Krisis Nuklir di Semenanjung Korea, Paradoks Dua Negara Satu Bangsa

KRISIS NUKLIR DI SEMENANJUNG KOREA 

PARADOKS DUA NEGARA SATU BANGSA

 

PENDAHULUAN

Bangsa Korea merupakan satu dari sedikit bangsa di dunia yang homogen (berasal dari satu suku bangsa). Bangsa ini diduga mendiami Semenanjung Korea sejak era Paleolitik Awal (2,5 juta tahun lalu) hingga saat ini (Yukhoon, 2007). Akibat perbedaan ideologi yang diusung negara pemenang Perang Dunia II (PD II) Bangsa Korea terpecah menjadi 2 negara, Korea Utara (Republik Rakyat Demokratik Korea) dan Korea Selatan (Republik Korea).

Korea Utara dan Korea Selatan, hidup dalam penuh curiga satu dengan lainnya. Mereka juga mengembangkan nuklir sesuai kepentingan masing-masing. Saling curiga disertai keberadaan teknologi di tangan menyebabkan terjadinya krisis Nuklir di semenanjung Korea beberapa tahun kebelakang. Dalam rangka mengupas lebih lanjut tentang hal ini, dan bagaimana Indonesia selaku bagian bangsa berdaulat memberi saran solusi atas masalah yang ada, naskah berjudul Krisis Nuklir Di Semenanjung Korea, paradoks Dua Negara Satu Bangsa disusun.

METODE DAN LANDASAN TEORI

Naskah ini disusun secara deskripsi analisis berlandaskan teori dan hasil pendalaman berbagai sumber bacaan. Penulis berharap pembaca dapat mengambil makna penulisan di akhir naskah. Teori utama dalam naskah ini adalah Security Dilemma (dilema keamanan) -- upaya memperkuat diri menyebabkan pihak lain merasa terancam (Jervis, 1988) dan Dynamic Equilibrium (keseimbangan dinamis) -- setiap bangsa berupaya menjamin keamanan atas ancaman bangsa lain dengan memperkuat dirinya (Natalegawa, 2011).

 

PEMBAHASAN

Aneksasi Bangsa Korea berawal sekitar 1 abad lalu ketika Jepang mulai berhasil menginvasi dan berhasil menjajah Semenanjung Korea pada tahun 1905. Penjajahan ini berakhir seiring kekalahan Jepang atas Sekutu pada Perang Pasifik. Uni Sovyet dan Amerika Serikat secara sepihak (tanpa meminta restu Bangsa Korea) membagi Semenanjung Korea menjadi dua wilayah penguasaan untuk selanjutnya masing-masing dimerdeka-kan (Pruitt, 2018). Pembagian wilayah ini berada pada garis 38 Lintang Utara (LU).

25 Juni 1950, Kim Il-sung pemimpin pertama Korea Utara melakukan invasi mendadak atas saudaranya di Selatan. Hal ini memicu perang selama 3 tahun (25 Juni 1950 - 27 Juli 1953). Pasca perang, terjadi menyebabkan perubahan peta batas wilayah antara kedua negara. Hingga saat ini masih terjadi perbedaan sudut pandang klaim wilayah (terutama di perairan) (US Navy, 2007).

Paradoks (pertentangan) antara Korea Utara dan Korea Selatan menyebabkan krisis Nuklir di Semenanjung Korea. Kim Jong Un -- pemimpin Korea Utara saat ini mencanangkan kebijakan Byungjin, yag mengakselesari pembangunan nuklir sebagai senjata seiring pengembangan rudal balistik. Hal ini mensinergi pembangunan antara sektor ekonomi dan sektor militer (Choe, 2011). 1 Januari 2024 Jong Un dengan tegas memerintahkan jajarannya untuk terus mengembangkan kekuatan sebagai bagian prioritas penting pertahanan Korea Utara, dan akan menggunakan kedua teknologi ini untuk memusnahkan Korea Selatan apabila diprovokasi (DePetris, 2024).

