Ingin Harga Beras Stabil, Kebijakan Pemerintah Jangan Labil

Di berbagai daerah di tanah air, saat ini sedang melaksanakan panen raya. Musim panen kali ini bisa dibilang hasilnya memuaskan. Indikasinya adalah saat musim tanam tidak terlalu banyak hama yang ganas seperti wereng, tikus, burung, dan keong mas. Selain itu hasil panennya lebih baik dari musim tanam sebelumnya.  

Ini juga terjadi di lumbung padi terbesar di Jawa Barat dan juga penyumbang beras terbesar di Indonesia yakni kabupaten Indramayu. Saat ini ribuan hektar sawah sedang dipanen oleh pemilik sawah yang dibantu oleh para buruh tani yang bekerja untuk mendapatkan padi atau uang dari jerih payahnya tersebut. 

Tetapi nasib petani lagi-lagi harus merasakan hal yang sama setiap musim panen, yakni harga padi turun drastis hingga ke harga yang terendah. Harga padi yang baru dipanen di level petani dipatok dengan harga Rp.4.700/kg untuk jenis padi IR dan Ciherang, Rp.4.300/kg untuk padi Kebo (Lokal Indramayu) dan Padi Jenis Denok harganya Rp.5.200/kg-nya. 

Padahal harga padi sebulan yang lalu masih dikisaran 5000/kg untuk jenis padi Kebo sedangkan padi jenis IR dan Ciherang masih dikisaran 5700/kg. Itu pun yang membeli padi dari petani bukan Bulog tetapi tengkulak atau dari daerah Indramayu sendiri atau dari daerah lain.

Berbeda dengan pernyataan Menteri Perdagangan yang mengatakan "Tidak usah ada kekhawatiran dari petani kalau ada panen tidak terserap. Panen berapapun, akan dibeli oleh Bulog" Seperti dikutip dari (Kaltim.tribunews.com 19/01/2018).

Selain itu pemerintah sudah menetapkan HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk beras yakni dibanderol dengan harga Rp.9.450/kg-nya, tetapi kenyataannya harga beras di pasaran lebih tinggi dari itu. Sehingga pemerintah beralasan mengajukan impor beras 500.000 ton dari luar negeri. Padahal saat ini para petani sedang panen raya sehingga yang dirugikan adalah petani. 

Sungguh sebuah ironi yang terjadi di negara penghasil padi. Tetapi sekarang bukan hanya mencari kambing hitam tetapi kita mencari solusi dari permasalahan klasik yang dialami para petani di Indonesia ini. Berikut ini beberapa permasalahan yang dihadapi petani di Indonesia :

Biaya Pengolahan Yang Tinggi. Banyak petani yang merasakan beratnya biaya dari mulai tanam hingga panen. Seperti kita ketahui biaya untuk membajak sawah, menanam padi, pemupukan, penyemprotan hingga padi dipanen memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sehingga petani yang memiliki dana pas-pasan atau bahkan kurang harus meminjam ke bank atau ke rentenir dengan bunga yang tinggi.

Harga pupuk dan obat-obatan mahal. Petani merasakan kesusahannya saat harga pupuk tidak lagi mendapatkan subsidi dari pemerintah. Ditambah lagi harga obat-obatan untuk tanaman padi pun ikut-ikutan melambung tinggi karena alasannya adalah harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dan listrik yang terus merambat naik.

Sistem Pengairan Yang Perlu Perbaikan.Di sebagian wilayah Indramayu dan daerah lain masih banyak sawah yang mengandalkan air hujan atau tadah hujan karena pengairannya masih terbilang belum maksimal. Sebagian wilayah Indramayu mendapatkan pengairan dari waduk jatiluhur dan sekarang sedang menunggu pengairan dari waduk Jatigede. Selain itu banyak saluran air yang belum dibeton sehingga kebocoran air terbilang masih tinggi.   

Pengetahuan tentang pertanian yang masih minim. Petani di Indramayu dan mungkin juga di daerah lain masih minim pengetahuan tentang pertaniannya. Maka tidak heran jika mereka hanya menanam padi padi dan padi lagi. Sehingga unsur haranya tinggi, hamanya tidak bisa diatasi, dan tentu berdampak pada perolehan hasil panennya.

