Ada Apa Dengan Persatuan Guru?
Oleh Didi SuprijadiÂ
Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi KSPIÂ
Beredar dikalangan grup grup percakapan aplikasi WhatsApp Jum'at pagi pagi  tanggal 5 Juli 2024 tentang berita gembira yang disampaikan oleh Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi.
Berita gembira disampaikan terkait putusan pengadilan tata usaha negara nomor 659/G/2023/PTUN.JK, dalam pokok perkara yang menyatakan gugatan penggugat tidak diterima. Dengan kata lain organisasi guru tertua di Indonesia ini yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia  (PGRI) Syah demi hukum dipimpin oleh Unifah Rosyidi dkk.
Perkara hukum di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dimulai sejak tahun 2023 dan diputus pada tanggal 4 juli 2024 atas gugatan Teguh Sumarno Cs melawan Menteri Hukum dan HAM dan PB PGRI pimpinan Unifah Rosyidi.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui. Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara: PGRI KLB Surabaya pimpinan Teguh Sumarno dan Mansyur Arsyad, yang mengaku beralamat Sekretariat di Jalan. Tanah Abang III, No.
24, Jakarta Pusat, Dalam hal ini disebut sebagai penggugat.
Melawan Menteri Hukum dan Ham RI, beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta
Selatan, Dalam hal ini disebut sebagai tergugat I. Dan PB PGRI masa bakti XXll periode 2019-2024 pimpinan Unifah Rosyidi. Sebagai Tergugat II Intervensi.
Obyek perkara yang disengketakan adalah dua surat keputusan Menteri Hukum dan HAM, yaitu, pertama, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-0001594.AH.01.08 Tahun 2023 tertanggal 18 November 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan
Persatuan Guru Republik Indonesia, atas  perubahan susunan pengurus. Dimana dalam surat keputusan tersebut Unifah Rosyidi sebagai Ketua Umum PB PGRI.Â
Kedua, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor: AHU-0001597.AH.01.08 Tahun 2023 tertanggal 20
November 2023, tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan
Persatuan Guru Republik Indonesia, atas perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara nomor 659/G/2023/PTUN.JK keputusan nya adalah, Pertama, Menolak Permohonan Penundaan Penggugat.
Kedua, Menerima eksepsi Kompetensi absolut yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi. Ketiga, Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima.
Dengan putusan pengadilan Tata Usaha Negara ini maka AHU -0001594.AH.01.08 tahun 2023 tertanggal 18 Nopember 2023 dan AHU-0001597.AH.01.08 tahun 2023 tertanggal 20 November 2023 atas nama PB PGRI pimpinan Unifah Rosyidi Syah demi hukum.
Dengan kata lain sejak tanggal 4 Juli 2024 tidak ada lagi orang lain yang mengaku ngaku sebagai Ketua Umum PB PGRI termasuk Teguh Sumarno dkk.
Siapa Teguh Sumarno Itu?
Teguh Sumarno adalah merupakan salah seorang organisatoris ulung khususnya di kalangan guru guru di Kabupaten Banyuwangi. Pernah menjabat Rektor Uniba PGRI Banyuwangi hingga tiga periode. Perguruan tinggi milik PGRI ini pernah dibekukan karena terjadi konplik internal saat rektor dijabat oleh Teguh Sumarno.
Teguh Sumarno mantan Ketua pengurus kabupaten PGRI Banyuwangi dan Ketua pengurus Provinsi PGRI Jawa Timur.
Kepengurusan PGRI provinsi Jawa Timur pimpinan Teguh Sumarno dibekukan berdasarkan Surat keputusan PB PGRI pimpinan Unifah Rosyidi nomor 108/Kep/PB/XXll/2023.
Surat keputusan pembekuan kepengurusan bukan hanya menimpa PGRI Jawa Timur tetapi ikut dibekukan pengurus provinsi Riau,Sumut dan pengurus kabupaten Sumenep, Pamekasan serta pengurus Kota Tebing tinggi, Probolinggo.
Pembekuan kepengurusan Provinsi, Kabupaten dan Kota tersebut lantaran melakukan  Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilakukan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya, pada 3-4 November 2023 dipimpin Ketua Umum, Teguh Sumarno dengan Sekjen Mansyur Arsyad.
Banyak komentar disampaikan oleh  anggota PGRI atas putusan perkara ini, komentar rasa bersyukur perkara ini tidak berlarut-larut dan berharap semua pihak menerima dengan lapang dada demi utuh dan kompaknya PGRI.
Banyak juga anggota PGRI menyayangkan tindakan Teguh Sumarno bersama temen temen dengan membawa PGRI dibawa ke ranah hukum kemudian mengadukan PGRI di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.
Semua ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa persoalan internal organisasi lebih baik diselesaikan melalui mekanisme organisasi bukan melalui mekanisme pengadilan.
