Untuk memuluskan pencalonan menjadi wakil rakyat terkadang oknum-oknum calon pejabat ini lebih memilih untuk membeli suara ketimbang meyakinkan calon pemilih dengan visi misinya. Seharusnya visi misi menjadi highlight dalam proses pemilu, pamer kan saja buah pikir dan rencana pembangunan 5 tahun ke depan dengan bangga.
Meskipun pada kenyataannya visi dan misi memang bukan hal yang semenarik itu di mata masyarakat, terlebih masyarakat di daerah. Beberapa pendapat masyarakat yang terdengar justru seperti ini, "Ada buat beli baksonya ga?" atau "Mereka juga belum tentu inget kita kalau sudah menjabat, mending ambil aja amplopnya sekarang." Sempat juga dinasihati seperti ini, "udah ambil aja, ini giliran kita. besok-besok kalau mereka jadi, itu giliran mereka. Kalau ga diambil sekarang, pada akhirnya kita ga akan dapet apa-apa." Ada juga seorang ibu yang bertanya dengan penuh harap, "Ada yang nitip amplop buat ibu ga?"
Pantang tolak rejeki, begitu istilahnya.
Serta sebuah penggalan kalimat sinisme salah sasaran beberapa hari lalu, "Sebetulnya kalau mau korupsi sih ga masalah, korupsi aja, asal jangan ketilep bawahan, masa kalah sama bawahan, bawahan kaya, pimpinan gitu-gitu aja." Kalimat ini seolah sedang mengapresiasi bawahan 'cerdik' dan menghardik pimpinan yang setengah mati berupaya menertibkan pribadinya.
Setidaknya ini yang terjadi di daerah, himpitan ekonomi jadi peluang bagi kedua belah pihak, yang satu memperoleh suara, yang lainnya memperoleh 'semangkuk bakso'. Uang bakso ini serasa telah menjadi budaya, sebab selalu ditunggu dengan harap tanpa rasa cemas seolah sah-sah saja.
Maka pertanyaan lanjutan dari poin ini adalah, bagaimana cara mewujudkan kampanye yang bersih sekaligus efektif menarik suara dan di saat bersamaan juga mampu meningkatkan kesadaran yang selanjutnya berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat?
Karena korupsi dan suap bukan hanya soal pejabat publik, masyarakat juga punya peluang untuk melakukan hal yang sama, hanya saja dalam skala yang lebih kecil dan tak jadi sorotan media.
Lebih dari itu, jangan-jangan kitalah yang membukakan pintu bagi pelaku-pelaku korupsi dengan angka mencengangkan di televisi. Berkat semangkuk bakso yang kita nikmati.
2. 'Uang Administrasi' Rekrutmen Tenaga Kerja
Pernah mengalami hal seperti ini? Ketika melamar pekerjaan yang tujuannya adalah mendapatkan uang, justru dimintai sejumlah uang yang tidak sedikit. Tingginya angka pencari kerja justru jadi peluang bagi yang lain untuk memperoleh keuntungan. Dengan alasan administrasi, uang yang diminta tersebut bisa mencapai dua kali lipat gaji per bulan, bahkan lebih.
Tak jarang rasanya mendengar ongkos masuk perusahaan A sejumlah X, ongkos masuk perusahaan B Sejumlah Y. Praktik ini mungkin terjadi dimana-mana, seolah tak ada, tapi bertebaran, diceritakan dari mulut ke mulut, menjadi bahan diskusi dan referensi, direkomendasikan tanpa ragu seolah tak ada sanksi karena berdasar pada kesepakatan.
Terkadang yang menetapkan harga justru adalah oknum HRD sendiri yang seharusnya menyaring dan menyeleksi SDM. Informasi memang punya harga, terlebih jika dijamin pasti diterima, eksklusivitas jelas bukan hal murah. Rencana pemerataan pembangunan, kesempatan dan peluang yang sama bagi seluruh lapisan masyarakat hanya cita-cita bagi yang merancang.
