Siapa yang Peduli dengan Nasib Tenaga Honorer?

Menurut pemikiran saya, sebenarnya ada beberapa solusi untuk mengatasi masalah guru honorer ini :

Pertama, Pendataan Ulang. Dinas Pendidikan setempat harus mendata ulang guru honorer terutama yang masuk kategori 2 dan juga mengkalkulasi kebutuhan guru di setiap sekolah. Jika ditemukan ada sekolah yang memiliki jumlah guru lebih banyak dari kebutuhannya maka harus ada perampingan dan dipindahkan ke sekolah yang masih kekurangan guru.

Kedua, Pengiriman Data Terverifikasi. Jika data tersebut sudah valid dan terverifikasi maka data tersebut dilaporkan ke pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti dengan perekrutan tenaga guru sesuai dengan anggaran pemerintah pusat dan daerah.

Ketiga, Komitmen Tenaga Honorer. komitmen dari para guru honorer untuk disiplin dalam mengajar, dan mengajar dengan jumlah jam yang setara dengan guru PNS. Jika tidak ada komitmen itu maka sebaiknya guru tersebut diminta untuk mengundurkan diri.

Keempat, Upah yang Layak. Pihak sekolah mengusahakan memberikan gaji yang layak kepada guru honorer sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) agar mereka bisa hidup layak dan mengajar dengan semangat.

Kelima, Tunjangan Daerah. Pemerintah daerah memberikan tunjangan daerah untuk tenaga honorer yang sudah terverifikasi atau sudah masuk kategori 2 sesuai dengan anggaran dan kemampuan daerahnya masing-masing.  

Keenam, Tidak Ada Perekrutan Honorer Baru. Pemerintah harus mengeluarkan aturan kepada SKPD atau instansi pemerintah untuk tidak mengangkat tenaga honorer baru dengan cara asal masuk atau kolusi dan nepotisme. Karena dampaknya semakin banyak tenaga honorer yang ikut-ikutan menuntut untuk diangkat dan menjadi beban pemerintah.   

Ketujuh, Sistem tes yang transparan. Pada saat merekrut ASN baru baik dari tenaga honorer maupun umum, pemerintah harus transparan dan terbuka sehingga akan mempersempit tindakan kolusi dan nepotisme seperti yang sudah dilakukan sekarang dengan sistem CAT (Computer Assisted Test). Sehingga pemerintah dapat menghasilkan tenaga-tenaga yang profesional dan berkualitas di bidangnya masing-masing.

Kedelapan, Pemberian pelatihan kewirausahaan.  Bagi Tenaga Honorer yang masih muda, atau mereka yang baru beberapa tahun menjadi tenaga honorer sebaiknya diberikan pelatihan ketrampilan tentang kewirausahaan agar mereka bisa hidup mandiri dengan ketrampilan yang dimilikinya tidak terlalu mengandalkan untuk diangkat menjadi tenaga ASN atau Aparatur Sipil Negara. Kalau pun pemerintah akan menghapuskan tenaga honorer yang masih muda atau baru maka mereka bisa menjadi pengusaha di daerahnya masing-masing sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya.

Mudah-mudahan pemikiran ini menjadi solusi terbaik bagi pemerintah, wakil rakyat dan seluruh tenaga honorer di Indonesia. Mereka sudah lelah dengan janji-janji manis para pemimpin dan wakil rakyat hanya untuk menyenangkan pada saat ada maunya. Mereka butuh kehidupan yang layak untuk kehidupan mereka bersama keluarganya.