Implementasi Pemasyarakatan Back to Basic oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Tulisan sebelumnya yang berjudul "Mengenali Kebijakan Pemasyarakatan Back to Basic"  berdasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, nomor : PAS-38.OT.02.02 TAHUN 2021 Tentang Program Pelaksanaan Prinsip Dasar Pemasyarakatan (BACK TO BASICS). Kebijakan ini mengikat bagi seluruh petugas Pemasyarakatan untuk dipedomi dan dilaksanakan.

Pada tulisan ini penulis akan menilisik aturan tersebut dalam praktek Bimbingan Kemasyarakatan  (Bimkemas) yang dilakukan oleh penulis yang merupakan seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Ahli Muda yang bertugas di kantor Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Serang Jalan KH A Fatah Hasan nomor 51 Cijawa Kota Serang.

Tugas dan Fungsi PK adalah (1) Melaksanakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), (2) Pembimbingan, (3) Pengawasan, (4) Pendampingan dan (5) Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).  Kelima tugas tersebut merupakan satu kesatuan proses Bimkemas terhadap Klien Pemasyarakatan (Klien).

Penulis secara rutin mendapatkan disposisi tugas dari pimpinan untuk melaksanakan Litmas perawatan terhadap tahanan yang berada didalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas IIB Serang dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas III Rangkasbitung.  

Penulis mendatangi Lapas/Rutan lalu melakukan wawancara terhadap sejumlah tahanan seputar  identitas diri dan keluarga, riwayat hidup dan perkembangan klien yang didalamnya berisi (1) Riwayat Kelahiran, Pertumbuhan dan Perkembangan Klien, (2) Riwayat Pendidikan Klien, (3) Riwayat tingkah laku Klien, (4) Riwayat Perkawinan Klien, (5) Tanggapan Klien dan Keluarga, (6) Potensi sistem sumber, (7) Hasil asesmen, (8) Analisis, (9) Kesimpulan dan Rekomendasi dan (10) Penutup. 

Laporan Litmas perawatan dilengkapi dengan instrumen  asesmen yang didalamnya berisi (1) Informasi pemeriksaan, (2) identitas tahanan, (3) Identitas keluarga, (4)  Interaksi sosial, (5) Data fisik tahanan, (6) Riwayat hukum, (7) lembar asesmen yang didalamnya berisi data penyalahgunaan Narkotika, penyalahgunaan minuman keras, resiko bunuh diri, kesehatan mental, kesehatan fisik, kebutuhan penahanan khusu. (8) Kesimpulan dan hasil asesmen.

Setelah dilakukan pengambilan data, proses selanjutnya adalah pengolahan data-data dengan cara membandingkan data yang didapat dari masing-masing sumber. Data akhir disarikan menjadi sebuah rekomendasi PK yang disampaikan kepada pihak Lapas/Rutan. 

Selanjutnya penulis juga  melaksanakan kegiatan litmas pembinaan awal.  Proses kegiatan ini sama dengan dengan litmas perawatan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Hasil kerja dari kegiatan ini berupa Laporan Litmas yang didalamnya terdapat Instrumen Screening Penempatan Narapidana (ISPN).  Selanjutnya laporan litmas yang telah dibuat oleh PK menjadi bahan pertimbangan bagi petugas Lapas/Rutan untuk melakukan pembinaan dan penempatan WBP pada kamar/block hunian.

Litmas persidangan dilaksanakan apabila ada permintaan dari Kepolisian (penyidik) atau Bapas lain dengan cara bersurat ke Bapas Serang.  Rekomendasi yang terkandung dalam laporan litmas mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pemilihan rekomendasi patur mendepankan azas kepentingan terbaik bagi anak dan pidana penjara sebagai upaya terakhir (measure of the last resort).

Pada masa pandemic covid19 kegiatan pendampingan mediasi perkara, pendampingan dan pendampingan persidangan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) dilakukan secara daring (dalam jaringan). Kegiatan tersebut dirasa kurang maksimal,kendala utama biasanya gangguan jaringan sehingga berdampak pada tayangan zoom meeting.

Pelaksanaan mediasi dihadiri sejumlah pihak yang berkepentingan,  kedudukan PK sebagai wakil fasilitator.  Argumen PK sangat penting penting untuk sampaikan ke khalayak. Apa yang disampaikan oleh PK harus terdengar dengan jelas dan tegas, dengan demikian jika jaringan internet terganggu maka para akan kesulitan menerima pembicaraan PK.  Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kegiatan pendampingan sudah dapat dilaksanakan secara langsung, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan.

Secara formal definisi pembimbingan adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas, ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan. Kegiatan pembimbingan sejatinya dilakukan setelah dilakukan Litmas pembimbingan.

Pada tahun 2021 kegiatan bimbingan kemandirian sudah dilakukan sebanyak tiga kali berupa pelatihan montir sepeda motor yang bekerja sama dengan Dinas Sosial Pemerintah Daerah Propinsi Banten.   Setiap peserta yang telah menyelesaikan pelatihan mendapatkan secara gratis seperangkat peralatan perbengkelan. Pelatihan sablon kaos yang bekerjasama dengan komunitas kaos oblong, setiap peserta mendapatkan kaos dan uang saku setelah menyelesaikan pelatihan dan terakhir pelatihan membuat bakso yang diikuti klien perempuan.

Pembimbingan kepribadian dilakukan dalam bentuk konseling individu bersifat rahasia yang bahasannya hanya diketahui oleh PK dan Klien.  Hal yang diceritakan oleh Klien biasanya seputar kehidupan pribadinya sehingga tidak boleh diketahui oleh khalayak. Pada saat tulisan ini sedang berlangsung, penulis melakukan konseling terhadap Klien yang pernah melakukan pembunuhan.

Pengawasan dilakukan oleh penulis terhadap beberapa Klien yang sedang menjalani program integrasi atau asimilasi di rumah. Klien yang tidak melaksanakan wajib lapor dianggap tidak taat aturan. Penulis melakukan kunjungan rumah untuk mencari keberadaan Klien.  Penulis memberi pemahaman kepada mereka agar bahwa wajiba lapor dan pembimbingan sebagai suatu kewajiban.

Selama masa pandemic covid19, penulis sudah melakukan pencabutan program untuk dua orang Klien.  Penulis sudah bersikap bijak terhadap mereka, namun demukian mereka kembali melakukan tindak pidana. Dampak bagi mereka sisa hukuman lama dihitung kembali dan ditambah dengan hukuman barunya. Meskipun hal itu akan memberatkan diri Klien, akan tetapi aturan harus ditegakan demi supermasi hukum itu sendiri.       

Penulis memaknai kebijakan Pemasyarakatan Back to Basic sebagai kembali pada paradigma lama dalam pelaksanaan tugas Pemasyarakatan yang pemikirannya dicetuskan oleh para pendahulu.  Setiap satuan kerja tetap pada posisinya masing-masing untuk melaksanakan dengan tugas dan fungsinya. Formula tersebut dirasa masih mampu diterapkan pada kehidupan saat ini. Pemasyarakatan sebagai suatu sistem tetap bersifat inklusif terbuka terhadap ide dan gagasan yang berkembang, namun demikian tetap berlandaskan pada semangat awal.  

 Penulis sendiri sepakat dengan kebijakan yang telah dikeluarkan mengingat subtansinya sangat masuk akal untuk diterapkan, hal itu diamanatkan pada aturan besar yakni Undang-Undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (selesai).