Reaksi Korea Selatan tidak kalah keras. secara langsung dengan tegas menyatakan bahwa denuklirisasi Korea Utara merupakan hal penting dilakukan dunia saat ini (DePetris, 2024). Korea Selatan menerbitkan Buku Putih Pertahanan yang memuat legalitas tindakan militer terhadap fasilitas nuklir dan rudal Korea Utara sebagai upaya preventif ketika ditemukan cukup bukti bahwa Korea Utara akan melakukan serangan terhadap mereka (DePetris, 2024). Berbeda dengan Korea Utara yang serius mengembangkan Nuklir sebagai senjata, Korea Selatan cukup mengandalkan hubungan baiknya dengan Amerika untuk kesenjataan Nuklir. 18 Juli 2023, USS kentucky SSBN-737, kapal selam kelas Ohio sandar di Pelabuhan Busan, Korea Selatan. Kedatangannya merupakan bukti komitmen kuat Amerika mendukung negara itu terhadap berbagai ancaman keamanan, terutama dari Utara, demikian diucapkan Jenderal Paul LaCamera Komandan ROK/US Combined Forces Command (CFC) dan United Nations Command (UNC) (Irianto, 2023).

            --

Saran dan Solusi Strategis Menghadapi Krisis Nuklir di Semenanjung Korea

Potensi kerawanan konflik yang dapat berimbas pada penggunaan senjata cukup besar kemungkinan terjadi jika kedua Korea terus saling curiga. Jong Un secara konsisten menunjukan sikap berkeras diri dan menolak negara manapun yang mencoba melayangkan kritik padanya termasuk dalam hal pengembangan nuklir (Meski mendapat sanksi PBB, mereka tidak peduli), secara konsisten menganggap Korea Selatan sebagai ancaman keamanan serius dengan dukungan Amerika. Sementara pemimpin Korea Selatan saat ini Yok-seol adalah sosok tegas terhadap provokasi Korea Utara. Secara praktis Korea Selatan menyiapkan dengan serius berbagai kemungkinan negatif atas perkembangan situasi politik dengan saudaranya dari Utara.

Indonesia sebagai negara yang berhubungan baik terhadap kedua negara ini, dapat memberi andil dalam meredakan ketegangan meski aplikasinya tidak akan mudah mengingat perseteruan antara kedua pihak. Beberapa usulan upaya strategis bagi Indonesia terhadap permasalahan krisis Nuklir di Semenanjung Korea adalah sebagai berikut:

a.         Diplomasi Pihak Ke-3 Untuk demi Jaminan Keamanan

            Korea Utara dan Korea Selatan, masing-masing memiliki negara besar yang senantiasa mendukung mereka. Korea Selatan memiliki Amerika. Korea Utara, memiliki Russia dan Tiongkok. Ketiga negara ini adalah faktor penting bagi upaya penguatan diplomasi terhadap dua Korea. Ketika mereka saling memberi jaminan keamanan untuk menjaga kedaulatan pihak yang didukung, menjadi sebuah langkah maju upaya meredakan krisis nuklir. Indonesia dapat menyampaikan hal ini kepada ketiga negara besar tadi. Sebagai salah satu negara sahabat dua Korea, Indonesia turut prihatin atas krisis yang tengah terjadi dan berharap ada perdamaian abadi di sana.

b.         Diplomasi Internasional

            Upaya lain yang perlu dipertimbangkan adalah menyampaikan usulan kepada PBB untuk melihat permasalahan ini dengan lebih mendalam. Benar, Korea Utara telah melakukan pelanggaran terhadap NPT melalui program nuklir mereka, namun apakah sanksi internasional atas mereka sudah tepat? Apakah ini justru dapat semakin menciptakan kebencian komunal pada dunia internasional dari rakyat Korea Utara?

Pola menekan dalam bentuk sanksi dari PBB, dapat dialihkan pada hal positif berupa upaya penawaran perbaikan ekonomi terhadap Korea Utara. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan Korea Utara kepada dunia Internasional.

c.          Diplomasi Langsung kepada Dua Korea.

