Benarkah Gerakan KAMI untuk Bantu Jokowi?

Kalau menilik secara mendalam, terdapat beberapa tokoh penting dan berpengaruh yang berinisiasi atau dilihat sebagai penggagas terbentuknya KAMI. Nama-nama itu tentu sudah sering beredar di ruang publik sebagai oposisi. 

Mereka adalah orang-orang yang selalu haus kritik terhadap siapa saja yang berkuasa di pemerintahan. Siapa tak kenal dengan nama Din Syamsudin (mantan Ketua PP Muhammadiyah), Rocky Gerung (aktivis, akademisi), Said Didu (mantan pejabat BUMN), Ahmad Yani (Politisi), Ichsanuddin Noersy (pakar ekonomi) dan beberapa nama lain yang juga berpengaruh dan sering muncul di media. 

Kalau kita jeli, memang tidak ada yang berbeda dengan kritik, atau masukan, dan tuntutan yang sekaligus menjadi dasar hadirnya gerakan ini. Pasalnya, para tokoh tersebut dalam kesempatan berbeda sudah sering menyuarakannya pemikiran kritis di ruang publik. Menjadi menarik ketika mereka sepakat berkumpul dan berniat 'memformalkan' kegelisahannya dalam satu wadah gerakan/organisasi yang disebut KAMI.

Sampai saat ini, isu dan arah, serta bentuk tuntutan/kritikan dari gerakan KAMI masih belum diketahui secara pasti, sebab kita masih menunggu tanggal yang pasti untuk deklarasi. Walau begitu, informasi mengenai rencana gerakan ini sudah mendapat respon besar dari masyarakat. 

Yang jelas, adanya gerakan KAMI pasti menuai pro dan kontra. Pihak yang pro tentu saja sangat mendukung dan berharap KAMI bisa memberikan kontribusi yang baik untuk negeri. Sementara mereka yang kontra akan menuding gerakan ini sebagai kumpulan 'orang-orang sakit hati' dan pendendam terhadap rezim Presiden Jokowi. 

Ya, mau dikata, kalau kita berkaca pada nama-nama tokoh di atas, beberapa nama pernah ikut membantu rezim berkuasa namun di tengah jalan diberhentikan, dan ada juga yang memang sejak awal menjadi oposisi pemerintahan. Sejak dahulu, mereka memang sudah menunjukkan 'kebencian' pada rezim ini. Kritik-kritik yang disampaikan selalu tajam dan menusuk. Apapun kebijakan yang diambil pemerintah, akan selalu salah dalam penilaiannya.

Melihat gerakan KAMI dan fenomena antusias masyarakat yang mulai menyala, lantas, apa yang harus kita lakukan? Hemat saya, kita harus bisa berpikir secara objektif. 

Kita semua tentu tahu, bahwa dalam konstitusi, hak kemerdekaan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat itu dijamin oleh Negara. Atas dasar itu, maka gerakan KAMI adalah hal wajar dan legal dan tidak ada salahnya.

 Kita semua sebagai warga Negara tidak bisa menghalangi gerakan tersebut. Kita mungkin bisa saja sangsi terhadap murninya motif serta tujuan gerakan KAMI tersebut. 

Tetapi, supaya seimbang, mereka juga bisa menyatakan diri sebagai kelompok kontrol penyeimbang jalannya pemerintahan. Kalau begitu, mereka tidak bisa disalahkan. 

Kita mungkin bisa berasumsi bahwa kehadiran KAMI terjadi karena tidak berjalannya pengawasan oleh parlemen terhadap pemerintah. Seperti diketahui, kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini, mayoritas dikuasai koalisi pemerintahan. Yang tersisa hanya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang masih setia di barisan oposisi.