Mengapa Hukum Dibuat dan Apa Sikap Kita Ketika Hukum Tak Lagi Ditegakkan?

Realita seringkali tak sesuai dengan harapan. Ada kalanya hukum yang sudah ditetapkan tidak ditegakkan dengan semestinya.

Penegakan hukum yang lemah atau tidak adil bisa memicu rasa ketidakpuasan, ketidakpercayaan, dan bahkan perlawanan dari masyarakat.

Sebagai contoh, kasus pelanggaran HAM di Indonesia seperti tragedi Semanggi I dan II hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. 

Para korban dan keluarga mereka terus menuntut keadilan, namun penegakan hukum terasa stagnan. 

Begitu pula dalam kasus korupsi besar seperti BLBI, yang penyelesaiannya dianggap tidak transparan dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.

Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa ketika hukum gagal ditegakkan secara adil, masyarakat sering kali menjadi korban.

Ketimpangan hukum ini juga terlihat dalam perkara agraria, seperti sengketa tanah yang sering kali memenangkan korporasi besar dibandingkan petani atau masyarakat adat.

Dalam situasi seperti ini, apa yang seharusnya menjadi sikap kita?

1. Tetap Menjunjung Tinggi Prinsip KeadilanKetika hukum tidak ditegakkan, jangan ikut-ikutan melanggar aturan. Tetaplah menjadi individu yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran, meskipun di tengah ketidakpastian.

2. Menggunakan Saluran yang Tersedia. Sampaikan kritik melalui jalur yang sesuai, seperti media, organisasi masyarakat, atau lembaga hukum yang masih dipercaya. Hindari tindakan anarkis yang justru dapat memperburuk keadaan.

3. Meningkatkan Kesadaran Publik. Edukasi masyarakat tentang pentingnya supremasi hukum adalah langkah penting. Dengan meningkatnya kesadaran publik, tekanan terhadap para pemangku kebijakan untuk memperbaiki sistem akan semakin besar.

4.