Terdapat tiga asas hukum yang digunakan untuk menyelesaikan pertentangan atau konflik antar peraturan perundang-undangan, yakni: Pertama, Asas lex superior derogat legi inferiori; Kedua, Asas lex specialis derogat legi generali; Ketiga, Asas lex posterior derogat legi priori.
Asas lex posteriori derogat legi priori dengan pengertian bahwa undang-undang baru itu merubah atau meniadakan undang-undang lama yang mengatur materi yang sama. mengatur masalah yang sama dalam hierarki yang sama.( Hartono Hadisoeprapto ).
 Ada dua prinsip yang harus diperhatikan dalam asas lex posterior derogat legi priori, yakni: Pertama, aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan yang lama. Kedua, aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama. ( Baqir Manan).
Prof Dr AAN EKO WIDIARTO, S.H., M.Hum, sebagai saksi ahli Tergugat dalam perkara nomor 659/G/2023/PTUN.JKT berpendapat ;
Bahwa pendapat Ahli ada 3 keputusan yang secara periodik berbeda,
namun terkait dengan hal yang sama. Keputusan Tata Usaha Negara
manakah yang berlaku sebelum masuk yang mana yang berlaku,
pertama adalah saya ingin menggolongkan dulu, bahwa keputusan itu termasuk Lex.
Lex itu adalah hukum. Hukum itu ada 4 bentuk nya, yaitu regeling atau peraturan, beschikking atau keputusan, vonnis atau putusan, dan yang terakhir perjanjian, Beschikking, yang tadi ditanyakan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi itu juga termasuk Lex.
Kalau ada 3, kemudian yang 3 inikan dari sisi waktu berbeda, meskipun untuk hal yang sama tapi itu pasti waktunya berbeda, maka dari itu pasti berlaku azas Lex Posteriori Derogat Legi Priori, yaitu hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama, maka, beschikking yang terbit terakhir itulah yang berlaku. (Halaman 124 dari 142 halaman, Putusan Nomor: 659/G/2023/PTUN.JKT)
Dari uraian diatas ayah didi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara nomor 659 salah satu pertimbangan hukum dalam putusannya  yaitu mendasarkan pada asas Lex Posterior Derogat Legi Priori.
Kesimpulan
Bila digunakan Asas Hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori, yang artinya aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama dimana aturan yang lama dan baru mengatur aspek yang sama dan hierarki yang sama.
Dengan demikian AHU. 0001568.AH.01.08 tahun 2023 tanggal 13 Nopember 2023 dengan Ketua Umum PB PGRI Teguh Sumarno dkk tidak dapat dipergunakan lagi setelah ada SK Menteri Hukum dan HAM RI yang baru yaitu AHU. 0001597.AH.01.08 tahun 2023 tanggal 20 Nopember 2023 tentang susunan pengurus PB PGRI dengan Ketua Umum Unifah Rosyidi dkk.
