Kritik Marhaenisme terhadap Tunjangan DPR dan Pemotongan Gaji Pekerja: Keadilan untuk Siapa?

4. Solusi Berbasis Marhaenisme

Dalam konteks Marhaenisme, ada beberapa langkah yang bisa diambil untuk menciptakan sistem yang lebih adil. Pertama, tunjangan bagi anggota DPR sebaiknya ditinjau kembali. Anggota DPR sudah memiliki gaji yang cukup besar, dan mereka seharusnya menjadi teladan dalam kesederhanaan hidup serta pengabdian terhadap rakyat, bukan hidup dalam kemewahan yang berlebihan.

Kedua, pemotongan gaji pekerja untuk program Tapera harus dievaluasi. Program ini, meskipun tujuannya baik, harus dibiayai dengan cara yang lebih adil. Misalnya, pendanaan untuk Tapera bisa diperoleh dari pengenaan pajak yang lebih progresif kepada golongan kaya atau perusahaan besar, bukan dengan memotong penghasilan para pekerja yang sudah berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu, pemerintah harus memberikan solusi perumahan yang lebih terjangkau bagi rakyat kecil, termasuk dengan mendorong pembangunan perumahan rakyat yang didanai oleh negara, bukan dengan membebankan beban tersebut kepada pekerja. Hal ini sejalan dengan semangat Marhaenisme, yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat kecil tanpa membebani mereka dengan pajak atau potongan yang tidak adil.

5. Kesimpulan

Dua kebijakan yang disoroti di sini---tunjangan besar bagi anggota DPR dan pemotongan gaji pekerja untuk Tapera---adalah cerminan dari ketidakadilan sosial dan ekonomi yang masih mengakar dalam sistem politik Indonesia. Dalam perspektif Marhaenisme, kebijakan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat keadilan sosial yang seharusnya dijunjung tinggi oleh negara.

Negara harus mengubah pendekatan kebijakan ekonomi-politiknya agar lebih berpihak kepada rakyat kecil, dengan memastikan bahwa mereka tidak menanggung beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab golongan yang lebih mampu. Dalam semangat Marhaenisme, pemerintah harus memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil dan menghapus segala bentuk ketimpangan yang memperparah kondisi kehidupan mereka. Hanya dengan demikian, cita-cita keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan bisa terwujud di Indonesia.