Konsep Reforma Kekuasan Negara Republik

Contoh budaya dan tradisi dalam konstitusi tampaknya sangat sederhana
karena budaya mempengaruhi sistem pembangunan. Kondisi bersatu dari
masing-masing negara yang disebut sebagai negara bagean. Bagaimana
orang membuat keputusan seperti yang biasa mereka lakukan
bertahun-tahun lalu dari mana negara mereka telah membiayai. Menurut
sejarah pendirian di lebih banyak negara di Eropa, konsep Lnder lebih
dipengaruhi oleh darah dan perang. Bumi adalah pemenang dari
konstitusi sederhana di Amerika dan di Belanda atau di Jerman. Untuk
mempelajari tentang tanah dalam legenda sejarah Lnder dengan konflik
India di Amerika bisa kita lihat sendiri di dokumen mereka, hukum
konflik Privat di Belanda juga jadi masalah dimana darah Yehudi yang
dihancurkan oleh rezim Hitler di Jerman sama terjadi pada konflik
konflik privat mereka yang menganggap dirinya bangsawan di Belanda.

Komunitas sipil Belanda telah menjadi komunitas terkecil jika
diperlukan mengingat sifat dan ketertiban, seperti sifat seimbang dari
sumber-sumber tertentu di bumi, energi dan laut menggunakan hak
bersama dan pantai terbuka milik orang-orang di negara-negara manapun.
Ini pertama dan terutama jika orang berbicara di depan umum tentang
hukum. Ide federalis tentang negara kecil, negara kota, negara
propinsi dalam filosofi liberalisme, orang hanya perlu tahu apakah
suara untuk kebijakan pemilihan umum akhirnya di miliki oleh rakyat
bukan panggung politik dan segelintir elit. Pemilihan daerah,
pemilihan di parlemen, mungkin sampai masalah pemilihan Presiden.

Mudah dimengerti tentang demokrasi, tetapi belum mengerti tentang
model-model konstitusi yang diciptakan oleh sejarah masing-masing
negara. Rekonstruksi federalisme dalam bentuk republik dipegang oleh
model reformasi dan negara-negara yang mempengaruhi penciptaan masalah
slogan adalah stabilitas. Itu dianggap dapat diandalkan di antara
rezim rakyat Indonesia. mereka tidak menemukan liberalisme dalam
politik dan kebebasan untuk menjadi bebas dan untuk mengendalikan diri
sendiri dalam ekonomi, sosial dan konstitusi politik. Dalam konsep
liberalisme yang melindungi jaminan tentang konstitusi di
negara-negara anggota akan melihat pedoman dari buku John Rawls (1933)
lagi, ia mengatakan bahwa doktrin itu selalu dari sistem non-politik,
atau hak-hak sipil yang mendasar dalam ekonomi, sosial, dan lain lain.
Terus apa kemudian doktrin dalam filsafat politik, sesuatu yang
terkait dengan tradisi dan konflik dalam konstitusi kah?

Pertama,  doktrin ini berada di bawah keprihatinan khusus dalam teks
asli konstitusi. Maknanya adalah menyangkut kompatibilitas Presiden
dan orisinalisme negara dalam konstruksi konstitusi, karena di bawah
menentukan esensi teori dengan interpretasi konstitusi. Kedua,
kekhawatiran tentang sistem nilai fundamental, sedangkan
kompatibilitas budaya asli sebelumnya yang dihitung adalah mereka yang
mendapatkan makna hak yang asli, orang bilang pribumi atau indigenous,
okelah. Bahwa filosofi lama dari konstitusi berbeda dulu dan yang
sekarang? dalam arti proses liberalisme, catatan-catatan semacam itu
terfokus pada perumusan liberalisme dalam filsafat tidak pernah
melupakan kata-kata kebebasan.

Liberalisme memiliki dua istilah pendek untuk dikenali. Pertama-tama
kita akan melihat apakah sudut pandang filsafat mengabaikan filosofi
dunia khususnya PBB tentang penentuan kebijakan dengan komitmennya
terhadap kesetaraan manusia, maka menurut filsafat ini akan terbuka
tentang kritik empirisme yang bergerak dari pengetahuan masalah
individu dan menemukan kerabat dari hak dan kepentingan individu. Saya
pikir di bawah ditentukan dalam konsep doktrin sebelumnya, mereka
menjelaskan kekhawatiran tentang kompatibilitas di bawah penentu teks
saat berbicara, oleh karena itu di bawah ditentukan sementara
menyangkut kompatibilitas di bawah penentuan orang yang situasi
karismatik oleh orang-orang percaya kepada mereka. Doktrin yang segala
namanya tidak menolak determinisme liberalisme.

