"SENGKARUT PILEG 2024 DI KABUPATEN MAPPI "
Papua Selatan Bergolak
Dugaan kecurangan pemilihan umum calon anggota legislatif (pileg) 2024 berujung panjang, pasalnya dugaan penggelembungan suara yang dilakukan salah satu calon legislatif (caleg) ditudingkan dilakukan oleh oknum KPUD Kabupaten MAPPI, Papua Selatan.
Dilansir dari media sosial akun @ceritapapuaselatan1 memposting amuk massa antara pendukung caleg lainnya dengan aparat kepolisian dengan caption "ah sayang ee,, kab mappi (emot sedih), kam tidak sadar yang duduk tertawa melihat ini (emot bunga mawar) ini mendapatkan 1.258 like.
Postingan ini menuai berbagai komentar miris, salah satunya dari akun @ristamoiwend "MAPPI mah DRI dulu bgt, kita yg SDH lahir dan besar disana jdi hal kek gini TDK heran lgi. Semoga kedepannya masyarakat dong sadar, dan bisa hidup rukun dan damai. Tuhan Yesus berkatilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat."
Akun @mariomario2290 "MAPPI knpa kek lagi". Bahkan akun @katarinaketty53 berkomentar "sudah dri dulu seperti itu kami hanya bisa berkurung diri dalam rumah dan menyaksikan".
Berbeda dengan akun @infopapuaselatan_ips postingannya terkait situasi chaos terkait rapat pleno yang digelar KPUD Kabupaten MAPPI, kini sudah tidak bisa dibuka alias menghilang dari beranda.
Sementara itu, dari hasil pantauan dari media sosial FB akun @AdryBessie yang menayangkan flyer di grup FB FLOBAMORATA TABONGKAR terkait seruan aksi massa yang dilayangkan ke KPUD Kabupaten MAPPI terkait dugaan kecurangan pemilu pada 10 Maret 2024 dengan tuntutan turunkan Yati Enoch, Ketua KPUD Kabupaten MAPPI dan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
Situasi ini memicu keresahan masyarakat, pemuda dan mahasiswa lintas perguruan tinggi di Kabupaten MAPPI yang peduli demokrasi mendesak Ketua KPUD Kabupaten MAPPI Yati Enoch diganti dan menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk menyelamatkan demokrasi dan terwujudnya pemilu damai.
Melihat situasi yang tidak kondusif seperti ini, semua pihak harus menahan diri dan menjaga kondusifitas pesta demokrasi di Kabupaten MAPPI. Begitu juga dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan harus mengambil langkah-langkah pencegahan agar situasi seperti ini tidak menimbulkan hal - hal yang merugikan masyarakat dan menciderai demokrasi.
Berdasarkan hal tersebut maka, KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan, serta KPU RI dan Bawaslu RI dengan ceoat diharapkan turun tangan menyikapi hal ini, sehingga tercipta kembali situasi kondusif ditengah masyarakat, serta netralitas penyelenggara pemilu untuk wujudkan pemilu damai, jujur dan adil bisa terealisasi di Kabupaten MAPPI, Papua Selatan.
