Keterkaitan Surat Ketetapan Pajak dengan Realisasi Penerimaan Pajak

Pajak berperan penting dalam pembiayaan pembangunan suatu negara, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama.

      Selain itu pajak juga berperan dalam peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana yang berasal dari pinjaman luar negeri.

     Pajak adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (Wajib Pajak) yang bersifat memaksa untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan menuntut Wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sistem pemungutan yang berlaku adalah Self Assestment System, dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan sepenuhnya oleh Wajib Pajak, akan tetapi dengan sistem tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

         Pelanggaran tersebut merupakan salah satu penyebab menurunnya target penerimaan pajak, seperti isu yang dikutip dari Djumena, Erlangga – Penerimaan Pajak Minim, Dirjen Pajak Pusing 2015, Web. 9, Oktober “Sebagai ilustrasi, realisasi penerimaan pajak hingga tanggal 30 September 2015 mencapai Rp 686,27 triliun, atau sekitar 53 persen dari target dalam APBN-P 2015. Realisasi itu masih lebih rendah dari pencapaian tahun 2014 lalu dalam periode yang sama yang mencapai Rp 688 triliun, atau 64,16 persen.”

       Persentase tersebut menunjukkan besarnya penurunan jumlah tunggakan Pajak Penghasilan cukup tinggi, hal ini dikarenakan para wajib pajak belum sadar akan kewajiban perpajakannya. Untuk mendapatkan penerimaan pajak dari tunggakan yang masih tertagih tersebut, setiap Kantor Pelayanan Pajak Pratama di masing-masing daerah berupaya melakukan penagihan aktif maupun pasif.

         Kementrian Keuangan mempunyai instansi yang bertugas untuk menangani penerimaan negara di bidang pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang bernaung di bawah pengendalian Direktorat Jenderal Pajak. Dalam menjalankan fungsi KPP Pratama sebagai wadah plaporan SPT wajib pajak, KPP Pratama mengalami kendala dalam melaksanakan fungsinya yaitu adanya kemungkinan Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTnya atau melaporkan SPTnya tidak tepat waktu, hal ini jelas memengaruhi realisasi penerimaan Pajak.

       Penyampaian SPT oleh wajib pajak merupakan hal yang penting, karena SPT merupakan sarana pertanggung jawaban sekaligus

pelaporan wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Aktifitas tersebut tidak menggantungkan kepada adanya surat ketetapan pajak, jadi para fiskus tidak perlu menerbitkan surat ketetapan pajak kepada wajib pajak yang melaporkan SPTnya.

        Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.Apabila Wajib Pajak mendapatkan Surat Ketetapan Pajak, Wajib Pajak mempunyai kesempatan untuk membayar utang pajak tersebut selama 1 bulan/ 2 bulan sejak tanggal diterbitkan keputusan tersebut. Jika Wajib Pajak tidak membayar utang pajak tersebut, maka Dirjen Pajak akan melakukan Tindakan Penagihan Aktif.

      Adapun penjelasan surat ketetapan pajak menurut undang-undang pajak nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan: “surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan kepada wajib pajak oleh direktorat jenderal pajak karena kesalahan dalam mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) atau adanya data yang belum diberitahukan oleh wajib pajak. Ada beberapa macam surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal pajak yaitu meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat tagihan pajak , surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan.”

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

Fungsi SKPKB :

1. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang
2. Sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi
3. Sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Fungsi SKPKBT

1. Sebagai alat untuk mengoreksi ketetapan pajak sebelumnya
2. Sebagai alat atau sarana untuk menagih pajak
3. Sebagai alat atau sarana untuk mengenakan sanksi

1. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang

Adapun fungsi SKPLBSebagai sarana atau alat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

1. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Surat Ketetapan Pajak Nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan SKPN apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

          Dilihat dari isu tentang penurunan realisasi penerimaan pajak dan penjelasan tentang fungsi Surat Ketetapan Pajak dapat disimpulkan bahwa Surat Ketetapan Pajak memiliki pengaruh terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan Badan. Hal ini dikarenakan Surat Ketetapan Pajak merupakan salah satu cara untuk mencairkan tunggakan Pajak. Untuk mengatasi realisasi penurunan penerimaan pajak maka Direktorat Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus meningkatkan upaya peningkatan pencairan tunggakan Pajak dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan cara melakukan sosialisasi mengenai manfaat pajak, pentingnya pajak bagi pembangunan, tata cara pembayaran atau penyetoran pajak, sosisalisasi cara pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan, serta sosialisai peraturan perpajakan baru. Bukan hanya itu, tetapi aparat pajakpun harus tegas dalam menyikapi tunggakan pajak yang terjadi akibat kelalaian wajib pajak akan kewajibannya dalam membayar pajak. (Dian Hardiyanti)

Sumber :

• Azizah, Devi Farah. 2013. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Universitas Gunadarma.
• Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
• Wiranuari, Andri.”Penerimaan Pajak Minim, Dirjen Pajak Pusing”.9 Oktober 2015. http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/10/09/113700626/Penerimaan.Pajak.Minim.Dirjen.Pajak.Pusing.

 

Nama : Dian Hardiyanti

NIM : 135111013

Judul Tugas Akhir : "Pengaruh Surat Ketetapan Pajak dan Tindak Penagihan Pajak Aktif Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara Tahun 2015"