Integrasi Kebijakan Pembangunan Kependudukan, Kualitas SDM Indonesia

9. Pembangunan administrasi kependudukan (Dukcapil).

        Dengan memperhatikan karakteristik persoalan kependudukan yang cenderung jangka panjang pada setiap wilayah serta mempertimbangkan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka GDPK dinilai berpotensi menjadi landasan penanganan persoalan kependudukan yang sinergis, konvergen dan berkesinambungan. GDPK sebagai manifestasi arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terpadu, diharapkan akan diinternalisasi kedalam program puluhan tahun dan 5 tahunan pembangunan kependudukan baik nasional maupun daerah. Saudara-saudaraku sekalian, mari kita berkolaborasi dalam mewujudkan kualitas penduduk dalam aspek kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan zaman; Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai  daya dukung dan daya tampung lingkungan; Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan; Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja; Mewujudkan pengarahan mobilitas penduduk secara merata antar wilayah provinsi, kabupaten / kota; Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis, yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga; Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk; serta Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan. 

Pemerintah (Pusat dan Daerah) :

Memberikan komitmen, dukungan kebijakan, dan sumber daya.

Melakukan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi.

Memberikan dukungan teknis melalui pelatihan dan pendampingan sesuai kebutuhan & karakteristik daerah.

Memperkuat ketersediaan data yang valid, Memastikan praktik baik di tingkat pelaksanaan yang terdokumentasikan dan menjadi acuan dalam menyusun rumusan kebijakan.

CSO, Media, dan Masyarakat :

Memberikan edukasi dan pendampingan.

Menyampaikan aspirasi (termasuk dari kelompok masyarakat rentan).

Mitra Pembangunan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan nasional melalui advokasi dan knowledge management. Pihak swasta/Pelaku Bisnis juga dapat berperan melalui pemanfaatan CSR & sinergi pembiayaan.