2023, implementasi program ini masih jauh dari target yang diharapkan. Data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menunjukkan bahwa baru sekitar 20% dari target redistribusi lahan yang telah terealisasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya untuk memberdayakan kaum Marhaen dalam sektor agraria masih menemui banyak kendala.
Membangun Kembali Semangat Marhaenisme
Untuk generasi muda, penting memahami dan menerapkan Marhaenisme dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah meningkatnya ketidakadilan sosial dan ekonomi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengembangkan ekonomi berbasis komunitas, di mana rakyat dapat bekerja sama secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini mencakup pengembangan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta inisiatif sosial yang berfokus pada kemandirian lokal.
Marhaenisme juga mendorong partisipasi politik yang aktif dari rakyat kecil. Kaum Marhaen harus terlibat dalam proses politik untuk memastikan bahwa kepentingan mereka diperjuangkan di tingkat nasional maupun daerah. Tanpa keterlibatan aktif dari masyarakat, kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil sulit untuk diwujudkan.
