Saling tekan, saling ancam, saling menyalip kepentingan dalam setiap isu yang berhembus. Begitulah aksi-aksi manuver yang terjadi dalam perpolitikan Indonesia dewasa ini, penggunanaan bahasa absurd mengatas namakan rakyat akan selalu didendangkan oleh para politisi senayan dan tak terkecuali politisi daerah.
Mereka semua berlomba menuju muara kekuasaan dan coba mempertahankan diri agar tidak terpental dari muara kekuasaan tersebut, begitulah politik indonesia yang telah mendefinisikan dirinya sendiri dalam ruang modifikasi merebut dan mempertahankan kekuasaan.
Hembusan isu-isu yang dilemparkan ke publik semata-semata on design dalam ruang konspirasi, istilah gali lubang tutup lubang menjadi lumrah dalam pergantian isu yang bertujuan mengabsurdkan fokus rakyat atas jalannya roda pemerintahan.
Sedangkan isu-isu strategis yang memiliki keterkaitan langsung dengan rakyat seperti kenaikan harga cabe, kelangkaan bahan pangan, masih maraknya pungli di semua sektor pemerintahan, penyediaan lapangan kerja, pelayanan kesehatan rakyat miskin, susu yang terkontaminasi bakteri dan lain-lain seolah bukanlah isu trendy yang menjadi perhatian para politisi, bahkan rakyatpun dipaksa untuk tidak memperhatikan isu yang memiliki relasi langsung dengan dirinya.
Dewasa ini muncul sebuah intrik pemaksaan kebijakan yang dilakukan pemerintah pada rakyat, kami mengambil contoh pada kenaikan harga Tarif Dasar Listrik (TDL). Seperti kita ketahui bersama dewasa ini bahwa pengadaan listrik adalah sepenuhnya tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat melalui PLN, karena listrik merupakan kebutuhan mendasar bagi rakyat dalam tatanan modern sekarang ini. Akan tetapi entah memakai sistem kalkulasi seperti apa, PLN selalu mengeluh soal kerugian, maka dimunculkanlah rencana kenaikan TDL. Rencana ini tentu saja langsung mendapatkan penolakan oleh rakyat, penolakan ini amat beralasan mengingat rakyat telah cukup terbebani dengan segala kebutuhan dasar yang terus berganti harga, karena mendapatkan penolakan tersebut akhirnya penyedia layanan pengadaan listrik tersebut yakni PLN memunculkan sebuah program pasca bayar dengan sistem listrik pulsa.
Hal ini kemudian memicu opini rakyat dalam bahasa seperti ini, " biasanya listrik bisa diutang koq sekarang malah harus beli pulsa kaya hape aja ". hal ini cukup memberikan keanehan pada rakyat dalam sistem pembayaran listrik dengan menggunakan pulsa ini, bahkan secara terselubung ada indikasi pemaksaan sistem dengan cara, jika seorang pelanggan listrik sudah menunggak 2 bulan tagihan listrik maka ia harus menggunakan sistem pulsa ini, sementara bagi pelanggan yang terbilang rajin membayar tagihan listrik tiap bulannya maka ia harus rela mengalami pemadaman listrik bergilir pada setiap distrik gardu perminggunya. Dampak yang muncul, jika seorang pelanggan listrik pada suatu hari tak punya uang untuk membeli pulsa listrik maka ia harus bergelap-gelapan ria diantara orang lain yang pulsa listriknya melimpah.
Langkah-langkah tersebut bertujuan agar rakyat secara terpaksa menggunakan sistem baru serta menerima kebijakan baru yang menurut kami merugikan rakyat miskin, begitupun dengan kenaikan harga BBM, pemerintah selalu melangkakan BBM terlebih dahulu sehingga rakyat mau tidak mau harus menerima kenaikan harga BBM tersebut.
Dan tentu saja, pola pemerintah dengan dengan merekayasa agar sebuah kebijakan atau sistem selalu menambah beban bagi rakyat atau bahkan memberikan kerugian. saat itu pula dapat dikategorikan rekayasa kritisasi perekonomian yang berimbas pada realita sosial . Dari keadaan kritis tersebut maka pemerintah atau penguasa mempunyai jalan legal dalam mengeluarkan sebuah kebijakan yang bersifat totaliter sekalipun.
Fenomena di atas selaras dengan pemikiran Michel Foucoult dalam bukunya yang berjudul (Power And Knowledge) yang menyatakan bahwa seorang individu takkan merasa telah ditindas apabila secara akal dirinya tak sadar telah ditindas, membuat ketidak sadaran terhadap seorang individu adalah dengan cara merekayasa keadaan melalui konspirasi, atau dengan kata lain satu fakta atau peristiwa akan saling mempengaruhi secara linier dalam sebuah lingkaran kepentingan. Kemudian jika kita mengacu pada sistem politik indonesia yang terdiri dari 4 elemen dasar yakni rakyat sebagai pemilik kedaulatan, partai politik yang berfungsi sebagai artikulator kepentingan rakyat, legislatif yang berfungsi sebagai perancang pedoman kerja bagi eksekutif berdasarkan artikulasi kepentingan rakyat, serta eksekutif yang menjalankan pedoman kerja agar setiap kepentingan rakyat bisa terpenuhi, semuanya tak berjalan sebagaimana mestinya.
Kepentingan-kepentingan parsial terlalu berwarna dalam pertumbuhan partai politik dewasa ini. Begitupun dengan penguasa, secara horizontal ia akan berusaha mempertahankan kekuasaannya dengan terus berusaha menggemukkan dirinya agar kekuasaan yang sedang dikendalikannya terasa lebih nyaman. Bukan sebuah rahasia lagi bahwa berkali-kali SBY serta partai pendukungnya melakukan pendekatan dengan PDIP, kemudian dalam memanasnya keretakan dalam koalisi yang dibangun oleh SBY dewasa ini memunculkan sebuah isu penambahan komposisi baru.
Penambahan komposisi baru ini bukan berarti akan ada salah satu partai yang dilengserkan oleh SBY, terlalu riskan bagi SBY melakukan perpisahan terhadap Golkar dan PKS mengingat persentase suara yang dimiliki dua partai tersebut di parlemen, langkah yang dilakukan SBY pun hanya berupa pengurangan jatah kursi menteri bagi kedua partai itu agar diberikan kepada partai yang bergabung. Yang paling santer mencuat sekrang ini adalah merapatnya Gerindra ke dalam koalisi SBY bahkan posisi menteri pertanian yang sekarang masih ditempati oleh kader PKS pun tengah dipersiapkan bagi kader Gerindra.
