Potret Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial, Lantas Bagaimanakah Peran Kebijakan Publik?

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperlukan struktur perekonomian nasional terutama dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja yang harus terus meningkat, seiring dengan peningkatan angkatan kerja rata-rata pertahun. 

Disamping itu, pergerakan ekonomi dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat sebagai kekuatan ekonomi domestik yang sangat penting. Pertumbuhan dapat mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui program strategis bersifat jangka pendek dengan memberikan porsi terbesar kepada sektor pengembangan usaha ekonomi mikro dan UKM. 

Namun, jika pertumbuhan ekonomi yang tidak terkendali justru akan mendorong terjadinya disparitas antar sektor, kesenjangan antar pelaku usaha ekonomi serta kesenjangan pendapatan dalam masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas perlu diperkuat dengan pilihan kebijakan ekonomi yang memberikan pemihakan dan kesempatan serta akses luas kepada masyarakat. 

Perhatian pemerintah terhadap persoalan ekonomi domestik tidak bisa mengandalkan pertumbuhan sebagai kekuatan utama dalam peningkatan kesejahteraan dan peningkatan daya beli masyarakat, melainkan diperlukan afirmasi atau keberpihakan kebijakan sebagai instrumen penyeimbang dan menjadi agenda utama dalam mewujudkan pemerataan kesempatan berusaha, akses terhadap sumber ekonomi serta kesetaraan dalam mengelola program ekonomi nasional. 

Kesenjangan ekonomi di Indonesia merupakan persoalan klasik yang tidak pernah tuntas, sekalipun setiap rezim pemerintahan selalu berupaya untuk menurunkan kesenjangan ekonomi (ratio gini) dan angka kemiskinan dengan melakukan berbagai solusi kebijakan, namun upaya tersebut belum memadai, bahkan cenderung tidak beranjak turun. 

Kondisi ini semakin memprihatinkan, terlebih Indonesia menghadapi berbagai masalah ekonomi yang cukup pelik, mulai dari daya beli masyarakat rendah, kesenjangan ekonomi antar pelaku, penguasaan konsentrasi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak yang kian menurun, ketersediaan anggaran belanja negara semakin terbatas serta pengendalian utang luar luar negeri yang tidak terkontrol. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dari pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pandangan ekonomi klasik percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diciptakan melalui peningkatan investasi modal yang dikombinasikan dengan penurunan berbagai hambatan (dereguasi dan insentif pajak) dalam proses produksi barang dan jasa. Pandangan ini memiliki kesamaan terhadap kebijkan pemerintah saat ini dengan strrategi pembangunan infrastruktur, deregulasi ekonomi, penurunan suku bunga dalam upaya mendorong investasi yang sedang berjalan.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik), ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen. 

Sedangkan menurut Kementrian Keuangan Republik Indonesia terdapat tingkat kemiskinan September 2022 tercatat sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan ini naik tipis dari Maret 2022 (9,54%) tetapi lebih rendah dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 (9,71%). 

Ketimpangan ekonomi sebagai fakta sosial, jelas akan berpengaruh terhadap dampak pembangunan, sekalipun masih terjadi perbedaan pendapat dikalangan pakar dan pengamat sosial bahwa masalah sosial tidak selalu berkaitan dengan kesenjangan ekonomi yang disebabkan oleh dampak ketimpangan pendapatan, namun kesenjangan ekonomi dan sosial tidak begitu saja diabaikan dan dianggap tidak eksis dalam perjalanan pembangunan selama ini, karena ia dapat menjadi jerami kering dan dapat tersulut oleh dampak pembangunan timpang dan akar kesenjangan ekonomi yang semakin melebar.

 Sekalipun angka kemiskinan mengalami trend penurunan, namun ternyata tidak menurunkan ketimpangan ekonomi secara lebih baik, bahkan sebaliknya, kecenderungan kesenjangan ekonomi semakin menaik. Data OXFAM tahun 2016 menunjukkan bahwa ratio gini mencapai 0.42 atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebesar 0,38. Dengan gambaran data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia cenderung meningkat dimana penguasaan dan konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu semakin kuat. 

Apa Penyebab Meningkatnya Angka Kemiskinan di Indonesia ?

Dilansir dari CNN Indoensia, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang naik menjadi 9,57 persen. Jumlah angka kemiskinan pada September 2022 ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa seperti kenaikan harga BBM hingga pemutusan hubungan kerja.

Lantas, Bagaimanakah Peran Kebijakan Publik ?

Dengan munculnya reformasi baru dalam Administrasi Publik, lingkungan di mana administrator publik harus bekerja dalam beberapa tahun terakhir juga berubah secara signifikan. Administrator publik diminta untuk melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. 

Administrator publik tidak hanya perlu unggul dalam bidang keahlian tradisional mereka, tetapi mereka juga sekarang diminta untuk menguasai serangkaian keterampilan baru di mana mereka dapat mempromosikan kerja sama di antara banyak pemain baru yang hadir dalam penyampaian kebijakan publik kepada masyarakat. Ini adalah tugas administrator publik untuk mengukur disparitas yang diciptakan di antara kelas sosial ekonomi dan mengambil tindakan korektif sambil mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh inisiatif pejabat pemerintah terpilih. 

Seperti disebutkan sebelumnya, setelah pejabat pemerintah memutuskan jenis kebijakan yang akan digunakan, administrator publiklah yang bertugas mengubah ideologi luhur ini menjadi tindakan nyata yang dapat diterapkan. 

Peran administrator publik dalam menghilangkan ketidaksetaraan bermacam-macam. Administrator publiklah yang harus menafsirkan kebijakan, membuat aturan dan peraturan, mengembangkan prosedur, melaksanakan program dan layanan yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut, mengembangkan indikator untuk mengukur keluaran dan hasil program serta mengevaluasi program untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan sesuai. 

Semua ini dilakukan agar semua anggota masyarakat dapat diberikan kesempatan dan akses yang sama terhadap layanan, termasuk kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, keuangan, pekerjaan, keamanan umum, dan kemampuan untuk memenuhi potensi diri. 

Apa Saran yang Tepat dalam Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ?

Tujuan ahir pembangunan nasional suatu negara pada dasarnya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan stabil, daya beli masyarakat terpelihara, pengangguran teratasi, perbaikan pendapatan ekonomi masyarakat terus menaik, peningkatan pendapatan pajak juga terus membaik sehingga pemerintah dapat mengalokasikan peningkatan program pembangunan dari sektor pajak. Disamping itu masyarakat diharapkan dapat lebih merasakan kesejahteraan dari hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Oleh karena itu, maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan salah satu prasarat utama dalam mewujudkan pembangunan nasional. 

Pertumbuhan dianggap mampu menstimulasi dan mempercepat pelaksanaan dan mewujudkan pembangunan. Namun demikian, pertumbuhan harus dibarengi dengan penguatan nilai- nilai keadian sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses secara merata kepada masyarakat. Pertumbuhan yang berdimensi pemerataan menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan pembangunan nasional secara berkelanjutan (sustainable development). 

Pembangunan yang kurang memperhatikan unsur keadilan akan mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial. Untuk itu pemerintah harus mengelola pembangunan dengan memberikan akses dan peluang yang sama kepada semua pihak, termasuk pelaku ekonomi UKM dan mikro. Konsentrasi ekonomi kepada kelompok usaha tertentu akan melahirkan disparitas sosial dan kemiskinan.

Sekian, terima kasih.