Pembangunan ekonomi yang sudah dicanangkan dalam rangkaian program pemerintah sudah seharusnya bersifat inklusif dan berkelanjutan, agar manfaatnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.Â
Adanya Ekonomi inklusif  sebagai upaya jitu untuk menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah guna menyejahterakan masyarakat.
Menyoal upaya membangun ekonomi inklusif yang berkeadilan juga harus melibatkan para penyandang disabilitas. Hal ini menjadi topik hangat bertepatan dengan penyelenggaraan presidensi G20 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pemimpin 20 negara.
Isu terkait upaya penyandang disabilitas untuk menjamah kesetaraan dalam dunia kerja termasuk mendongkrak ketimpangan aksesibilitas yang masih terbatas di multisektor kini menjadi perhatian dunia.
Indonesia yang diwakili Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, termasuk Bank Indonesia di ajang perhelatan tersebut aktif menyuarakan dorongan untuk memperluas akses pasar kerja kepada penyandang disabilitas guna mewujudkan ekonomi inklusif di Indonesia.Â
Hal ini didasari akan peliknya stigma yang bermunculan menempatkan penyandang disabilitas dipandang sebagai anggota masyarakat tidak produktif, masyarakat kelas dua yang kemampuannya kurang 'terlihat' dan diperhitungkan. Tak heran, jika diskriminasi kerap terjadi walaupun sudah ada Undang-Undang yang melindungi hak-hak penyandang disabilitas.
Perlu kita tekankan dan sadari, bahwa di dunia kerja disabilitas hanyalah keberagaman di tengah-tengah kita, bukan penghalang besar yang dapat menghentikan seseorang untuk berkarya dan mengaktualisasikan dirinya melalui kemandirian.Â
Maka dari itu, sudah sepatutnya prinsip berkeadilan diterapkan dan diberlakukan oleh institusi terkait untuk turut ambil andil dalam menyejahterakan dan meleburkan stigma negatif yang melekat pada penyandang disabilitas.
