Pajak, Pendorong Pendidikan Menuju Visi Indonesia Emas 2045

Bonus Demografi dan Visi Indonesia Emas 2045

Pada tahun 2035, Indonesia diproyeksikan akan "menikmati" bonus demografi mulai tahun 2035 dan ini mendukung Visi Indonesia Emas di tahun 2045. Menurut Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN dalam perbincangan dengan harian Kompas (29/6), ke depan pilar pertumbuhan ekonomi adalah sumber daya manusia (SDM) yang maju, disamping sektor kesehatan. Lalu apa yang harus diperhatikan?

Pajak sebagai instrument penerimaan negara memegang peranan penting dalam hal ini. Peningkatan penerimaan pajak dibidang minyak gas, non- migas, dan lainnya dapat mulai dikaji oleh Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dengan mempertimbangkan prinsip transparansi akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik melalui system teknologi informasi.

Kedepannya pengelolaan pajak yang lebih baik akan meningkatkan pendapatan dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan di masa depan akan tercermin pada meningkatnya jumlah beasiswa bagi SD- SMA, naiknya subsidi pemerintah bagi pendidikan tinggi, sarana-prasarana pendidikan yang mumpuni, skor PISA (Program for International Student Assessment ) yang tinggi dan bersaing, kurikulum yang baik, kemampuan guru yang unggul dan lainnya

Lalu bagaimana potret dan strategi pajak kedepannya?

Tax ratio (TR) di Indonesia masuk dalam kategori rendah dibanding dengan negara- negara ASEAN. TR Indonesia pada 2022 sebesar 10,39 persen dan hanya bergerak di kisaran 9-12 persen selama pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut IMF, idealnya TR sebuah negara sebesar 15 persen dan TR negara maju rata-rata diatas 30 persen (Fauzia, 2018). Rendahnya TR menunjukkan rendahnya kemandirian fiskal Indonesia. Indonesia belum sepenuhnya bergantung pada penerimaan perpajakan untuk mendanai pembangunannya. Bagaimana supaya TR ini naik? Salah satu opsi kebijakan yang dapat diambil adalah dengan meningkatkan PDB atau Produk Domestik Bruto.

Opsi kebijakan lainnya adalah melihat potensi terobosan baru yang ada di PPh OP (Orang Pribadi). Masih banyak OP yang belum masuk ke sistem perpajakan, terutama sektor informal. Tingkat kepatuhan pajak OP di tahun 2022 juga masih sebesar 83,2 persen. Ini dapat direkomendasikan untuk meningkatkan PPh OP dari sektor underground economy. Underground economy seperti e-commerce, pariwisata, ekonomi kreatif dapat lebih diperdayagunakan.

Strategi kedua dalam meningkatkan PPh OP adalah fokus pada sektor perekonomian yang undertaxed. Sektor-sektor undertaxed -- sektor yang kontribusinya terhadap PDB lebih tinggi daripada penerimaan pajak -- antara lain konstruksi, pertambangan (Wildan, 2023).

Sektor seperti konstruksi berkontribusi terhadap PDB sebesar 9,8 persen, sedangkan terhadap perpajakan hanya 4,1 persen. Hal ini disebabkan pemberlakuan PPh Final pada sektor konstruksi. Sektor lainnya seperti pertambangan berkontribusi terhadap PDB sebesar 12,28 persen, sedangkan terhadap perpajakan hanya 8,3 persen akibat maraknya praktik penghindaran pajak di pertambangan ilegal.

Strategi Ketiga, optimalisasi kepatuhan pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan OP di tengah sistem witholding tax yaitu menerapkan Certificate Clearance dan Earned Income Tax Credit (EITC). Certificate Clearance adalah surat keterangan dari otoritas pajak yang dibutuhkan dalam berbagai aspek, seperti mendapatkan kredit, masuk ke sekolah atau universitas, serta menerima bantuan sosial (Panjaitan,2023)

Dengan rencana output pendidikan yang baik, serta input pengelolaan pajak yang baik, maka kedepannya manusia Indonesia akan menjadi manusia yang unggul di Indonesia Emas 2045. Ingatlah bahwa pengelolaan negara kita bersumber sebagian besar dari pajak. Pajak Untuk Kita, Indonesia Sejahtera.