Masa Depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabinet Prabowo: Langkah Reformasi atau Tantangan Baru?

Selain itu, fragmentasi kelembagaan juga dapat memperlemah koordinasi antar kementerian. Saat ini, KLHK memiliki kewenangan yang terpadu untuk menangani masalah lingkungan dan kehutanan. Dengan adanya pemisahan, bisa jadi terdapat dualisme kebijakan yang membuat implementasi di lapangan menjadi kurang efektif.

Rekomendasi untuk Kabinet Prabowo

1. Optimalisasi Kelembagaan: Jika ada reformasi dalam KLHK, penting bagi pemerintah memastikan struktur kelembagaan tetap kuat dan efisien, baik dalam hal koordinasi kebijakan maupun pelaksanaannya di lapangan. Dengan koordinasi yang baik, kebijakan lingkungan dan kehutanan dapat diterapkan dengan lebih efektif tanpa mengorbankan salah satu aspek.

2. Tingkatkan Sumber Daya dan Kapasitas Teknis: Untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan peningkatan kapasitas teknis. Pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk riset dan pengembangan teknologi yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim, serta memperluas jaringan kerja sama internasional dalam menangani isu-isu lingkungan.

3. Prioritaskan Penegakan Hukum Lingkungan: Salah satu kelemahan yang ada saat ini adalah penegakan hukum lingkungan yang masih lemah. Pemerintah perlu memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan, baik melalui pengawasan yang lebih ketat maupun penindakan yang lebih tegas terhadap perusahaan atau individu yang melakukan perusakan lingkungan.

4. Libatkan Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan: Pelibatan masyarakat, khususnya masyarakat adat dan kelompok-kelompok lokal, sangat penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Pemerintah perlu lebih inklusif dalam merumuskan kebijakan lingkungan dengan mendengarkan suara masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan terlibat langsung dalam pengelolaannya.

Wacana reformasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di kabinet Prabowo membuka diskusi yang luas tentang masa depan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Meskipun ada argumen yang mendukung pemisahan kementerian ini, pemerintah harus berhati-hati agar langkah tersebut tidak malah melemahkan efektivitas kebijakan lingkungan dan kehutanan. Sebaliknya, penguatan kelembagaan, penegakan hukum, serta peningkatan koordinasi antar sektor dapat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan lingkungan yang semakin mendesak.