Hasil kajian dan fakta-fakta yang mengejutkan ini bukankah sangat kontras dengan adanya komitmen secara nasional untuk menjadikan akses terhadap PAUD yang berkualitas sebagai hak dasar dari setiap anak di tahun 2030? Akreditasi memang bukan segalanya dan bukan hanya soal formalitas administratif saja, melainkan menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk memperbaiki mutu dan kualitas Pendidikan anak usia dini. Akreditasi PAUD merupakan upaya penilaian dari pemerintah untuk mengukur kelayakan dari program dalam satuan Pendidikan sesuai dengan kriteria yang telah berlaku, Selain itu, akreditasi adalah bagian dari pengendalian dan penjaminan mutu Pendidikan oleh Pemerintah (Najamuddin et al., 2022).
Namun, dari lebih 253.075 lembaga PAUD yang terdaftar, kurang dari separuh yang terakreditasi, artinya meski banyak kebijakan yang telah dirancang untuk mendukung akreditasi, masih ada hambatan besar yang menyebabkan Sebagian besar lembaga PAUD enggan untuk berpartisipasi. Sehigga World Bank telah menyebutkan bahwasannya rendahnya angka partisipasi ini dikarenakan minimnya insentif untuk berpartisipasi serta banyaknya disinsentif yang dihadapi lembaga, seperti proses administrasi yang kompleks dan minimnya dukungan infrastruktur. Sejalan dengan survei untuk kepala sekolah PAUD ini berkaitan tentang insentif dan disinsentif keikutsertaannya dalam Akreditasi.
Maka dari itu, di sinilah peran dari insenif dan disinsentif yang menjadi kunci-dua sisi strategi kebijakan yang dapat mempercepat partisipasi atau, sebaliknya menghambatnya.
Peran Insentif dalam Meningkatkan Partisipasi Akreditasi
World Bank dan pemerintah Indonesia telah mengembangkan kebijakan berbasis insentif untuk mendorong lebih banyak Lembaga PAUD dalam mengikuti proses Akreditasi. Seperti program berikut.
- Dukungan berupa Finansial: lembaga PAUD yang berhasil memiliki akreditasi di Tingkat A maka berhak untuk mendapatkan hibah operasional sebesar Rp. 600.000 per anak selama per tahun. Selain itu juga pemerintah menyediakan berbagai subsiidi untuk pembeangunan fasilitas Lembaga yang sesuai memenuhi kriteria.
- Akses pelatihan secara Gratis: lembaga PAUD yang memiliki akreditasi sebagai salah satu kebijakan World Bank maka berhak mendapatkan akses prioritas terhadap pelatihan kepala sekolah dan guru terkait implementasi pengelolaan PAUD dan standar nasional.
- Pengakuan secara Formal: lembaga PAUD yang memiliki akreditasi merupakan legitimasi yang dapat meningkatkan kepercayaan bagi orang tua serta membuka peluang kerja sama Bersama sektor swasta maupun pemerintah.
- Keuntungan Kompetitif: lembaga PAUD yang memiliki akreditasi maka akan mudah mendapatkan siswa, terutama yang ada di perkotaan karena orang tua akan lebih percaya.
Disinsentif: Hambatan yang membuat Lembaga PAUD enggan Berpartisipasi
Meski insentif telah tersedia, masih banyak lembaga PAUD yang menghadapi disinsentif sehingga membuat Lembaga PAUD itu sendiri ragu dalam mengikuti proses akreditasi. Adapun seperti berikut ini.
- Proses akreditasi yang membebani dan kompleks: World Bank menemukan bahwasannya proses akreditasi yang dianggap terlalu birokratisdan juga membutuhkan dookumentasi yang terkadang sulit untuk dipenuhi.
- Kurang akses terhadap internet: sistem akreditasi secara digital yaitu melalui SISPENA adalah tatangan bagi lembaga yang memiliki akses internet terbatas.
- Keterbatasan dari Kapasitas Kepala Sekolah: Kepala Sekolah di PAUD Sebagian besar melaporkan bahwa minimnya pengetahuan mengenai prosedur akreditasi dikarenakan kurang pelatihan.
- Biaya yang tidak langsung: biaya pendaftaran untuk akreditasi telah dihapuskan tetapu masih ada beberapa lembaga yang menghadap biaya tidak langsung seperti renovasi, peningkatan kualifikasi guru dan tidak semua lembaga mampu menanggung biaya.
Makleat et al. dalam penelitiannya menyatakan bahwasannya dalam meningkatkan kualitas Pendidikan terutama pada Pendidikan Anak Usia dini tidaklah mudah. Terdapat banyak kenadala antara lain seperti keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki latar Pendidikan PAUD juga keterbatasaan dalam pengelolaan serta pemahaman terkait delapan standar akreditasi bagi lembaga PAUD (Makleat et al., 2021).
Bagaimana Insentif dan Disinsentif Mempengaruhi Kebijakan dari Akreditasi?
Insentif dan disinsentif memainkan peran yang penting dalam keberhasilan suatu kebijakan terutama akreditasi.
- Menyeimbangkan Beban dan Manfaat: insentif layaknya hibah operasional dapat mengimbangi beban biaya akreditas dan hanya efektif jika lembaga PAUD merasa proses dari akreditasi dapat diikui. Maka pemerintah juga perlu menyederhankan proses dan prosedur serta memfasilitasi dukungan teknis yang memadai.
- Mengurangi Kesenjangan: World Bank telah menggarisbawahi bahwa pemberian insentif tambahan bagi lembaga PAUD di daerah terpencil baik itu pelatihan daring, subsidi fasilitas dalam mengatasi hambatan ekonomi dan geografis.
- Meningkatkan Kepercayaan bagi Lembaga PAUD: disinsentif yang berupa kurangnya pelatihan dapat diatas dengan memberikan perluangan akses ke semua kepala sekolah terutamma dipedesaan. Sehingga, akan meningkatkan kepercayaan diri dari lembaga untuk mengikuti proses akreditasi.
