Mohon tunggu...
Dedy Sudirman
Dedy Sudirman Mohon Tunggu... Administrasi - Penulis

Sedang Belajar Menulis. Penyumbang Cerita, Fikiran, Gagasan, Pendapat, Kritik dan Saran

Selanjutnya

Tutup

Analisis

Pilkada 9 Desember 2020 Akan Memperbanyak Korban Akibat Covid-19?

3 November 2020   01:07 Diperbarui: 3 November 2020   02:33 149
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Asumsi kedua bahwa pemerintah ingin mengembalikan/memulihkan perekonomian secepat-cepatnya dengan pertimbangan salah satunya adalah pemilihan kepala daerah. Dengan adanya kepala daerah terpilih, maka perekonomian daerah akan tumbuh berkembang, proyek-proyek strategis akan berjalan, instrumen-instrumen strategis lainnya akan mendorong pendapatan dan menekan beban-beban daerah. 

Pemerintah sebagai top leader akan mengkoreksi, mengontrol jalan lajunya pertumbuhan. Setidaknya separuh beban yang dipikirkan pemerintah akan berkurang. Jadi pemerintah bisa fokus serius terhadap persoalan fiskal, moneter, kesehatan, pertumbuhan ekonomi, UU sapu jagat omnibuslaw, dlsb.

  1. Bagaimana dampaknya kedepan?

Dampak kedepan tentunya adalah covid19. Gerumulan massa dalam pesta demokrasi seiring sejalan dengan ekspansinya covid19 dari suatu tempat terdekat ketempat-tempat yang lain didaerah tersebut. Covid19 akan bergabung, bercampur dan masuk kedalam tubuh manusia, menyebar dan berdampak pada manusia-manusia lain yang di dekatnya. Saya lebih memilih penghentian pesta dari pada ekspansi covid19 yang akan terjadi. Itu sangat berbahaya bagi saya. 

Pemerintah tidak bisa menganggap enteng korban covid19 dengan pesta demokrasi. Pemerintah tidak boleh mengorbankan nyawa manusia dengan penyelenggaraan pilkada. Pemerintah harus memikirkan secara mendalam, memutuskan dengan segala pertimbangan kebaikan dan keburukannya apakah pilkada ini harus berjalan atau dihentikan. Pemerintah harus mempunyai sikap konfronmatif secara norma tanpa berfikir subjektif dengan hubungannya mensensor diri. Sehingga ketika terjadi korban, pemerintah akan mensensor diri dan berusaha lari dari tanggung jawab.

  1. Bagaimana pemerintah menjamin tidak ada korban?

Versi pemerintah adalah dengan protokol ketat. Upaya yang akan dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan 3M dan protokol ketat pada setiap orang. Apakah itu jaminan orang tidak akan meninggal? Tidak ya, sepakat kita. Dunia saja tidak bisa menjamin, apalagi kita bangsa Indonesia. Alasan sederhana, belum ada obatnya. 

Vaksin saja masih kontroversi sampai saat ini. Vaksin belum menyembuhkan secara total penyakit covid 19. Vaksin hanya meningkatkan imunitas dari manusia itu sendiri. Coba kita berasumsi, bayangkan jika seandainya dari 1.000 orang disuatu daerah yang sedang berpesta esok harinya, 300-400 orang terdiagnosis kasus positif covid 19. 

Jika ada 270 kota yang akan menyelenggarakan pesta demokrasi maka diasumsikan 300 orang terdiagnosis positif covid19 maka 300 positif x 270 kota penyelenggara = 81.000 orang positif kasus covid 19 dalam satu hari kejadian. Inikan bukan menyelesaikan masalah, malah menambah masalah.

 Bulan mei lalu Mesin Tes Cepat Molekuler untuk TBC (TCM-TB) sudah bisa digunakan untuk pemeriksaan Covid-19. Pemerintah telah mendatangkan 6.300 cartridge khusus Covid-19 itu dan sudah di distribusikan ke daerah. 6.300 mesin : 270 kota = 23,33 mesin. Coba anda bayangkan 81.000 orang yang terdiagnosis covid19 akan di periksa oleh 23,33 mesin TCM-TB pada setiap kota. 

Artinya 1 mesin harus memeriksa 3.471,9 orang terdiagnosis covid19 pada setiap kota. Sisanya yang tidak terdiagnosis adalah 77.528.1 orang. Apakah 77.528,1 orang ini tidak diperiksa juga? Ya diperiksa juga dong. Kan belum tahu apakah 77.528,1 orang ini tadinya terdiagnosis atau tidak dengan asumsi semua orang diperiksa. 

Anda bisa bayangkan 23,33 mesin harus memeriksa 81.000 orang/kota penyelenggara. Ini benar benar super keblinger gila. Benar-benar gila menurut saya. Bagaimana dengan dipulau jawa yang penduduknya mencapai 152 juta jiwa, Sumatra 59 juta jiwa, Kalimantan 16 juta jiwa, Sulawesi 19 juta jiwa, Maluku 3 juta jiwa  dan Papua 4 juta jiwa?

  1. Bagaimana pemerintah menyikapi, mensiasati pilkada ditengah pandemik ini?

Pemerintah hanya punya 3 cara yaitu 1. protokol ketat, 2. 3M, 3. MesinTCM-TB. That's it. Mendengarkan pemerintah untuk mematuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan, menyediakan tempat cuci tangan, memakai masker 3 lapis/N95 dan menjaga jarak. Bayangan saya adalah kerumunan massa yang ingin memilih ke TPS, berkerumun bersama-sama berjalan, berkumpul, bicara-bicara, sorak sorai, dst. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun