Peningkatan Infrastruktur Transportasi Melalui KPBU sebagai Public Private Partnership di Indonesia

Pembiayaan pembangunan infrastruktur transportasi tentunya membutuhkan biaya yang tinggi. Saat ini ada gap atau selisih yang cukup besar yakni antara kebutuhan akan investasi terkait infrastruktur transportasi dengan kemampuan dana APBN. 

Dari RPJMN 2020-2024, kebutuhan dana mencapai sebesar Rp. 1.288 Triliun. Serta ada selisih dengan sumber dana APBN per tahun sebesar 40% – 65%. Oleh sebab itu, perlu ada keberanian dan kreativitas dalam pendanaan di tengah keterbatasan yang ada. Hal tersebut melalui cara skema kerja sama KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha).

Sumber : Bisnis - Eusebio Chrysnamurti

Berdasarkan Kementerian Perhubungan telah ada 17 proyek infrastruktur transportasi melalui KPBU yang dimana meliputi 2 proyek di sektor transportasi udara, 9 proyek pada sektor transportasi darat dan perkotaan, 4 proyek di sektor transportasi laut, dan juga 2 proyek pada sektor perkeretaapian. 

Dalam 17 proyek tersebut, beberapa diantaranya pembangunan KA Makassar – Pare Pare dengan Panjang 142 km memiliki nilai investasi sebesar USD 67,89 Juta. Lalu, Pelabuhan Patimban Kerjasama dengan swasta dan Jepang mempunyai investasi sebesar USD 1,09 Miliar, dan juga Pelabuhan Anggrek memiliki nilai investasi sebesar USD 71,49 Juta. Tidak hanya itu, ada pula pembangunan BPLJSKB merupakan singkatan dari Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor mempunyai investasi sebesar USD 119,22 Juta. Serta pembangunan Bandara Kediri yang dipelopori oleh PT Gudang Garam Tbk dengan nilai investasi ditaksir sebesar USD 600 Juta. Melalui KPBU proyek infrastruktur transportasi akan lebih produktif dan kemanfaatannya optimal bagi masyarakat.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan pelaksanaan proyek KPBU pada sektor transportasi, diantaranya sebagai berikut:

• Melakukan peningkatan akan pemahaman para SDM perhubungan terkait best practice proyek KPBU.
• Mengevaluasi dengan berkala untuk menentukan tentang skala prioritas pembangunan yang akan dikerjasamakan.
• Menyederhanakan dan juga menyesuaikan regulasi internal
• Menawarkan simplifikasi proses KPBU
• Melaksanakan penguatan struktur simpul KPBU dan lain sebagainya.

Dalam skema KPBU infrastruktur transportasi ada beberapa tahapan, meliputi tahapan perencanaan yakni terkait identifikasi proyek KPBU, kemudian tahapan penyiapan merupakan pengembangan dokumen mengenai studi akan kelayakan, setelah itu tahapan transaksi yakni proses pengadaan badan usaha, dan kemudian tahapan terakhir adalah financial close merupakan penandatanganan kontrak kerjasama oleh badan usaha atau sektor swasta.

Selain itu, dalam pembangunan infrastruktur transportasi Kementerian Perhubungan guna menyukseskan KPBU akan menciptakan iklim kondusif untuk meningkatkan minat bagi pelaku usaha sektor swasta agar berperan dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi yang berkelanjutan ramah lingkungan.  

Melalui KPBU ini khususnya pada bidang transportasi memberikan manfaat, antara lain mempercepat pembangunan, seperti yang dilakukan di Toraja pada pembangunan bandara dan pelabuhan yang awalnya direncanakan selesai dalam lima tahun menjadi dua tahun saja dapat dirampungkan. Selain itu, telah dapat menghemat efisiensi APBN sebesar Rp.2 triliun sampai Rp.3 triliun.  Tidak hanya itu, level of service mengalami peningkatan yang lebih baik.