PGRI, Membela Tenaga Kependidikan.
Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat selain pendidik yang menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan Standar Tenaga Kependidikan adalah kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dalam rancangan peraturan ini yang termasuk dalam tenaga kependidikan adalah kepala satuan pendidikan, pendamping satuan pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya. Yang termasuk dalam tenaga kependidikan adalah pustakawan dan laborant.
Yang diusulkan oleh temen temen PGRI adalah bagaimana status tenaga caraka ,pramusaji dan tenaga pengamanan yang dalam rancangan peraturan menteri itu tidak tercantum. Selama ini di setiap satuan pendidikan ada tenaga kependidikan pramusaji, caraka dan tenaga pengamanan. Bila tidak tercantum ditakutkan tenaga kependidikan ini statusnya akan di alih dayakan atau outsourcing.
Untuk mengatur standar tenaga kependidikan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan melakukan kegiatan penyusunan rencana peraturan menteri standar pendidik dan kependidikan. 29-30 Agustus 2024 bertempat di salah satu hotel di bilangan jalan Gajah Mada Jakarta.
Untuk menyusun rancangan peraturan menteri standar pendidik dan tenaga kependidikan diundang beberapa lembaga lembaga pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan.
Diantara lembaga lembaga atau organisasi yang terkait dengan pendidik dan tenaga kependidikan  yang diundang dalam penyusunan rancangan peraturan menteri yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI), Ikatan Sarjana Manajemen dan Administrasi Pendidikan Indonesia ( ISMAPI), Assosiasi Tenaga Administrasi Sekolah ( ATAS) dan Forum Pendidik Tenaga Honorer dan Swasta Indonesia ( FPTHSI).
PGRI mengutus Ketua nya Jejen Musfah, ISMAPI mengutus Sekretaris jenderal nya Arwildayanto Agus. ATAS diwakili oleh Ketua Umum nya Mas Tri dan FPTHSI diwakili oleh Pembina nya Didi Suprijadi.
Kebetulan dari ke empat organisasi yang disebut diatas pengurusnya yang hadir adalah anggota PGRI. Jejen Musfah Ketua PB PGRI masa bakti XXlll, Arwildayanto Agus sebagai Pengurus Cabang Khusus PGRI Universitas Negeri Gorontalo. Mas Tri anggota PGRI Kabupaten Temanggung dan Didi Suprijadi Ketua PB PGRI Masa Bakti XXl. Oleh sebab itu walaupun berangkat dari organisasi yang berbeda ( PGRI, ISMAPI, ATAS dan FPTHSI) Â tetapi orang orang nya adalah aktifis PGRI. Jadi wajar bila dalam menyusun rancangan peraturan menteri ini selalu menekankan perhatian kepada pendidik dan tenaga kependidikan anggota PGRI, khususnya anggota PGRI yang berstatus tenaga kependidikan.
Rancangan peraturan menteri tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan terdiri dari 6 Bab dan 10 pasal . Bila kelak rancangan peraturan ini disyahkan menjadi peraturan, maka akan terjadi  beberapa peraturan menteri yang berhubungan dengan standar guru, pengawas dan kepala sekolah, akan dicabut dari dinyatakan tidak berlaku. Diantara peraturan menteri yang akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu peraturan menteri pendidikan nomor 24 tahun 2008. tentang standar tenaga administrasi sekolah/ madrasah
Bisa dibayangkan bagaimana  ruwet dan rumitnya dalam menyusun rancangan peraturan menteri pendidikan ini, karena 12  peraturan akan di kelompok kan menjadi satu buah peraturan, yaitu peraturan menteri tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan. Kasus ini mengingatkan kita tentang terbitnya undang undang omnibuslaw cipta kerja, dimana 11 klaster bidang masalah menjadi satu undang undang.
Senang nya mengikuti kegiatan penyusunan rancangan peraturan menteri karena di sela sela ramainya diskusi datang kepala pusat standar pendidik dan kebijakan Irsyad Zamani . Kepola pusat rupanya tanggal 30 Agustus 2024 merupakan tanggal hari ulang tahunnya. Bergemalah nyanyian happy birthday untuk kepala pusat dan dilakukan potong kue serta ucapan selamat ulang tahun.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
