Salah satu perjanjian yang ditandatangai pada pelaksanaan COP26 ialah mengenai kesepakatan setiap negara untuk menghentikan segala bentuk dukungan dari pemerintah dalam kegiatan pembangkit listrik tenaga batu bara dan harus mulai bertransisi ke energi terbarukan dengan target selambat- lambatnya pada tahun 2030 untuk negara maju dan tahun 2040 untuk negara berkembang.
Lalu kemudian pada sektor transportasi, pada pelaksanaan COP26 telah dibentuk kesepakatan mengenai produksi kendaraan tanpa emisi yang sebenarnya telah diinisiasi pada COP25. Dalam hal ini setiap negara telah saling sepakat untuk menjalankan peran masing-masing dalam upaya peningkatan produksi serta penggunaan kendaraan tanpa emisi selambat-lambatnya yaitu pada tahun 2030 untuk negara maju dan tahun 2040 untuk negara berkembang. Dari kedua contoh kesepakatan tersebut dapat dilihat bahwa rezim ini juga tetap mengutamakan bentuk kedaulatan negara dengan tetap membedakan kondisi negara maupun. Selain itu, setiap kesepakatan dalam perjanjian yang diambil juga tidak menggunakan sistem paksaan (bersifat sukarela).
Berikut adalah Poin-Poin dalam Kesepakatan Pelaksanaan COP26:
Pertama, Aspek kebijakan dan strategi pengembangan pada sektor pertanian, kehutanan, transportasi dan energi termasuk pendanaan target pembatasan peningkatan suhu global agar tidak melebihi 1,5C.
Kemudian pada sektor kehutanan sepakat untuk mengakhiri deforestasi selambat lambatnya pada tahun 2030 demi meningkatkan fungsi ekologis hutan di setiap negara baik sebagai penyerap karbon, menjaga fungsi ekosistem, maupun menjaga kelestarian sumber daya hayati.
Pada sektor pertanian terdapat kesepakatan mengenai peningkatan aktivitas produksi dan perdagangan hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan, kehidupan petani lokal, serta keberlanjutan sektor kehutanan. Pada pembahasan ini juga terbentuk kesepakatan antara sepuluh perusahaan pertanian multinasional untuk mendukung pengurangan tingkat deforestasi melalui penyusunan peta jalan yang rencananya akan disampaikan pada pelaksanaan COP27 mendatang.
Komitmen setiap negara untuk menyediakan sumber dana kolektif bagi sektor kehutanan hingga sekitar $12 milyar hingga $19 milyar yang berlaku mulai tahun 2021-2025 mendatang. Sumber dana ini yang kemudian akan dialokasikan untuk meningkatkan kegiatan konservasi dan percepatan restorasi, perlindungan hak- hak masyarakat adat dan lokal, memfasilitasi kebijakan perdagangan, menekan dan menghentikan pembangunan yang mengarah pada tindakan deforestasi, serta meningkatkan investasi lahan pada sektor kehutanan.
Pada sektor pertanian juga terdapat kesepakatan mengenai peningkatan aktivitas produksi dan perdagangan hasil pertanian yang mendukung ketahanan pangan, kehidupan petani lokal, serta keberlanjutan sektor kehutanan. Pada pembahasan ini juga terbentuk kesepakatan antara sepuluh perusahaan pertanian multinasional untuk mendukung pengurangan tingkat deforestasi melalui penyusunan peta jalan yang rencananya akan disampaikan pada pelaksanaan COP27 mendatang.
Kemudian yang terakhir, pada sektor energi, kegiatan ini akan difokuskan pada transisi pemanfaatan energi fosil ke energi terbarukan. Hal ini akan diwujudkan melalui visi One Sun One World One Grid, agar tercapai rencana peningkatan investasi pada pembangkit tenaga angin, surya, dan pembangkit energi terbarukan lainnya demi mendorong pembangunan jaringan global.
Meskipun COP26 ini belum sepenuhnya terlaksana, tetapi komitmen beberapa negara sudah dapat terlihat dari antusiasmenya dalam mendorong perusahaan multinasionalnya terkait realisasi pendanaan upaya mengatasi isu darurat iklim global. Kemudian pada negara Inggris juga mulai mengimplementasikan mengenai pentingnya peralihan ke kendaaraan listrik, mengakhiri deforestasi dengan memberikan bantuan keuangan, serta membantu penyusunan aturan untuk pasar karbon global dan mobilisasi dana untuk negara-negara berkembang. Tak hanya itu, sejumlah negara seperti Australia, Laos, dan Malaysia juga telah mulai memperlihatkan komitmennya dalam meningkatkan target dekarbonisasi.
Kamudian bagi Indonesia sendiri, kepatuhan pada komitmen Indonesia dalam forum COP26 tersebut diwujudkan dengan Indonesia telah menunjukkan penurunan laju deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Hal tersebut juga dibuktikan dengan turunnya potensi kebakaran hutan hingga 82% pada tahun 2020, upaya rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar yang ditargetkan akan selesai pada tahun 2024, serta keberhasilan rehabilitasi 3 juta lahan kritis dalam kurun waktu 2010-2019. Dalam hal ini Indonesia juga diprediksi akan mencapai carbon net sink selambat-lambatnya pada tahun 2030. Tak hanya itu, Indonesia juga sedang mengkampanyekan pemanfaatan energi terbarukan, mobilisasi pembiayaan inovatif, pembiayaan isu darurat iklim, serta mengutamakan carbon market and carbon price menjadi bagian dari upaya penerapan kesepakatan yang disepakati pada pelaksanaan COP26.
