Potret Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia dalam Mengentaskan Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial, Lantas Bagaimanakah Peran Kebijakan Publik?

 Sekalipun angka kemiskinan mengalami trend penurunan, namun ternyata tidak menurunkan ketimpangan ekonomi secara lebih baik, bahkan sebaliknya, kecenderungan kesenjangan ekonomi semakin menaik. Data OXFAM tahun 2016 menunjukkan bahwa ratio gini mencapai 0.42 atau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2010 yaitu sebesar 0,38. Dengan gambaran data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi Indonesia cenderung meningkat dimana penguasaan dan konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu semakin kuat. 

Apa Penyebab Meningkatnya Angka Kemiskinan di Indonesia ?

Dilansir dari CNN Indoensia, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang naik menjadi 9,57 persen. Jumlah angka kemiskinan pada September 2022 ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa seperti kenaikan harga BBM hingga pemutusan hubungan kerja.

Lantas, Bagaimanakah Peran Kebijakan Publik ?

Dengan munculnya reformasi baru dalam Administrasi Publik, lingkungan di mana administrator publik harus bekerja dalam beberapa tahun terakhir juga berubah secara signifikan. Administrator publik diminta untuk melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. 

Administrator publik tidak hanya perlu unggul dalam bidang keahlian tradisional mereka, tetapi mereka juga sekarang diminta untuk menguasai serangkaian keterampilan baru di mana mereka dapat mempromosikan kerja sama di antara banyak pemain baru yang hadir dalam penyampaian kebijakan publik kepada masyarakat. Ini adalah tugas administrator publik untuk mengukur disparitas yang diciptakan di antara kelas sosial ekonomi dan mengambil tindakan korektif sambil mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh inisiatif pejabat pemerintah terpilih. 

Seperti disebutkan sebelumnya, setelah pejabat pemerintah memutuskan jenis kebijakan yang akan digunakan, administrator publiklah yang bertugas mengubah ideologi luhur ini menjadi tindakan nyata yang dapat diterapkan. 

Peran administrator publik dalam menghilangkan ketidaksetaraan bermacam-macam. Administrator publiklah yang harus menafsirkan kebijakan, membuat aturan dan peraturan, mengembangkan prosedur, melaksanakan program dan layanan yang dibuat untuk melaksanakan kebijakan tersebut, mengembangkan indikator untuk mengukur keluaran dan hasil program serta mengevaluasi program untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan sesuai. 

Semua ini dilakukan agar semua anggota masyarakat dapat diberikan kesempatan dan akses yang sama terhadap layanan, termasuk kesempatan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, keuangan, pekerjaan, keamanan umum, dan kemampuan untuk memenuhi potensi diri. 

Apa Saran yang Tepat dalam Meningkatkan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia ?

Tujuan ahir pembangunan nasional suatu negara pada dasarnya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan stabil, daya beli masyarakat terpelihara, pengangguran teratasi, perbaikan pendapatan ekonomi masyarakat terus menaik, peningkatan pendapatan pajak juga terus membaik sehingga pemerintah dapat mengalokasikan peningkatan program pembangunan dari sektor pajak. Disamping itu masyarakat diharapkan dapat lebih merasakan kesejahteraan dari hasil pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Oleh karena itu, maka pertumbuhan ekonomi yang berkualitas merupakan salah satu prasarat utama dalam mewujudkan pembangunan nasional. 

Pertumbuhan dianggap mampu menstimulasi dan mempercepat pelaksanaan dan mewujudkan pembangunan. Namun demikian, pertumbuhan harus dibarengi dengan penguatan nilai- nilai keadian sosial dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian akses secara merata kepada masyarakat. Pertumbuhan yang berdimensi pemerataan menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan pembangunan nasional secara berkelanjutan (sustainable development). 

Pembangunan yang kurang memperhatikan unsur keadilan akan mendorong terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial. Untuk itu pemerintah harus mengelola pembangunan dengan memberikan akses dan peluang yang sama kepada semua pihak, termasuk pelaku ekonomi UKM dan mikro. Konsentrasi ekonomi kepada kelompok usaha tertentu akan melahirkan disparitas sosial dan kemiskinan.