Dengan turunnya daya beli, mereka berisiko kehilangan pelanggan dan pendapatan sehingga dampak ini dapat memengaruhi kestabilan ekonomi secara keseluruhan.
Janji Pemerintah dan Kritikan
Pemerintah berkomitmen untuk melindungi masyarakat miskin dari dampak kenaikan PPN dengan memberikan berbagai bantuan sosial.Â
Namun, efektivitas program-program tersebut masih menjadi tanda tanya, terutama karena masalah distribusi bantuan yang tidak merata di masa lalu.
Kritik lainnya datang dari kalangan pengamat ekonomi yang menyarankan pemerintah untuk lebih fokus pada efisiensi anggaran dan pemberantasan korupsi daripada menaikkan tarif pajak.Â
Menurut mereka, kebijakan ini dapat memberikan efek jangka panjang yang lebih positif dibandingkan dengan mengandalkan kenaikan PPN.
Harapan Ke Depan
Dalam menghadapi polemik ini, rasanya pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih transparan dan mendetil kepada masyarakat tentang manfaat yang akan diperoleh dari kenaikan PPN.Â
Selain itu, kebijakan ini harus diimbangi dengan langkah-langkah konkret untuk melindungi kelompok rentan dan mendorong pemulihan ekonomi.
Pajak memang menjadi elemen penting dalam pembangunan negara, tetapi kebijakan terkait pajak harus dirancang dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan negara dan kemampuan rakyatnya.Â
Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan kenaikan PPN 12% bisa menjadi solusi, bukan beban baru bagi masyarakat.***
