Politik Milenial di Tengah Domokrasi Prosedural

Pemberdayaan generasi baru atau yang di sebut dengan milenial di era moderen dan materialis saat ini banyak perubahan serta perkembangan dari setiap dimensi keilmuan, baik dari aspek politik, perkembangan sosial, budaya ekonomi, ketatanegaraan, sampai pada psychological politic. Setiap individu tidak terlepas dari perubahan dan perkembangan yang ada di semua dimensi keilmuan. 

Dari perubahan dan perkembangan ini akan menghasilkan yang positif hingga pergeseran yang negatif, akan tetapi dari dimensi keilmuan tersebut akan sangat dimungkinkan saling terkait satu sama lain.

Pada artikel ini, penulis akan mengulas peran dan tantangan milenial dalam bingkai politik yang sangat berhubungan dengan demokrasi prosedural dengan dimensi psikologi politik, yang menggunakan metode thematic analysis guna meningkatkan sumber daya manusia milenial terhadap pencapaian cita-cita indonesia semakin maju dan berkembangan dalam berbangsa dan bernegara yang mana secara teoritis merujuk kepada penelitian Magorzata Zachara (2020). 

Baca juga: Peran Politik Milenial di Tengah Demokrasi Prosedural

Oleh karena itu, kajian perilaku politik kaum milenial ini untuk melacak temuan perubahan cara berpikir mereka tentang politik dan kemampuan mereka untuk menerapkan ide-ide baru ke dalam praktek sosial yang mungkin muncul dari peran kepemimpinan mereka  dalam masyarakat. generasi milenial dipandang sebagai agen yang tindakannya berkontribusi pada perubahan sosial.

Pembahasan

Di Indonesia menganut konsep pemerintahan sistem demokrasi yang mana  dominannya masyarakat Indonesia mempercayai bahwa demokrasi didefinisikan "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat". Hal ini hampir sama dengan pernyataan David Held dalam karyanya Models of Democracy yang ia definisikan sebagai "suatu bentuk pemerintahan yang merupakan refleksi dari pertentangan monarki dan aristokrasi, artinya rakyatlah yang memerintah".

Beranjak dari sistem demokrasi dalam prosesnya munculah ideologi pancasila, yang mana ideologi dalam ilmu psikologi di pahami sebagai sesuatu yang bersumber secara internal terpadu, yang ada pada diri seseorang dan berkaitan dengan keyakinan, nilai, dan pilihan seseorang ketika hidup dalam masyarakat untuk berorganisasi (Houghton, 2009)

Baca juga: Tantangan dan Pemberdayaan Milenial

Menurut Stone dkk., (2014) ideologi secara esensi dalam perspektif psikologi merupakan dua dimensi yang dimiliki oleh individu yaitu

• Ideologi merupakan sarana untuk meligitimasi dan mengakui versus menolak dan melawan terhadap adanya perubahan.
• Ideologi juga bisa menerima versus menolak terhadap ketidakadilan

Dengan demikian, ideologi sebagaimana di indonesia adalah pancasila merupakan ideologi bangsa yang tidak terlepas dari keterkaitannya dengan demokrasi prosedural. 

Demokrasi perwakilan merupakan sebuah tawaran untuk menjawab konsep prosedural guna mewujudkan demokrasi, paling tidak terdapat tiga argumentasi mengapa sistem perwakilan itu muncul:

• Skala kepadatan nasional
• Kompleksitas permasalahan yang membuat tidak semua orang memadahi dan mengakses informasi.
• Kebutuhan mengambil tindakan cepat pada situasi tertentu. misalkan situasi darurat perang dan sebagainya.

Hal ini di perkuat oleh pendapat Hanna Finkel Pitkin bahwa konsep perwakilan dalam artian seseorang yang di percayai dalam masyarakat mewakili masyarakat lain dalam kegiatan proses kewarganegaraan yang pada hakikatnya adalah istilah moderen