2. Konsultasi dengan Pengacara atau Notaris
- Setelah ada kesepakatan dasar, langkah selanjutnya adalah berkonsultasi dengan pengacara atau notaris yang berpengalaman dalam hukum keluarga. Mereka akan memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan kebutuhan Anda dan membantu merumuskan perjanjian yang adil dan sah secara hukum. Pengacara juga dapat memberikan pandangan tentang aspek-aspek yang perlu diatur dalam perjanjian tersebut.
3. Rumuskan Isi Perjanjian
- Dalam perjanjian pra-nikah, ada beberapa hal yang umumnya diatur, antara lain:
- Pemisahan Harta: Menentukan harta bawaan yang dimiliki masing-masing sebelum pernikahan dan bagaimana harta tersebut akan diperlakukan setelah menikah.
- Harta Bersama: Menentukan bagaimana harta yang diperoleh selama pernikahan akan dikelola dan dibagi jika pernikahan berakhir.
- Utang: Mengatur tanggung jawab masing-masing terhadap utang yang dimiliki sebelum dan selama pernikahan.
- Warisan dan Hibah: Mengatur hak waris atau hibah dari masing-masing pasangan.
- Aspek Lainnya: Termasuk perjanjian terkait dukungan finansial setelah perceraian, hak atas properti, dan tanggung jawab lain yang relevan.
4. Membuat Draft Perjanjian
- Pengacara atau notaris akan membantu Anda menyusun draft perjanjian pra-nikah berdasarkan kesepakatan yang telah dibicarakan. Pastikan bahwa setiap ketentuan dalam perjanjian tersebut telah dipahami oleh kedua pihak dan tidak ada yang dirugikan.
5. Tinjau Ulang dan Diskusikan
- Setelah draft perjanjian selesai, tinjau ulang bersama pasangan dan pengacara. Jika ada hal-hal yang perlu diubah atau ditambahkan, diskusikan dan lakukan revisi yang diperlukan. Penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa nyaman dan sepakat dengan isi perjanjian.
6. Pengesahan oleh Notaris
- Setelah draft final disetujui oleh kedua belah pihak, perjanjian tersebut harus disahkan di hadapan notaris. Notaris akan membuat akta otentik yang menyatakan bahwa perjanjian pra-nikah tersebut sah dan mengikat secara hukum. Di Indonesia, perjanjian ini juga harus didaftarkan di Pengadilan Negeri setelah pernikahan berlangsung, agar memiliki kekuatan hukum penuh.
7. Pendaftaran di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil
- Setelah disahkan oleh notaris dan didaftarkan di Pengadilan Negeri, perjanjian pra-nikah harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil bersamaan dengan proses pencatatan pernikahan. Ini untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut diakui secara resmi sebagai bagian dari catatan pernikahan.
8. Simpan Salinan Perjanjian
- Pastikan bahwa masing-masing pasangan menyimpan salinan perjanjian pra-nikah yang telah disahkan. Ini penting sebagai bukti hukum jika diperlukan di kemudian hari.
9. Revisi dan Penyesuaian
- Jika setelah menikah Anda merasa perlu untuk menyesuaikan perjanjian pra-nikah karena adanya perubahan situasi atau kondisi, Anda dapat melakukan revisi. Revisi ini juga harus dilakukan dengan bantuan notaris dan mungkin perlu persetujuan pengadilan.
Membuat perjanjian pra-nikah adalah proses yang melibatkan diskusi terbuka, konsultasi dengan ahli hukum, dan pengesahan secara resmi. Penting bagi pasangan untuk memastikan bahwa mereka sepakat tentang isi perjanjian dan memahami implikasi hukumnya. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perjanjian pra-nikah dapat menjadi alat yang efektif untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak dan memberikan kejelasan hukum dalam pernikahan.
Upaya Lain Dalam Menjaga Pernikahan