Thomas L.P.   tentang Hukum atau tulisan Plato mengatakan bahwa yang
dimaksud dengan serikat adalah yang terbaik oleh negara, a set of
legal formalities specifying the allocation of power a global
diplomatic and political organization dedicated to international peace
and stability, seperangkat formalitas hukum yang menentukan alokasi
kekuasaan, organisasi diplomatik dan politik global yang didedikasikan
untuk perdamaian dan stabilitas internasional, demikian awal dari
ide-ide Plato tentang Republik dalam model negara.

Saya percaya bahwa teori model liberalisme republik sekarang
menentukan konstitusi negara kurang bagaimana mengenali tentang
liberalisme konstitusi yang dikenal dalam ide-ide Plato. Menurut Plato
republik adalah bagian dari nature of law, yang terbagi dalam lima
bagian. Pertama, berkenaan dengan keadilan, kedua tentang menekankan
pembentukan moral karakter individu, kemudian dalam diskusi  Plato
tentang institusionalisme adalah bagean ketiganya, keempat adalah soal
soal tentang liberalisme,  dan yang terakhir atau kelima adalah
masalah gagasan keadilan atau kebaikan publik.

Liberalisme belum mengerti tentang hak istimewa kebebasan berbicara di
parlemen atau delegasi. Pada periode sejarah republik di Indonesia
model ini masih menjadi kontrol atas dominasi parlementer atau
eksekutif pihak lain. Di parlemen sebelum 1966, konflik hanya terjadi
pada bendera-bendera parlemen dan nama-nama lain, kelompok itu
membentuk antara dua bendera karena perwakilannya adalah nasionalis
dan fundamentalis Islam.

Pada tahun 1966 lebih dari partai mengurangi 3 partai dengan model
Presidential di parlemen sebagai simbol politik ekonomi (Golkar, PDI
dan PPP) diverifikasi oleh pusat pemerintah di Jakarta. Meskipun
memegang teori desentralisasi pernah menjadi aspek otoritas minimalis
dalam praktik politik, tetapi dalam teori negara, model Republik ini
pada semua aspek sama, khususnya pada ekonomi dan politik kekuasaan
sentralis di sektor lain. Model parlementer pada tahun 1945-1966
berbeda dari sekilas model pemilihan Presidential pada tahun 1966-2014
hari ini, Parlemen sekarang lebih pluralistik daripada anomik karena
mereka menciptakan demokrasi dan produk hukum dengan instan, hanya
formal, prosedural dengan standar administrasi selesai untuk
mendapatkan banyak anggota pendukung dari kelompok dan agama lain. Itu
adalah "pasukan" yang bekerja pada akar rumput dan meminimalkan
konflik kepentingan pada penyakit busuk politik.

Partai belum memenuhi standar untuk berdiri bahwa mereka melakukan
dengan fusi dengan subjek lain yang saling bertikai. Sebagian besar
rasa kebebasan, individu dalam liberalisme ditentukan oleh hukum dan
politik, sebagai ekspresi kebebasan, berkonstitusi. Akan tetapi
kebebasan, tidak hanya seseorang, dapat menyinggung dan serius
menyerang institusi, seperti banyak sejumlah pembatasan signifikan
pada pelaksanaan kebebasan konstitusional dalam liberalisme, misalnya
project de radikalisasi di Indonesia melalui sosial media yang
represif antara 2014-2019. Kita mampu menjangkau dan secara serius
mencari sejarah bagaimana dan apa yang akan terjadi jika ini kembali
ke nol, pemikiran tentang negara dan gagasan asal liberalisme yang
merupakan konstitusi. Untuk mendapatkan kompensasi pendapat yang
mereka yakini sebagai teori baru federalisme dan republik, saya perlu
menjelaskan lebih dulu tentang teori koherensi rezim federalisme
lacuna (1955), dan menerima ide dasar untuk liberalisme (2007) atau
reformasi.
Ada dua rezim konstitusional di Indonesia secara praktis. Pertama,
rezim atau kesenjangan menjadi (being-- to be) dari ide liberalisme
Islam, lebih bergantung pada bagian dari nama pluralisme dalam
komunitas Muslim muda para sarjana dan akademisi yang progresif.
Menurut G.A Cohen (2009), sementara deskripsi tentang liberalisme
dinyalakan maka sekaligus elemen intrinsik dari kapitalisme (kebebasan
dan non-kebebasan) pun menjadi perdebatan yang mengikutinya. Kedua,
rezim konstitusional yg diselenggarakan oleh kelompok kelompok tradisi
yang legitimate dalam hukum adat dan ulayat. Cohen mengatakan bahwa
kebebasan bukanlah nilai-nilai publik di ipso facto, tetapi berkaitan
dengan masalah yang sah atau legitimate. Kesamaan hak dan tanggung
jawab secara substansial oleh karenanya masalah kelompok konsisten
dengan masyarakat yang berkembang di dalamnya terutama sejarah
pertumbuhan dan pergeseran pemaknaan soal republik yang pelaksanaan
operasionalnya mirip mirip federasi atau negara negara bagian yang
lebih sederhana.