Mohon tunggu...
Dew
Dew Mohon Tunggu... Lainnya - Orang biasa.

Halo!

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Masyarakat Taat Prosedur, Akurasi Data Tercapai, Evaluasi Tepat Sasaran

4 Februari 2022   10:24 Diperbarui: 4 Februari 2022   21:25 276
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ingatkah kita berapa kali kita pernah menerobos antrean? Atau, berapa kali kita melobi petugas registrasi untuk mendahulukan kita karena merasa punya urusan mendesak? Atau bagaimana kita memandang orang tertentu lebih perlu disegerakan dibandingkan dengan yang lainnya.

Terkadang, mungkin pernah juga menyepelekan apa yang dikerjakan petugas di balik meja registrasi. Seperti ketika menunggu antrian obat, misalnya. 

"Petugasnya kok lama banget, ya. Ngapain aja sih di dalam?" Tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang dikerjakan si petugas.

Atau ingatkah kita seringkali ditanyai begini oleh petugas registrasi di fasilitas kesehatan, "Pernah berobat kesini sebelumnya?" Padahal pernah, tetapi karena lupa di mana menyimpan kartu berobat, maka akhirnya memutuskan untuk mengatakan, "belum".

Kemudian pikiran kita pun akan mencari alasan pendukung yang membenarkan jawaban tersebut, "membuat satu lagi kartu pendaftaran baru sepertinya bukan hal yang merepotkan."

Kalau boleh menerka, fungsi dari menanyakan hal tersebut adalah untuk memudahkan dokter mengetahui riwayat medis pasien. Tetapi saya ingin menarik fungsinya lebih jauh lagi. Sebab saya kira taat prosedur merupakan sebuah tantangan bersama yang gampang-gampang susah. 

Begitu-begitu saja, sih, tapi...

Mudah, sih, tapi... 'harusnya bisa dipermudah lagi'.

Kepentingan pencatatan data registrasi bukan sekedar prosedur yang perlu dilalui supaya kita dapat segera memperoleh fasilitas tertentu. Tetapi juga sebagai bahan evaluasi yang pada akhirnya akan kembali kepada kita sebagai pengguna layanan atau produk.

Kalau kita gunakan contoh pada fasilitas kesehatan kembali, maka datanya bisa digunakan untuk mengevaluasi jumlah pasien misal dalam satu tahun, apa saja penyakit yang diderita pasien, kemudian evaluasinya bisa berupa peningkatan fasilitas pada poli tertentu yang mengalami peningkatan jumlah pasien. 

Bisa juga melihat penyakit apa saja yang sering menjangkiti perempuan, laki-laki, atau pun anak-anak. Dari situ, ditentukan penanganan mana yang tepat.

Nah hubungannya dengan membuat kartu pendaftaran baru, berarti data yang sama tercatat dua kali.

Jika data yang tercatat dua kali ini bukan hanya terjadi pada satu orang saja, katakanlah 10 orang dalam satu fasilitas kesehatan dalam waktu satu tahun. Maka hal ini bisa menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan.

Jika data pasien terbanyak yang sebenarnya adalah pasien dengan penyakit dalam, sementara karena kesalahan dobel input tersebut, hasilnya justru menunjukkan peningkatan pasien dengan penyakit jantung, maka pengambilan keputusannya bisa saja keliru. 

Seharusnya terjadi penambahan fasilitas pada bagian penyakit dalam, yang terjadi justru penambahan fasilitas pada bagian jantung, yang urgensinya tak begitu mendesak.

Memang tidak salah, dan tidak sia-sia. Hanya saja terjadi inefisiensi. Alokasi dana yang tepat sasaran bukan hanya kepentingan lembaga/perusahaan yang bersangkutan, tetapi dampaknya akan kembali kepada pengguna layanan yaitu kita. 

Bicara alokasi dana yang sesuai dan tepat sasaran, jangankan di fasilitas kesehatan, di rumah tangga saja, bahkan yang paling sederhana, ada daftar tertentu mengenai apa yang perlu dan apa yang tidak terlalu perlu.

Kita tentu tidak ingin kepentingan kita terhambat bahkan mengalami hal tidak diinginkan karena kurang memadainya fasilitas pengobatan di faskes tertentu hanya karena kita abai terhadap prosedur yang 'sepele'.

Di luar itu, dengan bentuk error yang tidak terbatas pada contoh yang telah disebutkan, cara-cara tertentu untuk memperkecil kemungkinan error saya rasa pasti diterapkan, baik dari sisi pencegahan maupun penanggulangan. 

Namun, sebagai pengguna layanan yang memperoleh manfaat, rasanya akan lebih baik jika kita turut membantu dengan hal kecil sesederhana mengikuti prosedur yang ada.

Tetapi lagi-lagi apa peduli kita terhadap efisiensi suatu lembaga/perusahaan yang jarang-jarang kita gunakan fasilitasnya? Apalagi jika lembaga/perusahaan yang bukan fasilitas kesehatan, perusahaan dagang misalnya. Kalau pada akhirnya evaluasi berujung pada peningkatan pendapatan, profit mereka jelas bukan urusan kita.

Kepentingan kita hanya sebatas kepuasan dalam bertransaksi,
Kesesuaian antara harga jual dengan kualitas produk/jasa,
Pelayanan yang baik, ramah, dan nyaman,
Produk yang berimbang antara nilai guna dan estetiknya,
dan...

Kalau dipikir-pikir kepentingan kita sebagai konsumen banyak juga.

Data-data tersebut tidak berakhir di situ. Bukan hanya digunakan untuk kepentingan lembaga yang bersangkutan saja, tetapi dikumpulkan sehingga menjadi data nasional. 

Setelah menjadi data nasional, maka dianalisis lebih jauh, dan selanjutnya digunakan sebagai acuan untuk membuat kebijakan. Lalu dituangkan dalam undang-undang, peraturan presiden, peraturan menteri, perda, dan lain sebagainya.

Kembali pada dobel input pada fasilitas kesehatan, bayangkan jika data tersebut pada akhirnya diteliti lebih lanjut sebagai data nasional, digabungkan dengan data seluruh fasilitas kesehatan di negeri ini  yang jumlahnya ribuan, dengan mengasumsikan rata-rata kesalahan input pada setiap faskes adalah 10 data, maka dikalikan seribu saja, sudah jadi 10.000 kelebihan data yang kemudian dapat membiaskan hasil penelitian.

Maka dari itu kebijakan yang terkadang aneh dalam pandangan kita, bukan semata-mata peran pembuat kebijakan saja, tetapi kita yang-terburu-buru-dengan-kepentingan-masing-masing turut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan tersebut. Pun sebaliknya, ketika kebijakan yang dihasilkan baik, maka kita juga punya peran disitu.

Setelah menjadi kebijakan, dalam pemahaman saya, tugas mengawal kebijakan tersebut agar terlaksana dengan baik ada pada masyarakat, karena kebijakan tersebut jelas untuk kepentingan kita bersama.

Taat prosedur bukan hanya tentang meringankan tugas mereka yang duduk di balik meja registrasi atau administrasi, kita juga ambil peran dalam meminimalisasi error dalam pengumpulan data yang akan diteliti, dan peran kecil itu, membawa kita pada kebijakan yang memuaskan dan tepat sasaran.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosbud Selengkapnya
Lihat Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun