Menelaah Pemisahan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Tantangan dan Koordinasi dalam Kabinet Baru

Presiden terpilih Prabowo Subianto telah membuat beberapa keputusan strategis terkait susunan kabinetnya, termasuk pemisahan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, yang sebelumnya digabungkan dalam satu kementerian.

Keputusan ini menuai banyak perhatian publik, terutama mengingat peran penting kedua kementerian dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan sumber daya alam Indonesia. Namun, selain pemisahan, perhatian juga tertuju pada dua sosok yang memimpin kementerian ini: Hanif Faisol Nurofiq sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan.

Profil Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

Hanif Faisol Nurofiq merupakan figur yang tampaknya relevan dengan posisi Menteri Lingkungan Hidup. Latar belakang akademis dan profesionalnya mencerminkan keterkaitan yang kuat dengan sektor kehutanan dan lingkungan.

Ia menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat (UNLAM) Kalimantan Selatan, serta meraih gelar doktor dari Universitas Brawijaya Malang. Kariernya juga berakar kuat di dunia kehutanan, dengan pengalaman mulai dari menjadi staf data di Kalimantan Selatan hingga menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan di provinsi yang sama. 

Baru-baru ini, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), sebuah posisi strategis yang memperkuat kompetensinya dalam merumuskan kebijakan lingkungan.

Dengan latar belakang tersebut, Hanif dinilai mampu memahami kompleksitas isu lingkungan di Indonesia, termasuk pengelolaan hutan dan dampak perubahan iklim.

Pengalaman Hanif dalam tata kelola kehutanan dan interaksinya dengan berbagai stakeholder di level regional maupun nasional memberikan landasan kuat baginya untuk memimpin Kementerian Lingkungan Hidup yang akan dihadapkan pada tantangan besar, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan penanganan emisi karbon.

Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni, Apakah Tepat?

Di sisi lain, penunjukan Raja Juli Antoni sebagai Menteri Kehutanan memunculkan banyak tanda tanya. Raja Juli lebih dikenal sebagai politikus dengan latar belakang ilmu politik dan studi perdamaian daripada sebagai seorang profesional di bidang kehutanan. 

Pendidikan sarjananya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) serta gelar master dan doktoral dalam bidang studi perdamaian dari Universitas Bradford dan Universitas Queensland semakin mempertegas ketidakcocokan ini. 

Pengalaman profesionalnya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan sebagai penulis opini di media nasional juga menunjukkan lebih banyak fokus pada politik daripada pada pengelolaan sumber daya alam atau kehutanan.

Penunjukan Raja Juli memunculkan kritik terkait kurangnya keahlian yang relevan dalam bidang kehutanan. Kehutanan adalah sektor yang membutuhkan pengetahuan teknis mendalam dan pengalaman langsung dalam mengelola sumber daya alam yang kompleks.

Padahal, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal deforestasi, illegal logging, serta perlindungan hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Ketidaksinambungan antara latar belakang Raja Juli dengan posisi yang diembannya menjadi poin kritis dalam menilai efektivitasnya di kementerian ini.

Koordinasi dan Tantangan Kebijakan

Salah satu pertanyaan utama dari pemisahan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup adalah bagaimana koordinasi antara kedua kementerian ini. Kehutanan dan lingkungan hidup adalah dua sektor yang sangat saling terkait. Pengelolaan hutan yang baik berdampak langsung pada kualitas lingkungan hidup, begitu juga sebaliknya. 

Pemisahan ini dapat menimbulkan risiko fragmentasi kebijakan, di mana langkah-langkah strategis untuk menangani isu-isu seperti deforestasi, konservasi, dan perubahan iklim menjadi kurang terkoordinasi antara dua kementerian yang berbeda.

Lebih jauh lagi, ada faktor koordinasi dengan kementerian lainnya, terutama Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang kini menaungi kedua kementerian ini. Hubungan antara kehutanan dan ketahanan pangan tidak sepenuhnya jelas, meskipun ada potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya hutan untuk mendukung pangan, seperti agroforestri. 

Namun, tanpa koordinasi yang kuat, pemisahan ini dapat menciptakan silo-silo kebijakan yang menghambat pendekatan holistik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, keputusan untuk menempatkan Raja Juli Antoni di Kementerian Kehutanan yang kini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan tampaknya mencerminkan prioritas Presiden Prabowo yang ingin mendorong ketahanan pangan sebagai agenda utama. Namun, tantangan kehutanan bukan hanya soal ketersediaan lahan untuk produksi pangan, tetapi juga menyangkut aspek konservasi, perubahan iklim, dan hak-hak masyarakat adat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Harapan ke Depan

Keputusan untuk memisahkan dua kementerian ini, meski dilandasi oleh alasan strategis, tetap harus diawasi dengan cermat. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, dengan latar belakang yang sesuai, diharapkan mampu menggerakkan kementerian dalam menghadapi isu-isu lingkungan yang semakin mendesak. 

Di sisi lain, publik juga akan memperhatikan langkah-langkah yang diambil oleh Raja Juli Antoni di Kementerian Kehutanan, untuk melihat apakah ia dapat menutupi kekurangannya di bidang kehutanan dengan kemampuan politiknya dalam berkoordinasi dengan berbagai pihak.

Yang jelas, koordinasi antara dua kementerian ini menjadi sangat penting. Tanpa sinergi yang kuat, langkah-langkah strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan hutan secara berkelanjutan dapat terhambat. 

Pemisahan ini dapat memberikan ruang lebih besar bagi masing-masing kementerian untuk fokus pada tugasnya, namun jika tidak dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan kebingungan dan inefisiensi.

Di era di mana tantangan perubahan iklim dan krisis lingkungan semakin mendesak, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang solid dan kebijakan yang terintegrasi untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian alam. Hanya waktu yang akan menjawab apakah keputusan ini akan memberikan hasil yang positif atau justru sebaliknya.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H