Alasan mereka yang tidak melaksanakan renovasi meskipun bantuan sudah diterima adalah mereka tidak punya biaya tukang. Bahan material berupa papan kayu, besi dan sebagainya dibiarkan saja menumpuk di rumah sampai mereka cukup punya uang mengupah tenaga bangunan.
Padahal, bantuan ini dimaksudkan sebagai stimulan atau motivasi bagi masyarakat agar mau memperbaiki rumah mereka. Sementara pelaksanaan pembangunan atau bedah rumah diasumsikan berasal dari swadaya masyarakat. Kerja sama antarwarga sangat diperlukan, dan ini sangat bergantung pada modal sosial yang dimiliki masyarakatnya.Â
Ada yang berhasil, tidak sedikit pula penerima bantuan yang justru mengeluarkan biaya membangun rumah yang lebih besar karena kerusakan rumah memang yang cukup besar.Â
Stimulan memang bertujuan agar masyarakat mulai sedikit-demi sedikit punya kesadaran untuk secara mandiri memperbaiki huniannya, agar kualitas hidup mereka secara fisik dan mental lebih baik.
Di lingkungan masyarakat yang modal sosialnya baik, para penerima bantuan bergotong-royong merevonasi rumah secara bergilir, mulai dari rumah si A dilanjutkan ke rumah B. Tidak ada biaya upah yang dikeluarkan. Bahkan sejumlah orang yang lebih sejahtera di kampungnya menyumbangkan sejumlah bantuan. Demikian pula perbaikan fasilitas umum, misalnya kamar mandi umum.Â
Pada papan di depannya nilai sumbangan dan tenaga akan disetarakan rupiah sebagai nilai swadaya masyarakat. Berbeda halnya di kampung-kampung perkotaan yang mulai renggang ikatan sosialnya. Swadaya masyarakat tidak muncul, setiap tenaga yang dikeluarkan perlu dinilai sebagai biaya tenaga kerja. Ini tentu memberatkan penerima bantuan.Â
Dari kajian ini diperlukan perumusan mekanisme penyaluran bantuan, monitoring pelaksanaan yang memastikan bantuan dapat diterapkan dengan mempertimbangkan karakteristik sosial budaya dan lingkungan alam yang bervariasi di seluruh Indonesia yang berimplikasi pada prioritas kebutuhan perbaikan RTLH yang berbeda pula.
