Benarkah Gerakan KAMI untuk Bantu Jokowi?

Sebagai Negara demokrasi, kita harus memiliki keseimbangan dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara mendasar, konsep demokrasi suatu negara mensyaratkan adanya kekuatan penyeimbang/kontrol bagi eksekutif/pemerintahan. 

Kita tentu mengenal prinsip check and balance. Prinsip ini harus dilakukan oleh parlemen. Akan tetapi, dalam kenyataan sekarang, prinsip itu menjadi semakin sulit dilakukan secara optimal sebab lembaga tersebut kini diisi oleh koalisi partai politik pendukung pemerintahan. Ini merupakan ketidak-seimbangan yang semestinya tidak boleh ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi Negara yang menganut sistem demokrasi seperti Indonesia.

Fakta ini tidak tertutupi dan menjadi polemik masyarakat dalam masa pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang kita kenal merupakan pemimpin lawan politik pada Pilpres lalu, secara mengejutkan berhasil ditarik masuk dalam 'rumah percaturan' pemerintahan dan menduduki posisi dua kursi Menteri yang cukup strategis. 

Dengan bergabungnya Gerindra dalam pemerintahan nampak jelas bahwa untuk membuat kekuatan politik yang bisa menjadi penyeimbang pemerintah semakin tidak memadai. Akibatnya, apapun rencana kebijakan/program yang dirancang pemerintah hampir pasti selalu lolos saat dibuang dalam tahap pengambilan keputusan di DPR.

Memang, sampai sekarang, kita masih melihat ada banyak tokoh dan pengamat politik yang memberikan argumen kritis terhadap kinerja pemerintah. Usaha mereka sangat luar biasa, dan itu haruslah menjadi senjata kita bersama ketika kita melihat ada ketimpangan dalam menjalani roda pemerintahan sekarang ini. 

Walau begitu, semua suara kritis yang selalu dikumandangkan oleh politikus partai, tidak berarti apa-apa sebab partai politik tempat mereka bernaung kini punya pendapat/keputusan yang berbeda. Kini, publik menilai bahwa para politikus partai sedang bermain politik 'dua kaki'. Mungkin, kecurigaan masyarakat ini ada benarnya juga.

Ya,, kita tidak bisa menampik fenomena ini. Yang bisa kita lakukan adalah terus menerus memberikan masukan atau kritikan dan mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak salah melangkah. 

Nah, sekarang, ketika beberapa partai politik besar sepertinya tak bisa diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang bagi pemerintahan, maka kita harus membuat suatu gerakan moral sebagai poros kekuatan alternatif. Saya rasa, di masa pandemi inilah waktu yang tepat agar kita tidak jatuh dalam jurang resesi yang 'mungkin' saja sebentar lagi akan kita alami.

Beberapa waktu lalu, terbentuklah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang tujuan utamanya adalah menjadi 'kelompok kontrol' terhadap jalannya pemerintahan. 

Adanya KAMI kini menjadi perhatian serius dari masyarakat karena menjadi salah satu gerakan yang mendapat perhatian public cukup serius. Kelompok kontrol ini memang belum resmi dideklarasikan dan baru pada tahap perkenalan ke publik. 

Menurut informasi, pendeklarasiannya akan dilaksanakan dalam bulan ini. Mungkin saja, bulan bersejarah ini sengaja dipilih karena berdekatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke 75 dan akan menjadi refleksi penting bangsa ini ke depannya.

Kalau menilik secara mendalam, terdapat beberapa tokoh penting dan berpengaruh yang berinisiasi atau dilihat sebagai penggagas terbentuknya KAMI. Nama-nama itu tentu sudah sering beredar di ruang publik sebagai oposisi. 

Mereka adalah orang-orang yang selalu haus kritik terhadap siapa saja yang berkuasa di pemerintahan. Siapa tak kenal dengan nama Din Syamsudin (mantan Ketua PP Muhammadiyah), Rocky Gerung (aktivis, akademisi), Said Didu (mantan pejabat BUMN), Ahmad Yani (Politisi), Ichsanuddin Noersy (pakar ekonomi) dan beberapa nama lain yang juga berpengaruh dan sering muncul di media. 

Kalau kita jeli, memang tidak ada yang berbeda dengan kritik, atau masukan, dan tuntutan yang sekaligus menjadi dasar hadirnya gerakan ini. Pasalnya, para tokoh tersebut dalam kesempatan berbeda sudah sering menyuarakannya pemikiran kritis di ruang publik. Menjadi menarik ketika mereka sepakat berkumpul dan berniat 'memformalkan' kegelisahannya dalam satu wadah gerakan/organisasi yang disebut KAMI.

Sampai saat ini, isu dan arah, serta bentuk tuntutan/kritikan dari gerakan KAMI masih belum diketahui secara pasti, sebab kita masih menunggu tanggal yang pasti untuk deklarasi. Walau begitu, informasi mengenai rencana gerakan ini sudah mendapat respon besar dari masyarakat. 

