Bantuan Pemerintah Pusat Tidak Sampai ke Tangan Rakyat? Dana Desa ke Mana?

Bandok Daya, kec. Wanasaba. Kab. Lombok Timur NTB

Isu bertebaran dikalangan rakyat kecil yang mempertanyakan Dana Desa yang berjumlah banyak namun tak dapat dirasakan kehadiran dana tersebut oleh masyarakat setempat. seperti yang diketahui Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran Dana Desa sebesar 27 Triliun per desa pada tahun 2021 yang langsung diberikan kepada pemerintah desa tanpa perantara kecamatan atau sejenisnya.

Namun, dana yang begitu besar membuat banyak masyarakat setempat bertanya dikemanakan uang tersebut dan dipakai untuk hal apa saja. pasalnya jika dilihat dari segi kemakmuran, Desa Bandok Daya, kec.Wanasaba. sudah terbilang makmur karena masyarkat yang masih saling membantu dalam segi ekonomi. Akan tetapi jalanan yang masih banyak berlubang, air bersih yang masih dibayar oleh masyarakat setempat dan fasilitas-fasilitas penunjang kemajuan desa yang sama sekali tidak ada di desa tersebut. fasilitas kesehatan yang minim dengan hanya ada 1 klinik kecil yang alat-alat atau fasilitasnya tidak memadai untuk sebutan klinik kesehatan, serta jarak yang lumayan jauh untuk dijangkau membuat masyarakat setempat hampir hanya 20% yang mau mengunjunginya karena tempat yang jauh dan fasilitas yang jauh dari kata sempurna.

Pergantian pengurus desa dari waktu ke waktu tak banyak memberikan kemajuan terhadap desa tersebut. padahal anggaran Dana Desa terus mengalami pertambahan dari tahun ketahun. Keadaan jalan masih saja tetap sama seperti keadaan 5 tahun terakhir dan juga air bersih yang tidak merata membuat perselisihan antar kampung sering kali terjadi. fasilitas atau kegiatan yang membangun untuk masyarakat setempat seperti koperasi, pelatihan-pelatihan tani dll tidak disediakan oleh pemerintah setempat.

Bantuan pemerintah ( Bansoso) kepada keluarga yang tidak mampu pun banyak disalahgunakan dan tidak diberikan secara keseluruhan.

seperti kata Ibu Mar (inak mar) ibu rumah tangga di Desa Bandok yang tidak jadi menerima "Nama anak saya sudah tercantum menerima Bansos dari pemerintah yang saya lihat ada namanya di kantor desa, tapi naas sampai saat ini saya tidak pernah mendapatkan bantuan tersebut, katanya bantuan tersebut diberikan kepada keluarga yang lebih berhak menurut desa padahal sayapun terbilang tidak mampu dalam segi keuangan" jelasnya.

masyarkat banyak protes dari mulut kemulut karena ketidak adilan dalam Bansos, banyak keluarga yang mampu diberikan Bansos dan tidak diberikan pada keluarga yang kurang mampu.

masyarkat Desa Bandok terbilang masih Desa yang jauh dari kata maju karena pendidikan yang masih minim dengan penghasilan per kepala keluarga yang tidak bisa ditentukan jumlahnya, tidak besar ataupun kecil.

pekerjaan yang dominan didesa tersebut seperti:

1. Sebagai pengembala sapi dan kambing. Dengan mencabit rumput di sawah sanak saudara maupun sawah sendiri

2. Sebagai petani dan sebagai kuli harian disawah

Dok. pribadi

3. Sebagai kuli bangunan

4. Selebihnya pergi ke Malaysia atau Bali untuk merantau mencari penghasilan.

80% anak-anak di desa tersebut diberikan hak menuntaskan pendidikan sampai SMA, selebihnya akan bekerja sebagai TKI, keluar kota mencari pekerjaan dan selebihnya membantu orang tua disawah sambil menunggu kapan waktu mereka akan menikah. SDM dan SDA desa bandok terbilang sangat memadai untuk menjadi desa yang maju, karena didominasi oleh remaja-remaja yang berkreativitas tinggi dan pekerja keras.

Namun, hal itu tak dihiraukan oleh pemerintah setempat. tidak ada kegiatan positif yang diberikan oleh pemerintah setempat untuk pelatihan-pelatihan khusus bagi para remaja yang tidak ada pekerjaan setelah lulus SMA seperti: pelatihan khusus menjahit, membuat makanan khas atau merancang bagaimana mendesain desa untuk kedepannya lebih maju.

sangat disayangkan banyak talenta-talenta muda yang tak diberdayakan oleh pemerintah daerah, padahal Dana Desa yang cukup besar jika dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM suatu desa maka itu secara tidak langsung bisa memajuka desa itu sendiri dan baiknya pengangguran dan kesejahteraan perekonomian negarapun akan tercipta dengan baik.

kebanyakan pemerintah setempat hanya memikirkan isi perutnya dalam jangka pendek saja tanpa memikirkan nasib desa 5 atau 10 tahun setelahnya belum lagi tenaga kerja terdidik kini sangat minim baik ditingkat pemerintah desa maupun pada tingkatan pengajar, hal ini menyebabkan tak banyak perubahan yang dapat dilakukan. perputaran uang dan kekuasaan tetap saja terulang tanpa adanya perbaikan.