Saya Golput Karena...

Pemilihan umum sudah berlangsung; terutama dalam pemilihan capres-cawapres, masing-masing kubu telah  mengeluarkan jurus-jurus pamungkasnya untuk mendapat simpati masyarakat. Banyak warga negara yang tetap berada di pilihannya semula dan mungkin banyak juga yang berpindah ke kubu lain, tentunya dengan alasan-alasan yang hanya diketahuinya sendiri dan bisa jadi tidak bisa dijelaskan menggunakan logika. 

Mungkin bisa diibaratkan dukungan terhadap salah satu kubu yang berkompetisi tersebut seperti iman dalam memeluk keyakinan. Kadang susah untuk tergoyahkan jika imannya kuat (bahkan bisa dibelanya mati-matian jika ada yang mengkritik apa yang dibelanya) dan kadang mudah untuk tergoyahkan jika imannya lemah.

Di luar dua kubu tersebut, tentunya terdapat warga negara yang tidak mau "nyemplung" dalam kompetisi pemilihan pemenang antara dua kubu atau paslon tersebut. Mereka inilah yang bisa dikatakan sebagai golongan putih alias golput. Banyak faktor yang mendasari warga negara golput tersebut; diantaranya adalah faktor subjektif (tidak menyukai pribadi masing-masing paslon) dan objektif (tidak menemukan keunggulan visi misi masing-masing paslon, tidak menemukan keunikan program-program masing-masing paslon, tidak ada paslon yang kemungkinan menerima aspirasinya, muak dengan sistem politik, muak dengan politik identitas yang ditonjolkan masing-masing paslon, dll).

Golput adalah sebuah kepastian dalam negara demokrasi, dan seperti halnya warga negara yang memilih salah satu paslon, golput juga merupakan hak politik warga negara dan merupakan bentuk kemerdekaan mengeluarkan pendapat yang merupakan bentuk hak asasi manusia serta dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28. 

Kemerdekaan mengeluarkan pendapat juga telah diatur dan dijamin oleh turunan UUD 1945; diantaranya adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan juga UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Setinggi apapun jumlah warga negara yang golput tidak akan mengganggu paslon yang terpilih di Pemilu 17 April 2019. Menurut hemat penulis, golput di pemilihan umum tahun ini bisa jadi merupakan bentuk protes terhadap beberapa permasalahan dalam sistem politik, pemilihan umum, maupun rekam jejak masing-masing paslon. 

Jika nanti angka protest voters alias golput terlampau tinggi dari harapan, maka hendaknya semua pihak baik yang tengah berkompetisi, pembuat kebijakan dan semua dari kita merenungi akan sistem politik, pemilihan umum, dan apa yang telah kita perbuat dalam mendukung masing-masing paslon saat masa kampanye.

Terdapat keanehan di masa-masa kampanye pemilihan umum kali ini, yakni masing-masing pendukung paslon tidak lagi mempedulikan kebenaran sebuah fakta, atau dengan kata lain kebenaran hanya ditentukan berdasarkan emosi dan perasaan; tidak lagi berdasar nalar dan rasionalitas. Dan benar saja, hoax atau fitnah begitu mudahnya tersebar di media sosial dan grup-grup whatsapp. 

Mungkin juga kondisi ini berkorelasi dengan meningkatnya politik identitas menjelang pemilihan umum (bahkan sebenarnya sudah meningkat saat Pilkada DKI beberapa waktu lalu) serta kampanye hitam. Menurut penulis, hal-hal seperti ini merupakan cara-cara kotor mereka yang berkompetisi untuk meraup suara masyarakat. 

Dalam hal ini, yang diuntungkan adalah mereka yang memenangkan kompetisi, dan yang dirugikan tentunya masyarakat yang sudah kadung benci satu sama lain dan sudah kadung muncul gap yang dalam. Mereka yang nantinya menang, sudah pasti dan tentu tidak akan bisa dengan mudah mengubah gap yang sudah dalam tersebut. Inilah sejatinya luka Indonesia.

Juga, miris memang apa yang terjadi di Indonesia saat ini, ada yang menganggap pemilihan umum kali ini sebagai ajang perang yang boleh menghalalkan segala cara (bahkan sebenarnya perang pun ada aturannya), menganggap warga negara yang memilih kubu sebelah sebagai musuh agama tertentu, capres yang mengamankan suara mayoritas dengan menggandeng tokoh yang terkesan juga bermain di politik identitas.