Yang jelas, adanya gerakan KAMI pasti menuai pro dan kontra. Pihak yang pro tentu saja sangat mendukung dan berharap KAMI bisa memberikan kontribusi yang baik untuk negeri. Sementara mereka yang kontra akan menuding gerakan ini sebagai kumpulan 'orang-orang sakit hati' dan pendendam terhadap rezim Presiden Jokowi. 

Ya, mau dikata, kalau kita berkaca pada nama-nama tokoh di atas, beberapa nama pernah ikut membantu rezim berkuasa namun di tengah jalan diberhentikan, dan ada juga yang memang sejak awal menjadi oposisi pemerintahan. Sejak dahulu, mereka memang sudah menunjukkan 'kebencian' pada rezim ini. Kritik-kritik yang disampaikan selalu tajam dan menusuk. Apapun kebijakan yang diambil pemerintah, akan selalu salah dalam penilaiannya.

Melihat gerakan KAMI dan fenomena antusias masyarakat yang mulai menyala, lantas, apa yang harus kita lakukan? Hemat saya, kita harus bisa berpikir secara objektif. 

Kita semua tentu tahu, bahwa dalam konstitusi, hak kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat itu dijamin oleh Negara. Atas dasar itu, maka gerakan KAMI adalah hal wajar dan legal dan tidak ada salahnya.

 Kita semua sebagai warga Negara tidak bisa menghalangi gerakan tersebut. Kita mungkin bisa saja sangsi terhadap murninya motif serta tujuan gerakan KAMI tersebut. 

Tetapi, supaya seimbang, mereka juga bisa menyatakan diri sebagai kelompok kontrol penyeimbang jalannya pemerintahan. Kalau begitu, mereka tidak bisa disalahkan. 

Kita mungkin bisa berasumsi bahwa kehadiran KAMI terjadi karena tidak berjalannya pengawasan oleh parlemen terhadap pemerintah. Seperti diketahui, kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini, mayoritas dikuasai koalisi pemerintahan. Yang tersisa hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang masih setia di barisan oposisi.

Karena itu, salah satu hal yang bagi saya cukup bijak adalah memberikan dukungan dan keleluasaan gerakan ini guna membuktikan dirinya sebagai gerakan yang memang murni bertujuan untuk 'menyelamatkan' bangsa. 

Saya rasa, kita perlu belajar membuka diri terhadap seluruh pandangan/informasi agar tidak salah kaprah dalam menilai suatu gerakan atau organisasi. Kalau memang ada motif tertentu (politik) dari gerakan ini, kan kita bisa memberikan kritik secara wajar, tapi kita tidak bisa dengan prematur memfonis gerakan ini negatif secara sepihak.

Bisa saja saat ini kita memang butuh pandangan kritis Ichsanuddin Noersy berkaitan dengan ekonomi nasional di masa pandemi, sebab setapak lagi kita akan jatuh dalam juran resesi ekonomi seperti yang dialami Negara lain di dunia. Dan masih banyak lagi peran tokoh KAMI yang mungkin diperlukan untuk Indonesia yang lebih baik. 

Mungkin kita harusnya bersyukur bahwa ditengah situasi Negara yang kritis ini, masih ada orang-orang yang mau peduli dengan kondisi bangsa ini, mau berpikir dan berkontribusi memberikan masukan atas setiap permasalahan yang dihadapi pemerintah meski tidak dibayar atau mendapat jabatan dalam pemerintahan, terlepas dari motif dan niat (politik) lain yang ada dibalik gerakan KAMI.

Saya yakin, gerakan KAMI ini akan membawa perubahan yang signifikan jika dijalankan dengan niat yang tulus. Kemurnian hati para tokoh KAMI akan kita awasi dan kita nilai berdasarkan gagasan dan visi-misi yang mereka paparkan ketika deklarasi nanti. 

Apakah gerakan ini memang benar-benar lahir dari kegelisahan dan tujuan luhur membantu bangsa ini keluar dari masalah berat yang sedang dihadapi atau sekadar tempat kumpul-kumpul mereka yang sakit hati dan benci setengah mati pada rezim Jokowi, kitalah yang akan menilai, mengawasi, dan memberikan kritikan.

Tegas saya, untuk kebaikan dan kemajuan demokrasi kita, maka gerakan KAMI patut dilihat secara positif. Kita tidak perlu menyindir atau memandang negatif gerakan ini, sebab bangkitnya gerakan sosial masyarakat sebagai alternatif kekuatan publik untuk mengawasi dan mengontrol jalannya pemerintah merupakan harapan penting kita semua di tengah-tengah ketiadaan peran dan fungsi partai politik sebagai penyeimbang pemerintah, khususnya dalam mengatasi pandemi ini. 

Besar harapan, kiranya gerakan KAMI ini tidak dikhianati serta keluar dari niat luhur serta tujuan awalnya yang dilihat positif oleh seluruh masyarakat. Kalau itu sampai terjadi, maka publik akan kecewa, dan pastinya akan mengkritik balik.