### **Kritik dan Implikasi terhadap Demokrasi**
Kritik terhadap ambang batas parlemen sering kali datang dari mereka yang mendukung pluralisme politik dan representasi yang lebih inklusif. Dalam sebuah demokrasi yang sehat, setiap suara, termasuk yang berasal dari kelompok minoritas, seharusnya memiliki kesempatan untuk didengar dan diwakili di parlemen. Ambang batas, jika diterapkan terlalu tinggi, bisa menghalangi partai-partai kecil untuk mendapatkan kursi, meskipun mereka memiliki basis dukungan yang nyata di masyarakat.
Selain itu, ada juga kekhawatiran bahwa ambang batas bisa memperkuat oligarki politik, di mana hanya partai-partai besar dengan sumber daya yang cukup yang mampu bersaing dalam pemilu. Hal ini bisa mempersempit ruang politik bagi alternatif-alternatif baru yang mungkin membawa gagasan-gagasan segar atau representasi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan.
### **Kesimpulan: Mencari Keseimbangan**
Pertanyaan apakah ambang batas sudah sesuai dengan Demokrasi Terpimpin Soekarno bisa dijawab dengan mengakui bahwa ada keselarasan dalam tujuan---yakni menciptakan stabilitas politik dan mengurangi fragmentasi. Namun, penerapan ambang batas dalam konteks demokrasi modern juga harus diimbangi dengan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang lebih luas, termasuk representasi politik yang inklusif dan pluralistik.
Dalam mencari keseimbangan ini, penting untuk terus mengevaluasi kebijakan ambang batas agar tidak hanya mencegah fragmentasi yang berlebihan, tetapi juga memastikan bahwa setiap suara, termasuk yang berasal dari kelompok minoritas, memiliki tempat dalam sistem politik. Dengan demikian, kita bisa menjaga semangat stabilitas politik ala Demokrasi Terpimpin, sambil tetap mempertahankan demokrasi yang sehat dan inklusif.
Meskipun ambang batas dalam sistem pemilu modern Indonesia memiliki kesamaan dengan beberapa tujuan Demokrasi Terpimpin Soekarno, seperti menciptakan stabilitas politik dan mengurangi fragmentasi, penerapan ambang batas belum sepenuhnya mencerminkan prinsip Demokrasi Terpimpin secara utuh. Demokrasi Terpimpin menekankan sentralisasi kekuasaan dengan tujuan menjaga persatuan nasional dan meminimalkan konflik politik, tetapi juga mengurangi ruang untuk kebebasan politik dan oposisi.
Sementara ambang batas memang bisa membantu menjaga stabilitas dengan menyederhanakan konfigurasi politik di parlemen, itu juga berpotensi mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif dan pluralistik, yang penting dalam sebuah sistem politik yang sehat. Ambang batas dapat menghambat representasi politik yang lebih luas, terutama bagi partai-partai kecil yang mewakili suara minoritas. Oleh karena itu, meskipun ada keselarasan dalam tujuan, ambang batas belum mencerminkan Demokrasi Terpimpin secara penuh karena masih ada ketidakcocokan dalam aspek representasi dan kebebasan politik.
