Jika diintip dari manajemen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2015 mengalami peningkatan cukup signifikan. Jika dilihat, pada tahun 2014, APBD Kabupaten Bandung Barat hanya Rp1,9 triliun, untuk 2015 naik menjadi Rp2,1 triliun.
Progres pendapatan yang cukup kelihatan, naik sebesar Rp3 miliar selama kurun waktu setahun. Namun, ada beberapa opsi yang mesti dijadikan perhatian bagi para pemangku kebijakan di Bandung Barat.Â
Khususnya dalam manajemen anggaran. Masih banyak pos-pos pengeluaran anggaran yang dinilai hambur. Dan tidak berimplikasi berarti pada pembangunan kesejahteraan masyarakat.
Alokasi anggaran kita masih besar di wilayah belanja pegawai, atau belanja tidak langsung. Dalam APBD 2015 pos pendapatan mencapai Rp1,9 triliun dengan sumber terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp271 miliar serta hasil retribusi daerah yang mencapai Rp194 miliar.
Sedangkan di pos belanja, tahun ini belanja tidak langsung KBB mencapai Rp1,3 triliun yang mayoritas dihabiskan untuk gaji pegawai. Sementara untuk belanja tidak langsung hanya Rp806 miliar.
Jika opsi mengurangi jumlah pegawai sulit dilakukan, maka langkah yang mesti diambil tak lain merupakan perbaikan kualitas para aparatur sipil negara di KBB.
Karena memang untuk menjalankan sebuah roda pemerintahan, mesti tercipta kultur take and give. Apa yang diberikan dan apa yang didapatkan.
Jika masih banyak para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menunggu gaji bulanan dari pada memperbaiki kualitas kinerja, maka hal ini harus menjadi bahan rujukan badan kepegawaian, sekretaris daerah sampai kepala daerah di KBB untuk berpikir bagaimana para PNS kita lebih proaktif bertugas sebagai abdi negeri.
Bukti real, anggaran kita masih besar di pos belanja tidak langsung. Yang keluar melalui transaksi belanja pegawai yang jumlahnya cukup besar. Termasuk belanja aset daerah.
Semisal serapan anggaran belanja pegawai di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) yang menyerap hingga Rp804 miliar dari total belanja pegawai KBB Rp1,07 triliun. Besarnya anggaran belanja pegawai Disdikpora disebabkan jumlah pegawai lebih banyak dari PNS, ketimbang dengan dinas yang lain.
Pemerintahan KBB tentu harus mempersiapkan tentang arah kebijakan pembangunan yang kesemuanya bermuara dalam APBD.