            Sebagai negara yang menjadi sahabat bagi dua Korea, Indonesia memiliki koridor untuk melaksanakan diplomasi langsung pada mereka. Indonesia dapat memberi usulan kepada Pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan melalui Kedutaan Besar mereka di Jakarta tentang kesiapan Indonesia selaku negara sahabat menjadi fasilitator segala hal, termasuk misalnya perundingan antara kedua Korea diberbagai bidang. Indonesia bahkan siap menjadi tuan rumah dan menyiapkan segala yang dibutuhkan kedua belah pihak atas hal ini.

d.         Diplomasi Budaya

Indonesia dapat melakukan kampanye dalam bentuk festival budaya Korea yang melibatkan dua negara dalam satu rangkaian kegiatan pada interval waktu berbeda. Festival budaya dimaksud diselenggarakan dalam sebuah rangkaian event namun secara waktu berbeda.

--

Strategi yang diusulkan, disusun dengan urutan dan skala prioritas mulai dari yang paling penting berdasar pertimbangan penulis. Hal yang menjadi dasar adalah:

Ketidakpercayaan yang Mendalam: Ketidakpercayaan yang mendalam antara para pihak sulit diatasi dalam waktu singkat.

Tekanan Politik Dalam Negeri: Kebijakan luar negeri masing-masing negara sangat dipengaruhi tekanan politik dalam negeri.

Kepentingan yang Bertentangan: Masing-masing memiliki kepentingan berbeda yang sulit mencapai kesepakatan.

PENUTUP

Krisis Nuklir di Semenanjung Korea terjadi akibat paradox dua negara yang secara historis merupakan satu bangsa. Hal ini memunculkan krisis keamanan berkepanjang. Langkah strategis mengatasi hal ini membutuhkan jalan berliku. Namun satu yang dapat menjadi pegangan bersama, bahwa keamanan dan kenyamanan hidup warga negara adalah salah satu cita-cita luhur Pemimpin sebuah negara. Hal ini penting sebagai pegangan Indonesia turut berpartisipasi mengatasi krisis Nuklir di Semenanjung Korea. Krisis yang merupakan paradoks satu bangsa dua negara.

DAFTAR PUSTAKA

 

Choe, S.H, (2011) Kim Jong-un Named Leader of North Korean Army, The New York Times, 31 Desember 2011, H 49

Department Of The Navy -- Naval Historical Center (2007). Remembering the Forgotten War: Korea, 1950-1953. http://www.history.navy.mil/ac/korea/korea1.htm. Diakses 21 Agustus 2024. Pukul 20.00 WIB

DePetris, Daniel R. (2024). A Tenuous State of Affairs on The Korean Peninsula: Putting the Tension Back in the Bottle. https://www.38north.org/2024/06/a-tenuous-state-of-affairs-on-the-korean-peninsula-putting-the-tension-back-in-the-bottle/ Diakses 31 Agustus 2024. Pukul 13.15 WIB

Irianto, W. (2023). Hadapi Ancaman Korut, Kapal Selam Nuklir AS Merapat ke Korsel. https://timesindonesia.co.id/peristiwa-internasional/461726/hadapi-ancaman-korut-kapal-selam-nuklir-as-merapat-ke-korsel. Diakses 3 September 2023. Pukul 19.30 WIB

Jervis, Roberth (1988).Cooperation Under the Security Dilemma. World Politics, Vol 40. No. 4 H 169--70

Natalegawa, Marty (2011). Dynamic Equilibrium terhadap Kepentingan Ekonomi Indonesia: Studi Kasus Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2011. https://stevenyohanes.wordpress.com/2013/12/19/telaah-doktrin-natalegawa-dynamicequilibrium-terhadap-kepentingan-ekonomi-indonesia-studi-kasus-keketuaan-indonesia-diasean-tahun-2011/ Diakses 1 September 2024. Pukul 08.00 WIB

Pruitt, Sarah (2018). Mengapa Korea Utara dan Selatan Terbagi? https://www.history.com/news/north-south-korea-divided-reasons-facts Diakses 21 Agustus 2024. Pukul 19.30 WIB

World Nuclear Assotiation (2024). Nuclear Power in South Korea. https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/south-korea. Diakses 21 Agustus 2024. Pukul 21.00 WIB

Yukhoon, Kim (2007). Korean History for International Citizens. Northeast Asian History Foundation, Seoul, Republic of Korea