Peluang Ekonomi Inklusif di Indonesia: Kesempatan dan Solusi untuk Usia Produktif

Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan beragam, menghadapi tantangan sekaligus  peluang ekonomi inklusif yang kompleks. 

Peluang ekonomi inklusif menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala usia, terutama usia produktif. 

Hal ini mencakup kesempatan kerja yang adil, pemberdayaan UMKM digital, dan pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Dengan mengedepankan inklusivitas, Indonesia dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan merata.

Kesempatan Kerja untuk Semua

Kesempatan kerja yang inklusif adalah pondasi utama dalam membangun ekonomi yang kuat. 

Dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2024 mencapai 5,4%. 

Angka ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan lokal. 

Generasi muda membutuhkan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka, seperti dalam sektor teknologi informasi, kreatif, dan digital. 

Sementara itu, masyarakat dewasa memerlukan program pelatihan ulang (reskilling) untuk meningkatkan kompetensi mereka.

Program seperti Digital Talent Scholarship yang diluncurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan contoh inisiatif pemerintah untuk menjawab tantangan ini. 

Mengutip dari laporan World Bank, program pelatihan semacam ini dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 20%.

Pemberdayaan UMKM sebagai Tulang Punggung Ekonomi

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam perekonomian Indonesia. 

Mengutip dari Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja.

Namun, tantangan seperti akses pembiayaan, digitalisasi UMKM, dan pemasaran masih menjadi hambatan utama bagi pelaku UMKM.

Dalam upaya pemberdayaan, program seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) sangat membantu UMKM mendapatkan modal usaha. 

Selain itu, inisiatif digitalisasi seperti program Go Digital 2024 yang diperkenalkan pemerintah mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform online. 

Dilansir dari laporan McKinsey, UMKM yang terhubung secara digital memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan hingga 26% dibandingkan yang tidak menggunakan teknologi.

Mengurangi Kesenjangan Ekonomi Antarwilayah

Kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan tetap menjadi isu krusial di Indonesia. 

Mengutip dari data BPS, kontribusi ekonomi Jawa terhadap PDB nasional mencapai lebih dari 58%, sementara wilayah lain seperti Maluku dan Papua hanya sekitar 2,3%. Ini menunjukkan perlunya pengembangan ekonomi yang lebih merata.

Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi ketimpangan ini, seperti pembangunan infrastruktur melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dan percepatan kawasan ekonomi khusus (KEK). 

Dilansir dari Kementerian PUPR, pembangunan infrastruktur di luar Jawa telah meningkatkan konektivitas dan membuka peluang investasi baru di daerah-daerah tertinggal. 

Selain itu, program Desa Wisata yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif turut mendorong ekonomi pedesaan dengan mengintegrasikan potensi lokal ke pasar global.

kesimpulannya, inklusivitas ekonomi inklusif adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia di segala usia, khususnya bagi usia produktif yang menjadi tulang punggung perekonomian. 

Dengan menciptakan lapangan kerja yang relevan, memberdayakan UMKM digital, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah, Indonesia dapat membangun ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. 

Upaya ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar hasilnya dapat dirasakan oleh semua.

Sebagaimana dilansir dari UNDP, inklusivitas ekonomi tidak hanya menciptakan kesejahteraan, tetapi juga memperkuat stabilitas sosial dan politik di suatu negara.