Mengupas 14 Janji Kampanye Partai Demokrat

Partai Demokrat menjadi partai politik yang paling aktif menjumpai rakyat jelang Pemilu 2019 ini. Baru pada awal tahun lalu ketua umum partai tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggelar tour de Java dengan mengunjungi konstituen di lima provinsi, kini Presiden RI ke-6 itu sudah turun lagi ke Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Tidak hanya SBY, Komandan Komando Tugas Bersama (Kogasma), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bahkan lebih aktif lagi. Bersama timnya, mantan kandidat Pilkada DKI Jakarta ini bergerilya ke seluruh penjuru Nusantara.

Berdasarkan penurutan AHY kala itu, tujuannya menemui rakyat guna menyerap aspirasi dan mendengar berbagai persoalan yang mereka hadapi. Dengan begitu, nantinya bisa diperjuangkan oleh Partai Demokrat. Sesuai taglinenya, Demokrat peduli, mendengar aspirasi dan memberikan solusi.

Kini aspirasi telah diserap, persoalan telah dipetakan, dan Demokrat telah menemukan solusi untuk setiap persoalan. Konkrit dari solusi itu adalah 14 program strategis yang akan dijalankan jika partai ini nantinya menang di Pemilu 2019.

Seperti apa janji kampanye Demokrat tersebut, mari kita coba kupas satu persatu;

1. Menciptakan lebih banyak lapangan kerja, termasuk untuk milenial dan perempuan, serta batasi tenaga kerja asing (TKA).

Persoalan minimnya lapangan kerja dan diperparah oleh serbuan TKA asal Tiongkok, sempat membuat resah rakyat sejak beberapa tahun belakangan. Problem inilah yang hendak diatasi Demokrat. Agar rakyat Indonesia kembali menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Dulu, saat menjabat presiden, SBY berhasil menurunkan angka pengangguran dari 9,9% menjadi 5,7%. Kemiskinan juga turun dari 16,7% menjadi 10,96% (6% atau setara 8,6 juta orang yang keluar dari jerat kemiskinan).

2. Kelola keuangan dan tingkatkan pelayanan BPJS, dengan mengutamakan golongan kurang mampu.

Ini merupakan salah satu masalah pelik bangsa kita saat ini. Pemerintah dinilai kurang mampu menata keuangan sehingga roda ekonomi berjalan melambat. Imbasnya, pelayanan BPJS dikurangi. Ini tentu sangat merugikan rakyat.

Demokrat ingin memperbaiki ini. Sepuluh tahun memimpin negeri, SBY mampu membuat pertumbuhan ekonomi mencapai rata-rata angka 6%. Jauh lebih tinggi dibanding pemerintah saat ini yang selalu stagnan di angka 5%.

3. Berikan subsidi listrik bagi golongan kurang mampu, dan sediakan secara cukup BBM Premium.

Dulu SBY sering dikritik karena memberikan banyak subsidi untuk membantu golongan tidak mampu. Sekarang sebagian subsidi itu dicabut pemerintah. Hasilnya seperti yang diduga, rakyat menjerit lantaran hidup mereka kian sulit.

4. Pertahankan subsidi pupuk untuk petani.

Sebagai negara agraris, pemerintah tentu wajib mewujudkan kedaulatan petani. Salah satunya dengan memberi subsidi demi meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Sayang, beberapa waktu lalu tersiar kabar subsidi pupuk bakal dihentikan. Ini membuat petani gundah gulana. Beban hidup mereka akan kian bertambah berat. Karenanya Demokrat berjanji akan mempertahankan subsidi ini.

5. Stop impor pangan ketika musim panen.

Selain masalah subsidi, kebijakan impor pangan saat musim panen juga membuat petani sengsara. Ini harus dihentikan. Pemerintah sudah sepatutnya lebih berpihak kepada petani, bukan kepada importir besar yang meraup keuntungan di atas penderitaan rakyat kecil.

6. Tingkatkan gaji pegawai, termasuk guru, TNI & Polri dan Pensiunan, agar miliki daya beli yang baik.

Dalam empat tahun pemerintahan Joko Widodo, tidak pernah sekalipun gaji pegawai negeri sipil dan TNI/Polri mengalami kenaikan. Beda dengan era SBY dulu, tiap tahun gaji naik, mulai dari 6% hingga 20% di setiap tahunnya.

7. Longgarkan pajak, termasuk dunia usaha agar bisa tumbuh baik dan tingkatkan upah buruh.

Beberapa waktu lalu SBY pernah mengimbau agar pemerintah lebih melonggarkan pajak terhadap dunia usaha. Tujuannya agar perusahaan bisa meraup untung dan upah buruh bisa ditingkatkan. 

Ini win-win solution. Saat kondisi perekonomian yang melambat seperti sekarang ini, ketika keuangan perusahaan sedang lemah, pengurangan pajak akan sangat membantu. Di satu sisi perusahaan tetap bisa bersaing dengan harga produk terjangkau, sementara buruh sejahtera karena pendapatan meningkat.

8. Bantu dan lindungi UMKM, termasuk pedagang kecil dan angkutan kota.

UMKM pernah menjadi pahlawan di negara ini. Saat krisis 1998, ketika perusahaan-perusahaan besar berjatuhan, pabrik-pabrik tutup, yang menyelamatkan ekonomi adalah koperasi dan UMKM.

Mereka menciptakan pekerjaan dan peluang kerja bagi orang lain. Mereka berperan besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Karena itulah pemerintah wajib melindungi mereka.

9. Angkat secara bertahap guru dan pegawai honorer dan tingkatkan kesejahteraan perangkat desa.

Selama 10 tahun pemerintahan SBY, sudah lebih satu juta guru dan pegawai honorer yang diangkat menjadi PNS. Era Jokowi? Tidak ada seorangpun. Kebijakan yang dulu harus dikembalikan, supaya para tenaga honorer bisa mendapat penghasilan yang lebih layak atas pengabdian mereka.

10. Kontrol dan batasi utang pemerintah & BUMN agar tak bebani anak-cucu.

Saat ini BUMN tak lebih dari sapi perah yang selalu merugi. Penyebabnya, karena pucuk pimpinan tak diisi orang yang berkompeten, melainkan para mantan relawan.

Soal utang, rasanya tak perlu dijabarkan lebih panjang. Rezim ini berutang dengan ugal-ugalan, sehingga utang negara naik hampir dua kali lipat. Padahal dulu SBY berusaha keras melunasi semua utang, salah satunya utang IMF yang lunas empat tahun lebih cepat dari deadlinenya.

11. Lanjutkan pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perdesaan, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Gelar 'Pahlawan Desa' yang disematkan kepada SBY, bukan tanpa sebab. Berkat kebijakannya mengeluarkan UU Desa, kini setiap desa mendapat anggaran pembangunan Rp1 miliar lebih.

Selain itu, dulu juga ada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan. Sayang Jokowi menghentikan program ini, meski terbukti banyak menciptakan lapangan pekerjaan baru, berhasil memberdayakan masyarakat pedesaan agar hidup lebih mandiri, dan menikmati pembangunan.

12. Berikan perlindungan hukum kepada rakyat secara adil dan jamin kebebasan berbicara termasuk kemerdekaan pers.

Tak bisa dipungkiri, SBY dulu berhasil membuat Demokrasi mencapai taraf tertinggi sejak negeri ini berdiri. Di zamannya, kebebasan berbicara dijamin, kemerdekaan pers terwujud, dan hukum relatif berlaku adil terhadap rakyat. Kondisi inilah yang sulit ditemui saat ini.

13. Jaga kebhinnekaan dan kerukunan antar identitas (SARA) dan cegah perpecahan bangsa.

Dua tahun lalu, SBY pernah menulis sebuah artikel di RMOL, yang berjudul 'Pulihkan Kedamaian Dan Persatuan Kita'. Dalam tulisan itu ia mengatakan, dulu butuh 5 tahun untuk menyelesaikan konflik komunal berbau agama, etnis dan suku di Poso, Ambon dan Maluku Utara.

Pertikaian yang telah memakan ribuan korban jiwa anak bangsa dan menjadi catatan sejarah yang kelam. Jangan sampai ini terulang kembali. Karena itulah salah satu program Demokrat adalah menjaga stabilitas demi menghindari perpecahan.

14. Lanjutkan dan tingkatkan program pro-rakyat SBY, seperti BOS, Bidik Misi, BPJS, Bantuan Lansia, Disabilitas serta Bencana, PKH, Raskin, BLT/BLSM, KUR, PNPM, dan lain-lain, untuk kurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Sesuai tagline Demokrat, lanjutkan program yang sudah baik dan perbaiki yang belum baik. Semua pro rakyat SBY yang dulu berhasil menyejahterakan rakyat harus dijalankan kembali. Tentu saja, dengan syarat, partai ini bisa memenangi pemilu sehingga bisa menunaikan janji-janji itu kepada rakyat Indonesia.