KKN di Indonesia: Budaya atau Penyakit Sosial yang Mengakar?

1. Pendidikan Antikorupsi yang Komprehensif

Mengutip dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pendidikan antikorupsi harus dimasukkan dalam kurikulum, tidak hanya sebagai teori tetapi juga melalui praktik sehari-hari yang membangun integritas.

2. Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi Layanan

Dilansir dari World Bank Report 2023, digitalisasi pelayanan publik dapat mengurangi peluang kolusi dan korupsi dengan menghilangkan interaksi langsung antara masyarakat dan petugas.

3. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Dilansir dari CNN Indonesia, lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan harus diperkuat independensinya agar mampu menangani kasus KKN tanpa intervensi politik. 

Hukuman yang lebih tegas, seperti pencabutan hak politik bagi pelaku, perlu diberlakukan.

4. Peran Aktif Masyarakat

Masyarakat perlu diberdayakan untuk melaporkan praktik KKN melalui whistleblowing system yang transparan dan melindungi pelapor. 

Mengutip dari Laporan KPK 2022, pengawasan dari masyarakat adalah salah satu kunci keberhasilan pemberantasan KKN.

KKN di Indonesia tidak dapat disebut sebagai budaya jika merujuk pada definisi ilmiah budaya yang memiliki nilai positif.