Pajak, Pendorong Pendidikan Menuju Visi Indonesia Emas 2045

"Pak, materialnya belum datang karena terkendala pengiriman. Padahal ini sudah dikejar progress supaya Desember selesai". peluh keringat nampak bercucuran di dahi Sentot (50), konsultan pengawas di tengah kesibukan proyek pembangunan rusun pondok pesantren Ridho Allah Temanggung, medio November 2022. Proyek rusun ini ini merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap sumber daya manusia pesantren

Medio akhir 2021, waktu menunjukkan pukul 23.00 WIB, di tengah orang yang biasanya sudah ke peraduan, Syamsiar (50), akrab dipanggil Pak Syam beserta asistennya dan pengemudi terus melaju di tengah kegelapan Jalan Pantai Utara Jawa. Mereka dari PUPR sedang mengawasi rehabilitasi 17 sekolah dasar di seluruh Jawa Tengah. Ia mengaku belum istirahat sedari pagi. Dari Purworejo, Kebumen lalu ke arah Pemalang dan kota lainnya. 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), selaku Kementerian teknis, atas arahan Presiden Joko Widodo, telah dan terus melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendidikan. Di dalam Rencana Strategisnya, Kementerian PUPR pada tahun 2019 sudah mendukung dalam pembangunan sarana prasarana sekolah sebanyak 1.467 sekolah, sarana prasarana madrasah sebanyak 143 sekolah, 14 lembaga PTN,  dan1 lembaga PTKIN. Tercatat juga dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian PUPR sudah membangun ratusan rumah susun pesantren. Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu contoh manfaat pajak yang dipungut oleh negara untuk pendidikan.

Lalu apa hubungan antara pajak dan pendidikan?

Perdana Menteri Inggris terkenal Margareth Thatcher pernah berkata "It is your tax which pays for public spending. The government have no money of their own. There is only taxprayer's money".  

Pajak, sebagai kontribusi finansial dari warga negara dan perusahaan terhadap negara, memiliki peran yang sangat penting dalam menghimpun dana untuk mendukung berbagai program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang sangat membutuhkan dukungan pajak adalah pendidikan dan kesehatan. Pendidikan adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pajak dapat digunakan untuk mendukung infrastruktur pendidikan, seperti pembangunan sekolah, pemberian beasiswa, perbaikan sarana dan prasarana, pengembangan kualitas guru, serta pengembangan kurikulum yang lebih baik. Dengan demikian, pajak dapat membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih baik dan lebih terjangkau.

Pada tahun 2023, Pemerintah memproyeksikan pendapatan negara sebesar Rp2.443,6 triliun yang terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp2.016,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp426,3 triliun.Berdasarkan proyeksi ini, pajak mempunyai porsi 80 % terhadap penerimaan negara daripada PNBP. Untuk 2024, pajak memegang peranan penting dalam pendapatan negara dengan alokasi penerimaan pajak pada APBN 2024 mencapai 1.988,9 triliun rupiah, yang menyumbang sekitar 70 persen dari total pendapatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun fiskal 2024, untuk sektor pendidikan Indonesia mendapat prioritas pendanaan yang signifikan.

Dari keseluruhan APBN 2024, sebanyak 20% dialokasikan untuk bidang pendidikan, yang nilainya mencapai Rp660,8 triliun. Anggaran pendidikan yang substansial ini akan didistribusikan melalui tiga jalur utama yakni; melalui pemerintah pusat untuk program nasional, transfer ke daerah untuk inisiatif lokal, dan pos pembiayaan Anggaran. Pendistribusian angaran tersebut bertujuan untuk memastikan pemerataan dan efektivitas penggunaan dana di seluruh wilayah Indonesia.

Anggaran pendidikan sendiri termasuk dalam kategori mandatory spending sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003. Peraturan ini menetapkan bahwa alokasi anggaran pendidikan harus setidaknya 20 persen dari APBN dan APBD.

Program- program yang dibiayai oleh APBN, yang bersumber mayoritas dari pajak, misalkan adalah Program Indonesia Pintar (PIP). Tahun 2024 ini, PIP ditargetkan menjadi 18,6 juta siswa dengan anggaran Rp.13,4 trilyun. Selain PIP, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), alokasi dana pajak untuk digitalisasi sekolah dan pengembangan kompetensi guru

Bonus Demografi dan Visi Indonesia Emas 2045

Pada tahun 2035, Indonesia diproyeksikan akan "menikmati" bonus demografi mulai tahun 2035 dan ini mendukung Visi Indonesia Emas di tahun 2045. Menurut Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN dalam perbincangan dengan harian Kompas (29/6), ke depan pilar pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM) yang maju, disamping sektor kesehatan. Lalu apa yang harus diperhatikan?

