Layanan BPJS Kesehatan Sudah Bagus, Tapi...

BPJS Kesehatan menjadi tumpuan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang terjangkau.

Sebagai bagian dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS berperan besar dalam mendukung kesehatan masyarakat, mulai dari fasilitas tingkat pertama (Puskesmas) hingga rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), yang kini disebut sebagai Rumah Sehat Untuk Jakarta. 

Dan hal tersebut saya rasakan karena saat ini "terpaksa" menggunakan jasa layanan BPJS karena dirujuk ke RSUD disebabkan menderita saraf kejepit.

Sejauh ini saya mengamati beberapa hal terhadap layanan pemerintah ini, meski secara umum upayanya sudah cukup baik.

Namun, pertanyaan umum dari masyarakat awam kerap muncul, yaitu bagaimana sesungguhnya kualitas layanan dan pengobatan yang diberikan?

Pelayanan BPJS di Puskesmas

Puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang menjadi ujung tombak layanan BPJS Kesehatan. 

Mengutip dari Kemenkes.go.id, Puskesmas memiliki tugas memberikan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Namun, sering kali tantangan muncul terkait jumlah tenaga kesehatan yang terbatas dibandingkan dengan jumlah pasien.

Dilansir dari laporan Kompas.com (2024), beberapa Puskesmas di wilayah urban menghadapi lonjakan pasien, terutama pada pagi hari. 

Hal ini menyebabkan antrian panjang yang menguji kesabaran peserta BPJS. 

Sementara itu, fasilitas kesehatan di daerah terpencil sering kali kekurangan tenaga medis dan obat-obatan.

Meski demikian, terlihat sudah ada upaya nyata untuk meningkatkan pelayanan. 

Salah satunya adalah program Telemedicine yang mulai diintegrasikan di beberapa Puskesmas sebagai solusi bagi pasien di daerah sulit terjangkau. 

Layanan ini memberikan kemudahan konsultasi dengan dokter spesialis tanpa harus datang ke rumah sakit.

Pelayanan BPJS di RSUD

Ketika pasien membutuhkan perawatan lebih lanjut, RSUD menjadi rujukan utama. 

Kualitas layanan di RSUD cukup bervariasi tergantung pada fasilitas dan lokasi rumah sakit. 

Mengutip dari CNN Indonesia (2023), beberapa RSUD di kota besar memiliki standar layanan yang hampir setara dengan rumah sakit swasta. 

Namun, masalah utama tetap ada, yakni ketersediaan kamar rawat inap, antrean panjang untuk tindakan medis, serta kurangnya alat kesehatan canggih di beberapa daerah.

Dilansir dari Republika.co.id, tantangan lain yang sering dihadapi adalah sistem administrasi BPJS. 

Pasien terkadang mengeluhkan proses verifikasi yang rumit, terutama bagi yang membutuhkan rujukan mendesak. 

Hal lain pun saya rasakan saat di awal tahun ini hendak kontrol, secara tiba-tiba BPJS saya dinyatakan non aktif.

Saya protes dan mengurusnya, agak sedikit kurang puas sebenarnya karena tidak mendapatkan penjelasan mengapa hal tersebut terjadi.

Namun saya bisa menerimanya karena proses pengaktifan sederhana dan cukup cepat tanpa bertele-tele.

Pemerintah terlihat telah berupaya mengatasi hal ini melalui sistem online referral yang mempercepat proses pengajuan rujukan, di luar dari kasus yang saya alami tersebut.

Beberapa pasien juga mengapresiasi BPJS karena mampu menekan biaya kesehatan yang semula sangat mahal. 

"Saya hanya bayar iuran bulanan sekitar Rp35.000, tapi bisa operasi besar tanpa biaya tambahan," kata seorang pasien di RSUD Jakarta, seperti dilansir dari Liputan6.com.

Kualitas Pengobatan dan SDM

Kualitas pengobatan yang diberikan melalui layanan BPJS sangat tergantung pada kemampuan tenaga kesehatan dan fasilitas yang tersedia. 

Dilansir dari The Jakarta Post, salah satu masalah utama adalah ketimpangan jumlah tenaga medis di Indonesia. 

Di perkotaan, pasien cenderung mendapat layanan lebih cepat, sedangkan di pedesaan, masyarakat harus menunggu lebih lama karena keterbatasan dokter spesialis.

Biar bagaimanapun, sudah ada harapan untuk perbaikan-perbaikannya. 

Pemerintah terus meningkatkan anggaran kesehatan, termasuk untuk pelatihan tenaga medis. 

Selain itu, BPJS juga menggandeng beberapa rumah sakit swasta untuk menambah kapasitas pelayanan, meskipun hal ini belum sepenuhnya optimal.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Mengelola sistem kesehatan sebesar BPJS memang bukanlah tugas mudah. 

Dilansir dari Tempo.co, beberapa tantangan utama yang harus diatasi adalah defisit anggaran BPJS, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, dan ketidakmerataan fasilitas kesehatan.

Namun, dengan program-program reformasi kesehatan yang sedang berjalan, harapan untuk pelayanan yang lebih baik tetap ada.

Salah satu langkah penting adalah memperbaiki sistem rujukan agar pasien mendapat layanan lebih cepat dan efisien.

Selain itu, peningkatan anggaran untuk pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil juga menjadi prioritas.

Kesimpulannya, layanan BPJS Kesehatan memiliki peran vital dalam memberikan akses kesehatan kepada masyarakat Indonesia. 

Meski ada tantangan dalam hal pelayanan dan pengobatan, terutama di tingkat Puskesmas dan RSUD, upaya perbaikan harus terus dilakukan. 

Dengan pengelolaan yang lebih baik, sistem ini diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh Indonesia.

Bahkan harusnya mulai dipikirkan bahwa layanan BPJS kesehatan ini bisa digratiskan semua dengan mengambil alokasi dana dari pajak atau yang lainnya.***