Selain itu, kerja sama ini dapat menghasilkan sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Misalnya, melibatkan sektor swasta dalam inisiatif pembangunan berkelanjutan dapat menghasilkan investasi dan inovasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. melindungi dan mendorong aktivitas masyarakat sipil yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Namun, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, kerja sama antara pemerintah dan masyarakat sipil harus ditingkatkan (Berliandaldo et al 2021). Ini karena ketidaksesuaian antara agenda pemerintah dan kepentingan masyarakat sipil dapat menyebabkan tantangan. Masyarakat sipil menghadapi tantangan besar karena keterbatasan sumber daya, baik sumber daya finansial maupun manusia. Meskipun ada keinginan dan keinginan untuk berkontribusi, ketidakmampuan untuk mendapatkan sumber daya yang cukup dapat menyebabkan peran masyarakat sipil menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat sipil memerlukan peningkatan inisiatif dan program, termasuk penyediaan dana yang memadai dan pelatihan (Ghufron, 2018). Di antara kelompok-kelompok masyarakat sipil sendiri, perbedaan pendapat dapat menjadi hambatan. Ada kemungkinan bahwa organisasi masyarakat sipil tidak dapat bekerja sama dan bekerja sama jika mereka memiliki pandangan yang berbeda bentang metode dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Akibatnya, untuk mencapai konsensus dan bekerja sama dalam upaya pembangunan berkelanjutan, diperlukan diskusi terbuka dan mekanisme koordinasi yang efektif.
Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, masyarakat sipil sangat penting. Masyarakat sipil dapat menjadi kekuatan positif yang mengarahkan pembangunan menuju keberlanjutan melalui advokasi, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan komunitas. Namun, untuk meningkatkan fungsi masyarakat sipil, masalah seperti ketidaksepakatan, sumber daya yang terbatas, dan dukungan pemerintah harus diatasi. Pemerintah dapat membantu melalui kebijakan, perlindungan hukum, dan insentif untuk mendorong peran masyarakat sipil (Golding,2014). Meningkatkan akses masyarakat sipil terhadap dana dan pelatihan yang diperlukan dapat membantu mengatasi masalah sumber daya. Selain itu, berbicara dan bekerja sama dengan baik dengan organisasi masyarakat sipil dapat mengurangi perbedaan pendapat dan menghasilkan kolaborasi yang lebih baik. Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam berbagai aspek pembangunan masyarakat yang berkelanjutan karena mereka berfungsi sebagai pemandu utama dalam membangun masyarakat yang seimbang, harmonis, dan berkelanjutan (Firdaus, 2014). Pertama-tama, dalam pemerintahan, masyarakat sipil adalah pemangku kepentingan yang terlibat dalam tugas sehari-hari, seperti menyediakan layanan publik, melakukan pemeliharaan, dan menjaga kebersihan.Secara keseluruhan, masyarakat sipil adalah mitra yang tak tergantikan dalam mengejar tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam memastikan keberlanjutan lingkungan dan membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Upaya bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta akan sangat penting untuk mencapai visi pembangunan berkelanjutan.
Kesimpulan
Masyarakat sipil memegang peran vital dalam pembangunan berkelanjutan, mengawasi pemerintahan, menjadi agen perubahan sosial, dan aktif berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Meskipun menghadapi tantangan seperti tekanan politik dan keterbatasan sumber daya, peran masyarakat sipil dalam menjaga akuntabilitas, memperjuangkan perubahan sosial, dan mengadvokasi pembangunan berkelanjutan sangat penting. Dukungan finansial, perlindungan hak-hak sipil, dan kolaborasi dengan pemerintah serta sektor swasta diperlukan untuk meningkatkan efektivitas mereka. Untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, peran kunci masyarakat sipil harus diakui dan diperkuat melalui upaya bersama.
Daftar Referensi
Alatas, S. F. (2014). Islam, Ilmu-Ilmu Sosial, dan Masyarakat Sipil. Antropologi Indonesia.
Bayan, A., Rachman, I., & Sumampow, I. (2022). Fungsi Pendamping Desa Dalam
Mengawasi Kebijakan Pemerintah Tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
Di Desa Soa-Sio Kecamatan Galela Kabupaten Halmahera Utara.GOVERNANCE, 2(1).
Berliandaldo, M., Chodiq, A., & Fryantoni, D. (2021). Kolaborasi dan Sinergitas
Antar Stakeholder dalam Pembangunan Berkelanjutan Sektor Pariwisata Di