Pajak sebagai instrument penerimaan negara memegang peranan penting dalam hal ini. Peningkatan penerimaan pajak dibidang minyak gas, non- migas, dan lainnya dapat mulai dikaji oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dengan mempertimbangkan prinsip transparansi akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui system teknologi informasi.

Kedepannya pengelolaan pajak yang lebih baik akan meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan di masa depan akan tercermin pada meningkatnya jumlah beasiswa bagi SD- SMA, naiknya subsidi pemerintah bagi pendidikan tinggi, sarana-prasarana pendidikan yang mumpuni, skor PISA (Program for International Student Assessment ) yang tinggi dan bersaing, kurikulum yang baik, kemampuan guru yang unggul dan lainnya

Lalu bagaimana potret dan strategi pajak kedepannya?

Tax ratio (TR) di Indonesia masuk dalam kategori rendah dibanding dengan negara- negara ASEAN. TR Indonesia pada 2022 sebesar 10,39 persen dan hanya bergerak di kisaran 9-12 persen selama pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut IMF, idealnya TR sebuah negara sebesar 15 persen dan TR negara maju rata-rata diatas 30 persen (Fauzia, 2018). Rendahnya TR menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal Indonesia. Indonesia belum sepenuhnya bergantung pada penerimaan perpajakan untuk mendanai pembangunannya. Bagaimana supaya TR ini naik? Salah satu opsi kebijakan yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan PDB atau Produk Domestik Bruto.

Opsi kebijakan lainnya adalah melihat potensi terobosan baru yang ada di PPh OP (Orang Pribadi). Masih banyak OP yang belum masuk ke sistem perpajakan, terutama sektor informal. Tingkat kepatuhan pajak OP di tahun 2022 juga masih sebesar 83,2 persen. Ini dapat direkomendasikan untuk meningkatkan PPh OP dari sektor underground economy. Underground economy seperti e-commerce, pariwisata, ekonomi kreatif dapat lebih diperdayagunakan.

Strategi kedua dalam meningkatkan PPh OP adalah fokus pada sektor perekonomian yang undertaxed. Sektor-sektor undertaxed -- sektor yang kontribusinya terhadap PDB lebih tinggi daripada penerimaan pajak -- antara lain konstruksi, pertambangan (Wildan, 2023).

Sektor seperti konstruksi berkontribusi terhadap PDB sebesar 9,8 persen, sedangkan terhadap perpajakan hanya 4,1 persen. Hal ini disebabkan pemberlakuan PPh Final pada sektor konstruksi. Sektor lainnya seperti pertambangan berkontribusi terhadap PDB sebesar 12,28 persen, sedangkan terhadap perpajakan hanya 8,3 persen akibat maraknya praktik penghindaran pajak di pertambangan ilegal.

Strategi Ketiga, optimalisasi kepatuhan pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan OP di tengah sistem witholding tax yaitu menerapkan Certificate Clearance dan Earned Income Tax Credit (EITC). Certificate Clearance adalah surat keterangan dari otoritas pajak yang dibutuhkan dalam berbagai aspek, seperti mendapatkan kredit, masuk ke sekolah atau universitas, serta menerima bantuan sosial (Panjaitan,2023)

Dengan rencana output pendidikan yang baik, serta input pengelolaan pajak yang baik, maka kedepannya manusia Indonesia akan menjadi manusia yang unggul di Indonesia Emas 2045. Ingatlah bahwa pengelolaan negara kita bersumber sebagian besar dari pajak. Pajak Untuk Kita, Indonesia Sejahtera.  

Sumber bacaan 

Fauzia, Mutia. (2018). IMF: Indonesia Seharusnya Punya "Tax Ratio" 15 Persen. Diakses melalui https://ekonomi.kompas. com/read/2018/10/04/193900426/imf-- Buletin APBN Vol. VIII. Ed. 18, September 2023 7 indonesia-seharunya-punya-tax-ratio-15- persen, pada 28 Juni 2024

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2020). Rencana Strategis Kementerian PUPR 2020-2024. Jakarta: Kementrian PUPPR

Panjaitan, Yuriaty Jesly. 2023. Strategi Meningkatkan Tax Ratio Dengan Menggali Potensi Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Bulletin APBN, Volume VIII No 18 Tahun 2023.

Wildan, Muhamad. (2023). RI Perlu Perbaiki Tax Ratio untuk Danai Pembangunan, ini strateginya. DDTCNews. Diakses melalui https://news.ddtc.co.id/ri-perlu-perbaikitax-ratio-untuk-danai-pembangunan-inistrateginya-46936, pada 29 Juni 2024