Pendidikan sarjananya di bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dari IAIN Syarif Hidayatullah (UIN Jakarta) serta gelar master dan doktoral dalam bidang studi perdamaian dari Universitas Bradford dan Universitas Queensland semakin mempertegas ketidakcocokan ini.Â
Pengalaman profesionalnya sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan sebagai penulis opini di media nasional juga menunjukkan lebih banyak fokus pada politik daripada pada pengelolaan sumber daya alam atau kehutanan.
Penunjukan Raja Juli memunculkan kritik terkait kurangnya keahlian yang relevan dalam bidang kehutanan. Kehutanan adalah sektor yang membutuhkan pengetahuan teknis mendalam dan pengalaman langsung dalam mengelola sumber daya alam yang kompleks.
Padahal, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal deforestasi, illegal logging, serta perlindungan hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Ketidaksinambungan antara latar belakang Raja Juli dengan posisi yang diembannya menjadi poin kritis dalam menilai efektivitasnya di kementerian ini.
Koordinasi dan Tantangan Kebijakan
Salah satu pertanyaan utama dari pemisahan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup adalah bagaimana koordinasi antara kedua kementerian ini. Kehutanan dan lingkungan hidup adalah dua sektor yang sangat saling terkait. Pengelolaan hutan yang baik berdampak langsung pada kualitas lingkungan hidup, begitu juga sebaliknya.Â
Pemisahan ini dapat menimbulkan risiko fragmentasi kebijakan, di mana langkah-langkah strategis untuk menangani isu-isu seperti deforestasi, konservasi, dan perubahan iklim menjadi kurang terkoordinasi antara dua kementerian yang berbeda.
Lebih jauh lagi, ada faktor koordinasi dengan kementerian lainnya, terutama Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang kini menaungi kedua kementerian ini. Hubungan antara kehutanan dan ketahanan pangan tidak sepenuhnya jelas, meskipun ada potensi besar dalam pemanfaatan sumber daya hutan untuk mendukung pangan, seperti agroforestri.Â
Namun, tanpa koordinasi yang kuat, pemisahan ini dapat menciptakan silo-silo kebijakan yang menghambat pendekatan holistik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, keputusan untuk menempatkan Raja Juli Antoni di Kementerian Kehutanan yang kini berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pangan tampaknya mencerminkan prioritas Presiden Prabowo yang ingin mendorong ketahanan pangan sebagai agenda utama. Namun, tantangan kehutanan bukan hanya soal ketersediaan lahan untuk produksi pangan, tetapi juga menyangkut aspek konservasi, perubahan iklim, dan hak-hak masyarakat adat yang hidup di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Harapan ke Depan
