Mohon tunggu...
Destriana Faried
Destriana Faried Mohon Tunggu... Lainnya - Analis Kebijakan Ahli Muda

Setia Siap Sedia

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Kanper BKKBN Jaman Now

3 Juli 2023   17:47 Diperbarui: 3 Juli 2023   17:56 391
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bahan paparan Dir SUPD IV thn. 2019

idem -sda-
idem -sda-

Sedangkan menurut hasil pemetaan tahun 2016 terhadap OPD Dalduk KB provinsi yang bisa berdiri sendiri karena merupakan urusan wajib non pelayanan dasar (sejatinya pelayanan dasar, karena KB sudah berbasis Hak/SDGs) dengan type masing-masing Dinas seperti tabel 2.

Hasil pemetaan Perka BKKBN 162/2016
Hasil pemetaan Perka BKKBN 162/2016

Hasil Survey Midle Management OPD Provinsi

Beberapa waktu lalu, penulis mengadakan vote kecil-kecilan kepada 86 (delapan puluh enam) responden yaitu para pelaku manajemen di tingkat menengah atau setingkat eselon 3 atau fungsional Madya terhadap keberadaan Kantor Perwakilan BKKBN di lapangan dengan hasil 91 voting seperti diagram 3. 

Hasil survey Destriana Faried
Hasil survey Destriana Faried

 

Rekomendasi Kebijakan

Guna menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Dalduk KB di daerah dan perkembangan otonomi daerah dengan pembagian kewenangan, maka ada beberapa strategi yang perlu dilakukan yaitu:

1. Analisis Beban Kerja

Untuk menata sebuah kelembagaan yang rasional, efisien, efektif perlu juga didukung dengan SDM aparatur yang kompeten dan proporsional. Hal ini juga sudah menjadi kebijakan karena merupakan suatu instrumen untuk melakukan analisis beban kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, tentunya analisis beban kerja merupakan hal penting untuk dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan level manajemen dalam beragam pengembangan, baik kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumber daya manusia aparatur.

Metode analisis beban kerja menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik penyelidikan waktu (time study). Dengan menganalisis waktu yang seharusnya dikonsumsi pemegang jabatan untuk melaksanakan tugas-tugas jabatannya sesuai dengan yang diharapkan dibandingkan dengan waktu efektif yang tersedia maka akan diperoleh nilai beban kerja (dalam prosentase) suatu jabatan/unit/institusi. Berapa kelebihan atau kekurangan jumlah SDM pada suatu jabatan/unit/institusi akan diperoleh dengan membandingkan kebutuhan jumlah karyawan yang optimum dengan jumlah SDM yang ada saat ini di jabatan/unit/institusi. Untuk itu usaha pengukuran beban kerja merupakan sebuah teknik untuk mendapatkan sejumlah informasi tentang sejauh mana efisiensi dan efektivitas kerja suatu unit organisasi, atau pemegang jabatan yang dilakukan secara sistematis melalui analisis jabatan, analisis beban kerja atau teknik manajemen lainnya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun