Perempuan yang Dikorbankan

4. Krisis Pangan dan Kesehatan
   Hilangnya hutan juga mengurangi akses perempuan terhadap sumber makanan alami yang selama ini mereka kelola dan distribusikan dalam komunitas. Banyak komunitas yang bergantung pada hasil hutan untuk makanan pokok mereka, seperti sagu. Ketika akses terhadap hasil hutan menurun, krisis pangan pun muncul, dan perempuan sering kali menjadi yang paling terdampak, karena mereka bertanggung jawab atas pemberian makan bagi keluarga. Selain itu, hilangnya hutan juga berarti berkurangnya akses terhadap tanaman obat yang secara tradisional digunakan oleh perempuan untuk merawat kesehatan keluarga mereka.

>>Rincian Peristiwa dan Fakta Deforestasi di Papua<<

Data menunjukkan bahwa Papua telah kehilangan jutaan hektar hutan dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2020, sebuah laporan menyebutkan bahwa lebih dari 500 ribu hektar hutan di Papua telah hilang sejak 2000, sebagian besar disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit dan penebangan hutan untuk bahan baku industri.

Perusahaan besar dari luar Papua dengan dukungan investor nasional dan internasional telah mendapatkan konsesi lahan yang luas di Papua untuk kegiatan penambangan dan perkebunan. Masyarakat adat sering kali tidak diberi pilihan selain meninggalkan tanah leluhur mereka, dengan sedikit atau tanpa kompensasi yang adil.

>>Studi Kasus<<
Sebuah contoh yang mencolok terjadi di Kabupaten Merauke, di mana proyek Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) telah mengonversi ribuan hektar hutan menjadi lahan pertanian skala besar. Proyek ini menyebabkan hilangnya tanah ulayat (tanah adat) yang merupakan sumber kehidupan masyarakat, dan perempuan Merauke kehilangan akses ke hutan-hutan tempat mereka biasanya mengumpulkan makanan dan obat-obatan.

>>Respon dan Dampak<<

Hilangnya hutan Papua telah memicu berbagai reaksi dan respon dari masyarakat, terutama dari kelompok perempuan yang paling merasakan dampaknya. Beberapa respon kunci dari kelompok perempuan dan komunitas adat adalah sebagai berikut:

• Advokasi untuk Hak Tanah dan Sumber Daya
  Sejumlah organisasi perempuan adat di Papua semakin aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah dan hutan. Mereka menuntut pengakuan lebih luas atas hak adat yang sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai alih fungsi lahan. Salah satu contohnya adalah gerakan-gerakan yang menuntut kembalinya hak ulayat (hak tanah adat) dan penghentian proyek-proyek industri besar yang merusak lingkungan.

• Penguatan Jaringan Komunitas Perempuan
  Banyak kelompok perempuan di Papua yang mulai membentuk jaringan solidaritas untuk saling mendukung dalam menghadapi tekanan akibat hilangnya hutan. Mereka berkumpul untuk berbagi pengetahuan tentang cara mempertahankan sumber daya alam, mempromosikan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan, serta mengadvokasi kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan pro-perempuan.

• Penolakan Proyek Ekstraktif
  Kelompok perempuan juga terlibat dalam aksi-aksi protes menolak proyek-proyek ekstraktif, seperti tambang dan perkebunan kelapa sawit. Mereka kerap turun ke jalan bersama para pemimpin adat dan aktivis lingkungan, menyuarakan kekhawatiran mereka tentang dampak jangka panjang dari perusakan hutan bagi generasi mendatang. Mereka menyadari bahwa tanpa hutan, kelangsungan hidup masyarakat adat, khususnya perempuan, berada dalam bahaya besar.