Pandangan dan Usulan Buruh Terhadap Tapera

3. Program Tapera jangan dijalankan sekarang, tapi perlu kajian ulang dan pengawasan terhindarnya korupsi hingga program ini siap dijalankan dengan tidak memberatkan buruh, PNS, TNI, Polri dan peserta Tapera.

4. Naikkan upah buruh yang layak agar iuran Tapera tidak memberatkan para buruh. Agar upah bisa layak, maka yang harus dilakukan pemerintah adalah mencabut omnibus law UU Cipta Kerja yang selama ini menjadi biang keladi upah murah di Indonesia.

5. Karena Tapera adalah program tabungan sosial (seperti JHT dan Jaminan Pensiun) dan bukan program asuransi sosial (seperti Jaminan Kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja), maka harus dipastikan jumlah tabungan milik buruh dan peserta Tapera tidak digunakan subsidi silang antar peserta Tapera. Karena sifat tabungan sosial beda dengan sifat asuransi sosial. Jadi bila ada yang berkata bahwa Tapera sama dengan program BPJS Kesehatan, maka hal itu adalah keliru. Jangan ada subdisi silang dalam program Tapera.

6. sebelum tapera dijalankan, maka peogram bantuan biaya perumahan dari program jht bp jamsostek diperkuat dan ditambah. Juga program subsidi bunga bank kpr ditambah lagi. Setelah semua dana tsb di integrasikan untuk membuat program perumahan yg murah dan layak untuk rakyat.
( Siaran pers yang disampaikan oleh Presiden KSPI Sa'id Iqbal , 29 Mei 2024)

Penutup

Kebutuhan papan atau rumah merupakan kebutuhan pokok bagi manusia termasuk bagi buruh.

Program Tapera sejatinya program mulia pemerintah untuk menyediakan perumahan layak huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah termasuk buruh. Dengan kata lain penyediaan rumah layak huni bagi buruh sangat didukung.

Hanya saja penolakan terhadap program Tapera disamping sudah berat menanggung pengeluaran, juga dipicu oleh beberapa kekhawatiran dan ketidak percayaan.

Sifat wajib menabung untuk program Tapera bagi buruh saat ini sangatlah berat. Buruh disamping Tapera ada tabungan lainnya, ada BPJS kesehatan BPJS ketenagakerjaan dan lainnya,  bila tabungan itu semua digabung hampir 21 persen dari gaji. Pengeluaran yang lebih seperlima dari gaji sangat berat bagi buruh.

Namun demikian karena perumahan layak huni itu juga dibutuhkan bagi masyarakat termasuk buruh, maka ada beberapa usulan perbaikan program Tapera.