Relevansi Ideologi Saminisme dimasa Kini
Jika kita melihat dari sudut pandang ideologi Saminisme, maka menolak pajak masih masuk akal. Hal ini karena pajak dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sosial dan eksploitasi pemerintah terhadap rakyat. Pajak hanya membebani rakyat kecil, sedangkan orang-orang kaya tidak perlu membayar pajak. Selain itu, pajak juga sering digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, seperti korupsi dan perang. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang hukum dan tatanan sosial, maka menolak pajak pada masa kini tidak masuk akal. Pajak adalah kewajiban warga negara untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan negara. Pajak juga merupakan sumber pendapatan utama pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan. Jika semua orang menolak membayar pajak, maka pemerintah akan kesulitan untuk menjalankan fungsinya dan memenuhi kebutuhan rakyat.
Secara umum, menolak pajak pada masa kini dapat dipertimbangkan jika pajak tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, seperti terdapat indikasi korupsi, kolusi. Namun, jika pajak tersebut digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi rakyat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, maka menolak pajak tidak masuk akal. Â Menolak membayar pajak dianggap tidak relevan lagi di masa kini karena pajak adalah sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Pajak juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara. Membayar pajak dapat mendorong kemajuan ekonomi dan pembangunan negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kita harus memenuhi kewajiban membayar pajak. Apa pun agama atau kepercayaan yang dianut, membayar pajak adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik.
Hingga saat ini masih ada yang menganut paham Saminisme dan menolak membayar pajak. Mereka tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Blora, Rembang, dan Pati.
Mereka menolak membayar pajak karena alasan-alasan berikut:
1) Â Â Â Â Pajak dianggap sebagai bentuk ketidakadilan sosial dan eksploitasi pemerintah terhadap rakyat. Pajak hanya membebani rakyat kecil, sedangkan orang-orang kaya tidak perlu membayar pajak.
2) Â Â Â Â Pajak sering digunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, seperti korupsi.
3) Â Â Â Â Pajak dianggap sebagai bentuk dominasi pemerintah terhadap rakyat.
Dalam konteks Saminisme, ajaran Samin Surosentiko menekankan pentingnya kejujuran dalam berbicara dan bertindak, serta memegang prinsip-prinsip moral tertentu. Masyarakat Samin juga menghindari menyakiti orang lain dan menunjukkan sikap polos. Pada masa kolonial, ajaran Saminisme lebih dikenal karena penolakan pajak dan peraturan pemerintah kolonial Belanda. Namun, sikap ini tampaknya telah berubah setelah kemerdekaan. Meskipun demikian, ajaran Saminisme tetap menjadi bagian penting dari budaya Indonesia dan merupakan salah satu kepercayaan yang ada di Indonesia.
 Pada masa penjajahan Belanda, masyarakat Samin menolak membayar pajak karena mereka menganggap pemerintah Belanda sebagai penjajah yang tidak adil. Namun, setelah Indonesia merdeka, masyarakat Samin menganggap pemerintah Indonesia sebagai pemerintah yang sah yang mewakili kepentingan rakyat. Masyarakat Samin mulai berinteraksi lebih luas dengan masyarakat luar setelah kemerdekaan Indonesia. Hal ini menyebabkan mereka mulai memahami pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan. Masyarakat Samin mulai terlibat dalam kegiatan ekonomi modern setelah kemerdekaan Indonesia. Hal ini menyebabkan mereka mulai menyadari pentingnya pajak sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perubahan sikap masyarakat Samin terhadap pajak ini merupakan hal yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Samin semakin menyadari pentingnya pajak sebagai kewajiban warga negara.
