Konflik Laut Cina Selatan di Vietnam dan Upaya Penanganannya

Konflik  Laut China Selatan telah menjadi masalah internasional, karena berdampak pada beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Laut China Selatan sendiri merupakan kawasan maritim yang sangat strategis, kaya akan sumber daya alam  seperti gas alam dan minyak, serta jalur perdagangan internasional yang sangat penting. Salah satu negara yang terlibat dalam konflik tersebut adalah Vietnam, yang memiliki klaim atas sebagian  Laut China Selatan, termasuk Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel.

 China mengklaim hampir seluruh  Laut China Selatan sebagai wilayah berdaulatnya berdasarkan sejarah dan klaim sejarah. Namun beberapa negara di kawasan itu, termasuk Vietnam, membantah klaim tersebut. Vietnam mengklaim sebagian  Laut China Selatan sebagai wilayah berdaulat berdasarkan prinsip-prinsip hukum maritim internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa  (UNCLOS) tahun 1982.

Vietnam dan China juga pernah terlibat  konflik pada tahun 2011 ketika China melakukan  pengeboran minyak di perairan yang dianggap wilayah kedaulatan Vietnam. Konflik tersebut berlangsung  beberapa bulan dan menyebabkan ketegangan besar antar negara.

 Konflik antara Vietnam dan China kembali berkobar pada tahun 2014 ketika China memperluas pembangunan pulau buatan di Kepulauan Spratly, yang dimiliki oleh Vietnam dan negara lain. Tindakan China tersebut dikritik oleh banyak negara, termasuk Amerika Serikat, yang mengirimkan kapal perang ke wilayah tersebut sebagai  protes. Selain itu, China juga membangun pangkalan militer di Kepulauan Paracel yang diakui  Vietnam sebagai wilayahnya. 

Pada tahun 2020, sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok bertabrakan dengan kapal penjaga pantai Vietnam di perairan Vietnam. Insiden itu terjadi ketika kapal penjaga pantai Tiongkok memaksa kapal penjaga pantai Vietnam keluar dari wilayah yang dikuasai Tiongkok. Sebuah kapal penjaga pantai Vietnam kemudian ditabrak oleh kapal Tiongkok,  menyebabkan kerusakan pada kapal Vietnam tersebut. Kejadian ini menunjukkan bahwa kehadiran kapal penjaga pantai China di perairan Vietnam masih menimbulkan ketegangan antara kedua negara. 

Pada  2021, China meluncurkan enam kapal penjaga pantai di wilayah milik Vietnam. Orang Vietnam menganggap kapal-kapal itu sebagai penghinaan terhadap kedaulatan teritorial mereka. Vietnam menyatakan keberatan atas tindakan tersebut dan meminta China untuk menghentikan provokasi di wilayah tersebut. 

Selain itu, pada  April 2021, China melakukan latihan militer di perairan Laut China Selatan yang menuai keprihatinan dan kecaman dari negara-negara  kawasan, termasuk Vietnam. Pemerintah Vietnam mengatakan latihan militer itu mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara.

Pemerintah Vietnam telah mengambil beberapa langkah  untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan dengan China. Langkah yang diambil bertujuan untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Vietnam serta  menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Beberapa tindakan yang diambil oleh pemerintah Vietnam meliputi:

 1. Penggunaan hukum maritim internasional

 Pemerintah Vietnam mengklaim wilayah di Laut China Selatan berdasarkan prinsip-prinsip hukum maritim internasional, khususnya UNCLOS 1982. Vietnam menganggap klaim China atas sebagian  Laut China Selatan ilegal karena melanggar UNCLOS. Pemerintah Vietnam telah memperjuangkan klaimnya melalui saluran diplomatik dan hukum internasional.

 2. Perluasan kerjasama dengan negara-negara kawasan

 Vietnam memperkuat kerja sama dengan negara-negara di kawasan untuk mengatasi klaim di Laut China Selatan. Vietnam bekerja sama dengan Filipina dan Malaysia untuk memperkuat posisi mereka dalam konflik ini. Vietnam juga  meningkatkan kerja sama dengan Indonesia dan Brunei untuk menyelesaikan konflik di Laut Baltik bagian selatan.

 3. Meningkatkan keamanan di Laut China Selatan

 Pemerintah Vietnam telah meningkatkan keamanan di  Laut China Selatan, yang diklaim sebagai wilayah kedaulatannya. Vietnam telah meningkatkan kehadiran angkatan laut dan penjaga pantainya di wilayah tersebut untuk mempertahankan kedaulatan teritorialnya dan mencegah campur tangan dari negara lain, termasuk China. Vietnam juga  meningkatkan kemampuan pertahanannya dengan meningkatkan peralatan militer dan melakukan latihan militer.

 4. Mereka memperjuangkan haknya melalui saluran diplomatik

 Pemerintah Vietnam membalas klaimnya melalui saluran diplomatik, mengadakan pembicaraan dan negosiasi dengan China. Vietnam telah memperjuangkan haknya di Laut China Selatan melalui litigasi dan arbitrasi di tingkat internasional.

 5. Perluasan kerjasama dengan Amerika Serikat

 Vietnam telah meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat di bidang militer dan diplomatik untuk meningkatkan keamanan regional. Amerika Serikat telah menyatakan dukungan untuk klaim Vietnam atas  Laut Cina Selatan dan  meningkatkan kehadirannya di wilayah tersebut sebagai  protes terhadap klaim Cina.

Selain upaya pemerintah Vietnam, ASEAN (Community of Southeast Asia) juga berperan penting dalam mengatasi konflik  Laut China Selatan di Vietnam. Salah satu langkah  ASEAN adalah penyusunan ASEAN-China Declaration on Common Codes of Conduct (DOC) pada tahun 2002  untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan stabilitas di kawasan LCS. DOC menekankan pentingnya membangun dan menjaga kepercayaan  antara negara yang bersangkutan dan menyerukan dialog yang lebih terbuka dan konstruktif antara semua pihak.

  Namun, DOC tidak memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Oleh karena itu, ASEAN sedang memperjuangkan pengembangan  Kode Etik Bersama (Common Code of Conduct/COC) antara ASEAN dan China untuk menyelesaikan sengketa  LCS. Pada  November 2018, ASEAN dan China berhasil menyelesaikan Kerangka Kerja COC, yang mendorong transparansi, kepercayaan, dan dialog di antara semua pihak yang terlibat dalam sengketa LCS. Namun, masih banyak pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang konkret dan efektif. 

ASEAN juga  berperan sebagai mediator dalam beberapa sengketa LCS di Vietnam. Misalnya, pada tahun 2016, ketika muncul kekhawatiran  tentang klaim China atas Kepulauan Spratly, ASEAN mengadakan pertemuan dengan China untuk membahas masalah tersebut. Terakhir, ASEAN dan China sepakat untuk menghindari tindakan yang dapat memperburuk situasi dan  melanjutkan dialog untuk mencari solusi damai.

 Dalam kaitan ini, peran ASEAN sangat penting untuk meredam ketegangan dan mendorong dialog konstruktif antara Vietnam dengan semua pihak yang bersengketa LCS di  kawasan Asia Tenggara. Namun, untuk mencapai perdamaian abadi membutuhkan kerja sama dan komitmen  semua negara terkait, termasuk China dan Vietnam, untuk saling menghormati hak kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing dan untuk menerapkan prinsip-prinsip DOC dan COC secara penuh dan efektif.