Gagasan Dukungan Paket Data bagi PK dan APK

Pandemic Covid19 di seluruh Dunia membuat Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah kebijakan strategis di pelbagai sektor dengan tujuan guna melindungi segenap masyarakatnya dari penularan virus tersebut.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengeluarkan aturan bernomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di Lingkungan Instansi Pemerintah. Sejak surat edaran diberlakukan  kegiatan pemerintahan dilakukan dirumah, kecuali pelayanan teknis yang masih dilakukan langsung dengan cara mengikuti protokol kesehatan.

Begitupun dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjend PAS) dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor : M.HH.19.PK.01.01.04 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana (Napi) dan Anak melalui Integrasi dan Asimilasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid19.

Napi yang sedang menjalani program Asimilasi di Rumah dan program Integrasi berupa PB/CB/CMB status hukumnya masih melekat dan tidak berkurang satu haripun. Mereka masih memiliki kewajiban hukum menjalankan sisa hukumannya dengan cara melaksanakan lapor diri dan menjalankan bimbingan pada Balai Pemasyarakatan tempat mereka menjalani program. Pada masa pandemic covid19 ini pelaksanaan lapor diri dan bimbingan dialihkan dari pertemuan langsung menjadi pertemuan virtual.

Balai Pemasyarakatan sebagai pihak yang diamanati Undang-Undang untuk menangani Klien Pemasyarakatan dituntut untuk tetap mengentaskan tugas dan fungsi dalam situasi apapun. Sejumlah langkah ditempuh agar tugas tetap berjalan namun Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan  juga tetap selamat saat melaksanakan tugas.

Pola pelayanan  melalui virtual memiliki alasan yang kuat yaitu masih meningkatnya penyebaran covid 19 yang masih menunjukan peningkatan. Data penyebaran covid19 sebagaimana yang dikutip dari portal gugus tugas  penanganan covid19 bahwa saat ini penyebaran kasus sudah mencapai 218.38 kasus. Angka tersebut kemungkinan terus bertambah pada hari berikutnya.

Pelayanan pendampingan, litmas, pembimbingan dan pengawasan yang dilakukan secara virtual oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten  Pembimbing Kemasyarakatan selama ini menggunakan paket data pribadi PK/APK itu sendiri atau paket data milik Klien. Dalam satu bulan PK harus mengeluarkan biaya sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu) untuk membeli paket data . 

Jumlah biaya tersebut berasal dari hitungan bahwa satu orang PK minimal menangani 30 (tiga puluh) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang Klien Pemasyarakatan, dengan demikian jika setiap PK berbicara dengan Klien memakan waktu sekitar 15 menit maka dikalikan jumlah klien yang ada dikalikan lagi dengan jumlah hari dalam satu bulan. Beban PK menanggung paket data  bisa saja bertambah seiring masih berjalannya kebijakan program integrasi dan program asimilasi di rumah terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan selama masa pandemic covid19.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Recofussing Anggaran, Recofussing kegiatan, relokasi anggaran  serta pengadaan barang dan jasa dalam  rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) ;
4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor : M.01.PK.07.03 Tahun 1997 tentang Organisasi Balai Pemasyarakatan;
5. Peraturan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Maksud dan Tujuan

 Pemberian dukungan paket data  kepada PK/APK di seluruh Indonesia memiliki sejumlah manfaat, yaitu :

1. Mendukung program  pembangunan  sumber daya manusia (Klien Pemasyarakatan) yang harus dipulihkan hubungan  kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan  saat ini dan pada masa yang akan datang;
2. Mencegah pengulangan tindak pidana yang kemungkinan dilakukan oleh Klien Pemasyarakatan;
3. Melindungi PK dan APK sebagai aparatur negara di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terus loyalitas  kepada bangsa dan  negara dari potensi penyebaran covid19;
4. Terpenuhinya kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan berupa pendampingan, penelitian kemasyarakatan, pembimbingan dan pengawasan.

Kondisi saat ini

PK  & APK saat ini melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan bimbingan kemasyarakatan secara virtual (Dalam jaringan) menggunakan pesawat telepon miliknya dan juga paket data  yang dibeli dari uang gajinya.  Aktifitas ini bisa saja diteruskan namun demikian kemungkinan kualitas pelayanan tidak maksimal mengingat PK akan lebih memilih mempersingkat waktu saat memberikan pelayanan secara virtual dengan alasan menghemat kuota data.

Selanjutnya adakalanya kegiatan pelayanan virtual menggunakan kuota internet milik Klien Pemasyarakatan dalam arti Klien Pemasyarakatan yang menelepon PK/APK. Interaksi itu memiliki resisteni mendapat kritikan dari masyarakat yang sedang menghadapi keprihatinan sosial dan ekonomi akibat  pandemic covid19.

Rekomendasi

1. Dilakukan recofussing sisa anggaran tahun 2020 pada Direktorat Jenderal Pemasyaraatan, Divisi Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan untuk belanja paket data sebagai penunjang tugas Pembimbing Kemasyarakatan dan Asisten Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan tugas Bimbingan Kemasyarakatan;
2. Kementerian Keuangan Republik Indonesia secara sepihak mencatumkan tambahan kegiatan belanja paket data pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2021 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan.
3. Mendapatkan Corporate Social Responbility (CSR) dari perusahaan swasta kepada Kementerian Hukum dan HAM berupa paket data untuk aparaturnya termasuk untuk PK dan APK.