Tengkulak Berkuasa. Harga padi yang rendah saat musim panen dikarena ulah para tengkulak. Pemerintah dalam hal ini Bulog belum mampu menampung semua padi dari petani sehingga tengkulak lokal dan dari daerah lain pun yang mempermainkan harga. Karena para petani tidak memiliki pilihan jika harus menunggu lebih lama apalagi masih ada hujan yang mengakibatkan harganya semakin turun maka para petani lebih memilih segera menjual padinya kepada tengkulak.  

Kebijakan Pemerintah Tidak Pro Petani. Kebijakan pemerintah harusnya pro kepada petani seperti menolak impor beras dari luar negeri karena di dalam negeri sendiri produksinya melimpah. Kecuali negara kita sedang dalam kondisi yang darurat seperti terkena bencana atau sebab lainnya sehingga antara kebutuhan dan stok tidak seimbang maka pemerintah diperkenankan membeli beras dari luar negeri setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI.   

Nah sekarang solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani tersebut :

Pendirian Koperasi Tani dan Pemberdayaan Anggotanya. Untuk mengatasi permasalahan biaya, para petani seharusnya membuat koperasi untuk anggotanya. Dengan koperasi diharapkan bisa mengumpulkan dana dari para anggotanya. Selain itu biasanya ada bantuan dari pemerintah, atau perusahaan kepada petani melalui kelompok tani bukan atas nama perorangan oleh karena itu diharapkan para petani memiliki koperasi di wilayahnya masing-masing sehingga permasalahan biaya yang tinggi bisa teratasi dengan melakukan peminjaman kepada koperasi.

Subsidi Pupuk diaktifkan kembali. Saat ini pemerintah berencana memberikan subsidi pupuk dengan program bantuan melalui rekening secara langsung kepada petani. Sehingga jika diterapkan pupuk tidak bersubsidi tetapi para petani merasa terbantu karena ada subsidi dana dari pemerintah.

Perbaikan saluran irigasi. Pemerintah daerah atau pusat harusnya memberikan alokasi dana untuk pembangunan saluran irigasi kepada daerah yang saluran irigasinya masih rusak. Selain itu dilakukan pengerukan dan normalisasi sungai atau parit sehingga aliran airnya menjadi lancar. Dengan saluran irigasi yang baik saya yakin hasil panennya akan lebih baik dari sebelumnya.

Pengadaan Penyuluhan dan Pelatihan Kepada Petani. Para penyuluh pertanian harus diaktifkan kembali memberikan pelatihan-pelatihan kepada para petani sehingga mereka akan bertambah pengetahuannya bukan hanya diselipi dengan jualan produk pupuk atau obat-obatan dari sponsor tetapi penyuluhan atau pelatihan agar petani memiliki pengetahuan yang luas tentang cara menanam padi dengan hasil maksimal, mengatasi permasalahan hama, termasuk penggunaan teknologi pertanian terbaru.

Bulog turun ke desa. Bulog seharusnya turun ke desa untuk membeli padi dari petani dengan harga yang sesuai dengan harga pasar. Bulog terkadang turun ke pelosok desa membeli padi dengan harga yang murah sehingga petani enggan menjual padi ke Bulog dan memilih ke tengkulak. Selain itu Bulog harus bisa menjaga stok dan stabilitas harga sehingga harga dipasaran tidak melambung tinggi.

Kebijakan Pemerintah Pro Petani. Pemerintah harusnya memahami permasalahan petani yang merupakan profesi mayoritas penduduk Indonesia. Pemerintah berkewajiban membuat aturan yang pro petani seperti memberikan subsidi pupuk atau obat-obatan jangan salah sasaran. Tidak mengimpor beras saat petani sedang panen raya.

Kebijakan pemerintah yang pro rakyat inilah yang akan menstabilkan harga beras dan harga-harga lainnya. Tetapi bila pemerintah labil maka dipastikan harga-harga tidak akan akan stabil. Pemerintah juga bertanggungjawab terhadap stabilnya harga di pasaran dibantu oleh warganya agar tidak melakukan pembelian atau menimbun beras secara besar-besaran lalu dijual kembali saat harga tinggi.

Mudah-mudahan kebijakan pemerintah akan selalu pro rakyat dalam menjaga stabilitas barang kebutuhan pokok, dan rakyatnya hidup bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Aamiin ...